sgj10.com

Gubernur Ali Mazi Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di Makassar

GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., menghadiri puncak acara peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 yang di gelar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan dipusatkan di Anjungan Pantai Losari, dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., selaku Inspektur Upacara dan sebanyak 546 Kepala Daerah yang terdiri dari 38 Gubernur, 93 Walikota, dan 415 Bupati hadir pada kegiatan tersebut, Sabtu, 29 April 2023.

Dengan menampilkan parade bendera dari 541 kabupaten yang ada di Indonesia, dengan menggunakan 100 perahu nelayan, dimaknai sebagai bukti kebersamaan sesuai dengan tema yang diusung, yakni “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul.

Mendagri, Tito Karnavian, memberikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurut Mendagri, Tito Karnavian, upacara kali ini merupakan yang terbesar untuk tingkat kehadiran kepala daerah. “Dihadiri lebih dari 70 persen kepala daerah dari seluruh Indonesia. Ini mungkin momentum upacara terbesar yang dihadiri kepala daerah.”

Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 kali ini juga diumumkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Evaluasi ini dilakukan di tiga provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota.

Provinsi dengan kinerja penyelenggara pemerintahan terbaik secara nasional, peringkat pertama yaitu Provinsi Jawa Tengah. Peringkat kedua dan ketiga yakni Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Timur.

“Provinsi peringkat 1 Jawa Tengah skor 3,714 status kinerja tinggi, peringkat 2 Daerah Istimewa Jogjakarta skor 3,621 status kinerja tinggi, peringkat 3 Jawa Timur skor 3,613 status kinerja tinggi,” ujar Mendagri, Tito Karnavian.

Sementara Kabupaten di Indonesia yang menduduki peringkat pertama dalam penyelenggara pemerintah terbaik adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Badung menempati peringkat dua dan tiga.

“Kabupaten peringkat 1, Banyuwangi skor 4,083 status kinerja tinggi, peringkat 2 Kabupaten Sumedang skor 3,969 status kinerja tinggi, peringkat 3 Kabupaten Badung skor 3,698 status kinerja tinggi,” ungkap Mendagri, Tito Karnavian.

Kota Makassar sendiri menempati peringkat 6 untuk kota terbaik di Indonesia dengan status kinerja sedang. Sementara peringkat kota terbaik pertama ditempati Kota Semarang.

“Kota peringkat 1 Kota Semarang skor 3,430 status kinerja tinggi, peringkat 2 Kota Surabaya skor 3,425 status kinerja tinggi, peringkat 3 Kota Surakarta skor 3,406 status kinerja tinggi, peringkat 4 Kota Bogor skor 3,404 status kinerja sedang, peringkat 5 Kota Denpasar skor 3,382 status kinerja sedang, peringkat 6 Kota Makassar skor 3,348 status kinerja sedang,” tutur Mendagri, Tito Karnavian.

Dari Sulawesi Tenggara sendiri, selain dihadiri oleh Gubernur Ali Mazi, juga tidak ketinggalan acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023, dihadiri oleh Wali Kota Kendari, Bupati Bombana, Buton, Buton Tengah, Kolaka Utara, Buton Selatan, Konawe, Konawe Selatan, Muna Barat, Wakatobi.

Jangan Jadi Ritual

Mendagri RI, Tito Karnavian, menyebut selama 27 tahun, pelaksanaan otonomi daerah masih ada plus minus. Di hadapan 70 persen kepala daerah, Tito mengatakan peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 jangan hanya sebagai ritual yang dilaksanakan setiap tahun. Tapi, bagaimana menjadi semangat dan spirit membuat perubahan bagi daerah dan bangsa.

“Kita memperingati Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 ini jangan hanya sekadar ritual saja. Tapi harus ada spirit perubahan yang berguna bagi bangsa Indonesia,” ujar Mendagri RI, Tito Karnavian.

Mendagri RI, Tito Karnavian menjelaskan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 merupakan penanda perubahan sistem dari sentralistik menjadi ke pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, kepala daerah memiliki ruang sangat luas bagaimana mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing.

“Dengan sistem yang sebelumnya sentralistik pada (pemerintah) pusat, dengan adanya otonomi daerah sentralisasi sekarang diserahkan kepada kepala daerah. Sehingga kepala daerah memiliki ruang manuver yang lebih luas untuk bisa mengembangkan daerahnya masing-masing,” tutur Mendagri RI, Tito Karnavian.

Meski sudah berjalan 27 tahun, sistem otonomi daerah memiliki plus minus. Mendagri RI, Tito Karnavian tidak menjelaskan nilai plus dan minus terjadi selama penerapan otonomi daerah. “Pada pelaksanaannya kita melihat ada plus minus. Memang ada yang bagus, tetapi kita memperbaiki dengan sistem yang lebih tepat lagi tentang kewenangan pusat, tingkat 1, tingkat 2.”

Mendagri RI, Tito Karnavian menyebut ujung dari otonomi daerah ialah terwujudnya kemandirian fiskal oleh daerah sehingga tidak harus dibantu terus oleh pemerintah pusat. Kontemplasi ini mengharuskan daerah otonom memiliki kemampuan entrepreneurship atau kewirausahaan untuk membaca peluang daerah masing-masing sehingga dapat meningkatkan pendapatan agar tercipta kemandirian fiskal.

“Termasuk menjadikan daerah berkreasi dengan kewenangan yang lebih luas. Ditambah lagi, posisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang memiliki kekhasannya masing-masing,” tegas Mendagri RI, Tito Karnavian.