IBU AGISTA ARIANY ALI MAZI, sebagai Ketua TP-PKK Prov. Sultra, kembali melantik dan mengambil sumpah Hj. Nurlin Surunuddin, SH., sebagai Ketua TP-PKK Konawe Selatan. Demikian juga Hj. Nurponira Ruksamin, S.Sos, MM., yang dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua TP-PKK Konawe Utara.
Pelantikan tersebut dilakukan di Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin 26 April 2021. Kedua pimpinan tertinggi TP-PKK kabupaten ini juga adalah petahana yang telah menjabat lima tahun sebelumnya.
Ibu Agista Ariany Ali Mazi, dalam pelantikan ini, menjelaskan nomenklatur baru bagi posisi TP-PKK.
Disampaikan Ibu Agista Ariany, bahwa ke depan TP-PKK akan setara OPD dan akan dimasukkan dalam format penggajian. “Saat ini dituntut agar TP-PKK bersama OPD harus mampu bersinergi, karena keberadaan TP-PKK tidak dapat dipisahkan dari Pemerintah Daerah,” demikian disampaikan Ibu Agista Ariany.
Diungkapkan beliau, bahwa TP-PKK harus bisa mengintegrasikan program kegiatan yang akan di usulkan, dan harus tercantum pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah.
Langkah TP-PKK juga harus seiring dan selaras dengan OPD. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh OPD guna mendukung program kerja yang telah direncanakan, maka peran TP-PKK sangat dibutuhkan.
Kedua belah pihak harus saling mendukung dan memahami tugas, pokok dan fungsi masing-masing. Pada saat menyusun program kegiatan, OPD sudah memiliki pola, panduan dan indikator yang jelas. “Sudah ada tupoksi masing-masing yang harus dipatuhi. Untuk itu, perlu adanya keselarasan, agar TP-PKK maupun OPD bisa menjalankan programnya dengan selaras dan baik,” jelas Ibu Agista Ariany.
Bagi OPD, wajib mengikuti program dan prioritas yang dicanangkan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat. Kolaborasi atau kerjasama antar OPD termasuk dengan PKK sudah diamanahkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut akan masuk dalam penilaian SKPD. Bagi OPD dengan kinerja bagus namun kemampuan kerjasama kurang maka tidak akan mendapatkan penilaian yang sempurna.
Penjelasan Ibu Agista Ariany ini, selaras dengan penjelasan dan rencana Ketua Umum TP-PKK Tri Suswati Tito Karnavian yang meminta agar seluruh stakeholder memikirkan agar para kader PKK mendapatkan kompensasi dari kerja keras mereka selama ini.
Menurut Tri Suswati, kader PKK di seluruh Indonesia selama ini bekerja keras tanpa pamrih untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. “Harus dipikirkan oleh seluruh stakeholder dinas, mungkin nanti Menteri Dalam Negeri diberi masukan supaya PKK mempunyai akun PKK sehingga para kader PKK walau hanya sedikit dapat kompensasi dari kerja keras mereka,” ujar Tri Suswati pada Agustus 2020, tahun lalu. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2021.
*Video: JGS/Teramedia © 2021.