GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., diwakili oleh Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsu Sulawesi Tenggara, Suharno membuka, Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor Pertambangan Provinsu Sulawesi Tenggara, di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis 8 Juni 2023.
Kegiatan ini turut dihadiri; Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia melalui Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Ely Kusumastuti; Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan, Muh. Suaib Sulaiman; Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian, Liliek Widodo; Tim Direktorat Korsup Wil IV; Tim Direktorat Korsup Wil V; dan Tim Direktorat Monitoring.
Turut hadir Ketua Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Nanan Soekarna; Forkopimda Sultra, Wakapolda Sultra, Brigadir Jenderal Polisi Dwi Irianto; Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa; Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin; Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga; Bupati Konawe Kepulauan, H. Amrullah; Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei; Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar; Bupati Bombana, H. Burhanuddin; Kepala OPD Lingkup Prov.Sultra; Kadin Sultra, Anton Timbang; dan Sekda Konawe, Ferdinand Sapan.
Koordinator Konsul Wilayah IV, Muh. Muslimin Ikbal, menyampaikan bahwa agenda yang dilaksanakan sejak hari Senin 5 Juni 2023 merupakan inisiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi berkenaan dengan implementasi salah satu area monitoring Center for Prevention Acity pada area koordinasi, optimalisasi pajak daerah yang berkaitan dengan potensi Pendapatan Asli Daerah dan penagihan tunggakan pajak daerah dan merupakan salah satu fokus tematik dalam kajian KPK pada sektor sumberdaya alam.
Dalam pelaksanaan temuan KPK dilapangan menemukan bahwa belum adanya sinkronisasi data antara pusat dan daerah sehingga menghabat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melihat kepatuhan bagi para pelaku usaha mengenai kewajiban-kewajiban optimalisasi pendapatan negara.
“Deputi Bidang Koordinasi dan Supervise sebagai fungsi koordinasi mengharapkan peran serius dari berbagai pihak dimulai dari kementerian/lembaga, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sehingga tujuan utama dari pelaksanaan rencana aksi tersebut dapat peningkatan, penerima negara baik pusat dan daerah tertib administrasi dalam sektor pertambangan dapat terwujud,’’ ungkap Koordinator Konsul Wilayah IV, Muh. Muslimin Ikbal.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Ely Kusumastuti, mengatakan bahwa sebelumnya KPK sudah perna membuat kesepakatan dan membuat notulen bersama Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk membangun Satuan Tugas Anti Mafia Tambang serta membangun suatu sistem pencegahan korupsi sektor pertambangan. Implementasi Undang Undang No. 19 Tahun 2019 bahwa KPK Memiliki Kewenangan untuk Melakukan Pencegahan, Koordinasi, Monitoring, Supervise, Penindakan dan Eksekusi.
Asisten I Sekda Pemprov Sultra, Suharno menyampaikan bahwa Pemerintah Sulawesi Tenggara sangat membuka diri dengan masuknya investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara akan tetapi investasi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih besar terhadap penerimaan daerah, tadi sudah sampaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Pemukaan, Pajak Alat Berat, dan pajak-pajak lain. “Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang ditenggarai sarat dengan potensi korupsi. Biasanya titik-titik lemahnya ada di persiapan sampai keluar izin operasinya,” ungkap Asisten I Sekda Pemprov Sultra, Suharno.
Maraknya penyalagunaan Sektor Pertambangan dapat disebabkan oleh beberapa sektor seperti rendahnya kualitas regulasi, lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, serta kepatuhan pelaku usaha. Oleh karna itu, kewajiban para penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
