Asbuton Siap Menjadi Material Utama Pembangunan Jaringan Jalan Indonesia

KUNJUNGAN KERJA Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., dipenuhi makna subtantif terkait posisi Sultra secara Nasional. Makna subtantif yang juga sama dalam sejumlah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) pada tingkat kepresidenan dan kementerian —sekaligus memenuhi amanat konstitusi mengenai potensi sumber daya alam Indonesia untuk dimanfaatkan membangun infrastruktur negara.

Aspal Buton (Asbuton), tidak sekadar sebagai potensi Aspal Alam, namun depositnya yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai penghasil Aspal Alam terbesar ketiga di dunia, setelah Pitch Lake di Trinidad, dan Athabasca di Canada. Teknologi pengayaan Aspal Alam dalam berbagai produk dan format penggunaan telah dilakukan dan membuahkan hasil berupa mutu produk yang siap diaplikasikan atau diolah lebih lanjut.

Gubernur Ali Mazi mengerti benar soal potensi alam ini. Sebagai putra Buton kelahiran Pasar Wajo, di mana sumber daya alam ini dieksplorasi dan dieksploitasi pertama kali, Gubernur Ali Mazi memahami bagaimana sejumlah pihak pernah mendorong Asbuton sebagai produk domestik yang seharusnya menjadi material penting dalam pembangunan jalan Indonesia.

Setelah perusahaan swasta asal Belanda di periode awal abad ke-19, bergantian perusahaan swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meramaikan Banabungi untuk mendapatkan Aspal Alam berkualitas tinggi. Barulah pada dekade kedua awal milenium, Presiden Joko Widodo mewujudkan gagasan subtitusi Aspal Minyak menjadi sepenuhnya Aspal Alam, yang didorong secara masif oleh Gubernur Sultra Ali Mazi dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves RI) Luhut Binsar Panjaitan.

Perjalanan Asbuton sehingga menjadi material utama infrastruktur jalan Nasional bukan tanpa hambatan. Sejumlah kebijakan pemerintah orde sebelumnya yang terlalu memanjakan importir, membuat Aspal Alam Indonesia ini, nyaris tidak menjadi pilihan. Aspal Minyak impor —yang sejatinya berharga mahal sebagai komponen utama pembuatan jalan— terus digunakan, tanpa pertimbangan mengenai mutu jalan dan daya tahannya.

Inovasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mampu memunculkan karateristik unggul Asbuton sehingga layak dijadikan material utama. Keunggulan yang kemudian melahirkan kebijakan subtitusi aspal. Aspal Minyak kemudian akan dikurangi penggunaannya secara bertahap, sehingga pada tahun 2025 nanti, Indonesia sama sekali menghentikan impor Aspal Minyak yang terbukti membuat biaya penambahan panjang jalan di Indonesia, menjadi sangat mahal.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang bekerja cepat. Kementerian BUMN merespon tiga kementerian lain (Kemenko Marves RI, KESDM RI, dan PUPR RI), bersama Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Buton. Sejumlah beleid baru di tingkatan presiden dan menteri, diarahkan untuk mendorong Asbuton ke tingkatan yang lebih baik.

Setelah melalui sejumlah pertemuan dan koordinasi panjang, finalisasi pemanfaatan Asbuton menemukan muaranya pada kedatangan tiga tim khusus dan lima perwakilan kementerian untuk memastikan kesiapan perusahaan (swasta nasional dan perusahaan negara), sekaligus prasarana-sarana pemenuhan suplai Asbuton ke sejumlah proyek Nasional yang mulai leading di tahun 2021 ini.

Senin 1 Februari 2021, Gubernur Ali Mazi, disertai Bupati Buton La Bakry, Wali Kota Baubau AS. Thamrin, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari dua pemerintah daerah tersebut, menerima kunjungan tiga tim khusus dan lima wakil kementerian ke titik-titik eksploitasi dan pabrikasi Asbuton di Kabupaten Buton.

Delapan perwakilan kementerian yang berkunjung tersebut, selain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdesaan (Kemendes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Aspabi, tiga kementerian terkait mengikutsertakan tim khusus masing-masing, antara lain; Kemenko Marves RI: dipimpin oleh Ayodhia G.L. Kalake Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi; Prof. Yohanes Surya Penasehat Khusus Menko Marves Bidang Informasi Teknologi; Y. Yudi Prabangkara (Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur; Rasman Manafi Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir; John H.P. Tambun Kabid Pengembangan Kawasan Industri; Galih Erlangga Tenaga Ahli; dan Ronald H. Simanungkalit, Bryan, Suci Alisafira, Maura Staf Kemenko Marves RI.

Kementerian ESDM RI: dipimpin oleh M. Ansari Analis Kebijakan, Ahli Muda Ditjen Minerba; Boni Arifanto Analis Kebijakan, Ahli Muda Ditjen Minerba; S.S. Rita Susilawati Koordinator/Kepala Bidang Batubara Badan Geologi; Arya Juarsa Pengelola Sarana Penyelidikan Badan Geologi; dan Sigit Arso Wibisono Peneliti Badan Geologi.

Kementerian PUPR RI: dipimpin oleh Madi Hermadi Ditjen Bina Marga dan sejumlah stafnya.

Kehadiran tiga tim khusus dan lima wakil kementerian lainnya ini sebagai wujud keseriusan dan komitmen Pemerintah Pusat mengenai pemanfaatan dan penggunaan Asbuton untuk peningkatan produksi terkait material utama pembangunan infrastruktur Jalan Nasional.

Gubernur Ali Mazi Dampingi Tim Delapan Kementerian Tinjau Asbuton

Kunjungan pertama dilakukan di lokasi tambang aspal yang dikelola PT. Wika Bitumen, di Lawele, Kecamatan Lasalimu. Di lokasi ini, Gubernur Ali Mazi dan tiga tim khusus dan lima wakil kementerian menerima penjelasan dari PT. Wika Bitumen mengenai luasan kawasan pertambangan dan perkiraan deposit aspal yang telah dan belum diolah.

Setelah 45 menit berada di lokasi pertambangan, rombongan menuju Pelabuhan Nambo yang akan dijadikan Pelabuhan Kebutuhan Khusus (PKK) sebagai titik pemuatan dan pengiriman Asbuton yang diproduksi PT. Wika Bitumen dan PT Kartika Prima Abadi.

Kemudian rombongan melanjutkan kunjungan ke PT. Kartika Prima Abadi (KPA) untuk mendengarkan presentasi dan paparan dari Direktur Utama PT. Kartika Priba Abadi Irwan Hermanto, sekaligus berkunjung ke area pabrik pengolahan Asbuton di lokasi yang sama. Di lokasi pabrik tersebut, Gubernur Ali Mazi dan rombongan kementerian melihat langsung proses pabrikasi Aspal Alam menjadi produk Asbuton yang digerakkan dengan teknologi komputerisasi terintegarasi.

Kunjungan dilanjutkan ke Pelabuhan Banabungi (PT. Wika Bitumen) untuk melihat kesiapan Pelabuhan Kebutuhan Khusus yang kedua ini, terkait pengapalan Asbuton. Cukup lama Gubernur Ali Mazi dan rombongan kementerian berada di lokasi ini. Tampak timbunan Asbuton kemasan yang sedang menunggu kapal untuk pemuatan menuju Tiongkok.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Malige Daonawajo (Rumah Jabatan Bupati Buton). Di Rujab Bupati Buton ini dilakukan sampling swab antigen untuk menentukan siapa saja yang dapat menghadiri rapat koordinasi secara tatap muka yang akan dilaksanakan di sebuah hotel di pusat Kota Baubau. Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh stakeholder yang usai melaksanakan kunjungan sebelumnya.

[GALERI FOTO] Kunjungan Tim Khusus Kemenko Marves ke Kabupaten Buton

Ayodhia G.L. Kalake, kepada media massa mengatakan bahwa kunjungannya bersama tim khusus ini dalam rangka menindaklanjuti perintah Menko Marves RI, Luhut Binsar Panjaitan pada rapat koordinasi yang telah dilaksanakan beberapa kali.

“Tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi Asbuton, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur maupun prasarana-sarana pendukung lainnya, sehingga pada saat pendistribusiannya berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Ayodhia G.L. Kalake.

Sebagai produk asli dalam negeri, menurut Ayodhia G.L. Kalake, keberadaan Asbuton sebagai subtitusi impor Aspal Minyak sangat sektoral dan penting bagi efisiensi biaya pembangunan di seluruh Indonesia. “Karena merupakan produk asli dalam negeri, maka komitmen Pemerintah Pusat sudah sangat jelas terkait pemanfaatan Asbuton dalam skala Nasional. Presiden sudah berpesan berulang kali mengenai ini, bahwa negara kita dikaruniai olah Allah wilayah pulau Buton dengan kekayaan aspal alamnya yang luar biasa. Tinggal seperti apa kita bijaksana memanfaatkannya untuk kepentingan bangsa dan negara,” lebih lanjut Ayodhia G.L. Kalake.

Bersama Gubernur Ali Mazi, seluruh tim yang menyertai Ayodhia G.L. Kalake mengunjungi langsung wilayah deposit aspal yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi.

Gubernur Ali Mazi, dalam perspektif pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat, memandang tindak lanjut kebijakan di tingkat pusat itu dengan hadirnya para pemangku kepentingan tersebut adalah perkembangan yang luar biasa dan sangat signifikan. Selain untuk kepentingan negara, juga dapat mendorong perekonomian masyarakat agar lebih berkembang.

Presiden Joko Widodo semakin mengukuhkan komitmen kenegarawannya dengan menggunakan sepenuhnya sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. “Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Pemerintah Provinsi Sultra bersama Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah Kota Baubau, ikut bersama menyaksikan momentum bersejarah bagi masyarakat masing-masing, bahwa Asbuton digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara bahkan luar negeri,” jelas Gubernur Ali Mazi.

Penggunaan Asbuton untuk jaringan jalan di seluruh wilayah Indonesia akan meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2021, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR, menganggarkan pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional sepanjang 1.000 kilometer, dan di tahun-tahun berikutnya, jumlah ruas serta panjang jalan Nasional akan terus ditambah, sehingga seluruh daerah —hingga ke pelosok— di wilayah Indonesia akan terhubung jaringan jalan berkondisi premium.

Sementara itu, mengenai infrastruktur pendukung lain, menurut Gubernur Ali Mazi, sudah dijelaskan oleh Pemerintah Pusat. Pembangunan prasarana-sarana jembatan dan pelabuhan akan segera dikerjakan.

“Jadi ini bukan sekadar suatu kesyukuran bagi pemda setempat, tetapi juga kesyukuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Makanya terus didorong dan harus kita dukung kebijakan serta kepentingannya, baik kepentingan infrastruktur maupun kebijakan pelaksanaan IUP itu sendiri. Olehnya itu, kita tinjau lokasinya di Nambo dan Banabungi. Kita lihat apa yang harus segera kita kerjakan dan ini tidak bisa menunggu. Langsung akan saya awasi. Tidak boleh ada lagi halangan untuk investasi,” kata Gubernur Ali Mazi lagi.

Penggunaan dan pemanfaatan Asbuton akan otomatis menyerap tenaga kerja, sehingga akan berimbas pada peningkatan pendapatan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kesiapan Infrastruktur Industri Asbuton

Ayodhia G. L. Kalake mengungkapkan, “tujuan kami ke sini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang potensi yang ada di wilayah Buton. Kami datang ke sini, karena kami juga ingin memastikan tentang kesiapan fasilitas pendukung, baik infrastruktur maupun sarana prasarana agar nantinya distribusi Asbuton bisa berjalan dengan baik.”

Asbuton merupakan jenis aspal alami yang secara spesifik terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Asbuton di Indonesia memiliki potensi sebesar 694 juta ton, tetapi perlu dilakukan validasi terhadap data cadangan terbukti dan cadangan tertambang oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Asbuton Indonesia memiliki potensi yang besar. Saat ini, penggunaan Asbuton masih belum maksimal, sebab pemenuhan kebutuhan aspal Nasional masih didominasi impor Aspal Minyak. Namun, seiring waktu, kebutuhan Aspal Minyak akan disubtitusi 25 persen setiap tahunnya. Di Indonesia terdapat 16 perusahaan yang bergerak dalam industri Asbuton.

“Selain penghasil Asbuton untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga berpeluang untuk menjadi negara pengekspor Asbuton Murni yang setara dengan Aspal Minyak pada tahun 2024 dengan rencana pengembangan ekspansi pabrik full extraction,” ungkap Direktur Operasi PT. Wika Bitumen Sri Mulyono.

Linier dengan pernyataan tersebut, Gubernur Ali Mazi berpendapat bahwa sebagai bukti nyata kekayaan sumber daya alam Buton, Asbuton bisa digunakan untuk kepentingan dalam dan luar negeri, berupa percepatan realisasi industri Asbuton yang sudah diatur melalui kebijakan pemerintah. “Penguasa kolonial di Nusantara telah membangun jalan dengan Asbuton sejak tahun 1926, namun baru kali ini Asbuton diproses menggunakan high technology industry,” jelas Gubernur Ali Mazi.

Terdapat tujuh jenis Asbuton, yakni B 5/20 Buton Granular Asphalt (BGA), B 50/30 Lawele Granular Asphalt (LGA), Premix Performance Grade (PG) 70, Premix PG 76, Premix, Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA), dan Asbuton Murni. Dengan kapasitas terpasang sebanyak 1.995.000 ton per tahun, target produksi di Indonesia pada tahun 2021 baru sepertiganya, yakni sebesar 705.300 ton per tahun.

Direktur Utama PT. Kartika Prima Abadi Irwan Hermanto menyatakan, “untuk pengolahan Asbuton Ekstraksi Tahap I di Buton, pabrik memiliki kapasitas terpasang sebanyak 100 ribu ton aspal ekstrak. Sedangkan Ekstraksi Tahap II di tahun 2025, pabrik akan memiliki kapasitas terpasang sebanyak 500 ribu ton aspal ekstrak per tahun.”

Di pabrik pengolahan Asbuton milik PT. Kartika Prima Abadi, Gubernur Ali Mazi dan rombongan kementerian melihat langsung proses pabrikasi menggunakan operation system dengan mekanisme komputerisasi yang dijalankan perusahaan. Prof. Yohanes Surya didampingi Dirut KPA Irwan Hermato memberikan penjelasan menyeluruh dalam inspeksi tersebut.

Di tahun 2021 ini, pemanfaatan Asbuton sebagai produk dalam negeri yang nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya 30-89 persen diharapkan dapat meningkat. Untuk mewujudkannya, diperlukan usaha dari berbagai aspek. Dimulai dari sektor hulu atau industri pertambangan. Kemudian, sektor hilir atau industri pengolahan tambang.

Terkait sektor industri, perlu diperhatikan kesiapan untuk mengolah Asbuton menjadi produk yang sesuai dengan permintaan konstruksi jalan sehingga Asbuton dapat mulai digunakan untuk kebutuhan jangka panjang negara bagi pembangunan jalan desa, kabupaten/kota, dan provinsi di Indonesia.

Sektor lainnya, adalah para pengguna, baik gubernur dan bupati setempat sebagai pengambil kebijakan maupun para pelaksana pembangunan dapat menggunakan Asbuton. Selanjutnya, sektor penyaluran dan distribusi produk atau infrastruktur pelabuhan dan jalan di Buton. “Penyiapan infrastruktur pelabuhan dan jalan akses menjadi sangat penting untuk dapat mengirim produk Asbuton ke seluruh wilayah di Indonesia. Guna mencapai target tersebut, penggunaan Asbuton perlu memperoleh dukungan untuk menjadi prioritas, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, agar dapat digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Ayodhia G. L. Kalake.

Gubernur Ali Mazi menegasi hal tersebut, bahwa salasatu prasarana-sarana yang perlu dibangun adalah jembatan dan pelabuhan di Nambo menjadi prioritas utama. “Kita harus mendukung kepentingan infrastruktur, kebijakan, dan segala aspek yang terkait pelaksanaan ini,” tegas Gubernur Ali Mazi.

Hingga tahun 2025 diharapkan terjadi peningkatan kapasitas Asbuton sebesar 33 persen, sehingga Asbuton akan mampu memenuhi kebutuhan Aspal Nasional sebesar 49,36 persen. Sisanya, 37,08 persen kebutuhan aspal akan diisi oleh Aspal Minyak Pertamina, dan 13,61 persen akan diisi oleh Aspal Minyak Impor.

Skema tersebut akan terus terevisi melalui kebijakan subtitusi, semisal kebutuhan Asbuton guna membangun jalan Nasional akan meningkat dari 70.000 ton hingga 400.000 ton di tahun 2023. Begitu pun jumlah produksi Asbuton juga akan ditingkatkan dari 200.000 ton, meningkat menjadi 3.400.000 ton di tahun 2025, dan substitusi terhadap Aspal Minyak sebesar 25 persen setiap tahun.

Presiden Joko Widodo memandang perlunya optimalisasi sumber daya alam ini untuk pemanfaatan di dalam negeri, sekaligus menekan kebutuhan impor aspal minyak yang nilai impornya telah mencapai hampir USD700 juta.

Di tahun 2021 ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sangat menghormati komitmen untuk mengurangi importasi Aspal Minyak sebanyak 500 ton pada tahun 2021. Intensitas penggunaan Asbuton oleh Kementerian PUPR untuk pembangunan dan preservasi jalan berkat Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang penggunaan Asbuton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan. []

Ilham Q Moehiddin
Jubir Gubernur Sulawesi Tenggara