GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., diwakili oleh Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Yuni Nurmalawati, mengikuti secara virtual zoom meeting acara Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idul Adha Tahun 2023, di Lapangan Pasarwajo, Buton, Senin, 26 Juni 2023.
Hadir secara virtual dari seluruh Indonesia, antara lain: Presiden RI yang diwakili Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian; Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan; Kepala Badan Pangan Nasional; Arief Prasetyo Adi; Staf Ahli Menteri Keuangan, Bidang Pengeluaran Negara; Made Arya Wijaya; Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury; Deputi II Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud; Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono; Perwakilan Menteri Pertanian; Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; Direktur Utama Bulog dan Direktur Utama Idfood.
Hadir juga Staf Ahli Gubernur Sultra; Staf Khusus Ahli Bidang Ekonomi; Kadis Ketahanan Pangan Sultra, Kepala Dinas Perikanan Sultra; Kepala Biro Ortala; TPID; Satgas Pangan Prov. Sultra dan beberapa pejabat terkait; dari jajaran Pemerintah Kabupaten Buton, antara lain; Pj. Bupati Buton, Basiran; Sekda Buton; Asisten Bupati Buton; Forkopimda Buton dan pejabat Pemkab. Buton.
Kepala Badan Pangan Nasional (BPN), Arief Prasetyo Adi menyampaikan sambutan, bahwa tingkat inflasi merupakan salah satu tantangan semua negara termasuk Indonesia.
“Alhamdulillah Inflasi Nasional bulan Mei 2023 sebesar 4 persen year on year (yoy) yang terus menunjukan penurunan dari periode sebelumnya. Presiden RI juga menyampaikan pada kita semua bahwa tidak boleh berpuas diri. Tantangan kedepan tidak mudah, perubahan iklim, elnino, dampak geo politik global, instabilitas pasokan dan tingginya harga pangan lokal, menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menjaga inflasi pada sektor pangan khususnya manufaktur, untuk itu Badan Pangan Nasional hadir bersama Kementerian/Lembaga terkait beserta seluruh stakeholder pangan,” kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.
Pangan merupakan urusan kita semua, bahwa penyampaian Bung Karno, pangan adalah mati hidupnya suatu bangsa. Dalam kegiatan ini akan di luncurkan Gerakan Pangan Murah Nasional, pada hari Senin 26 Juni 2023, menjadi aksi nyata peran seluruh bangsa Indonesia dalam menjaga inflasi pangan, sekaligus meningkatkan kebutuhan ekonomi, pelaku usaha pangan, petani dan peternak.
Staf Ahli Menteri Keuangan, Made Arya Wijaya, mengatakan dalam bidang pengeluaran negara terkait GPM yang dilaksanakan serentak, pemerintah sudah mengimplementasikan beberapa program yang bertujuan adalah untuk menjaga daya beli masyarakat GPM ini. Kebijakan pemerintah tersebut terutama bertujuan bagaimana dalam memenuhi dari sisi akuntabilitas. Jadi memang saat ini didalam menyajikan inflasi ada tiga komponen utama yaitu:
Pertama, terkait dengan harga sewa dan transportasi masyarakat,
Kedua, pemerintah seperti hal harga BBM, gas dan listrik, dan
Ketiga, sangat tinggi pengaruhnya tingkat inflasi yang kita selalu monitoring dan regular setiap bulan.
Gerakan Pangan Murah ini, bisa menjaga kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia dan merupakan tantangan bagaimana menyediakan secara cukup pangan kebutuhan hari besar keagamaan.
Deputi II Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan acara ini tentu penting karna menunjukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah mendukung tercapainya daya beli masyarakat dan memberikan ruang pada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengakses pangan dengan harga yang wajar, utamanya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Adha tahun 2023.
“Saya sampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional serta seluruh pihak yang mendukung terwujudnya Gerak Pangan Murah yang tersebar di 341 titik lokasi. Terkait komoditas makanan memberikan andil inflasi pada bulan Mei adalah Bawang Merah dan Daging Ayam Ras, masing-masing sebesar 0,03 persen sedangkan Ikan Segar, Telur Ayam Ras dan Bawang Putih masih memberikan andil sebesar 0,02 persen, serta tomat 0,01 persen. Sementara, komoditas yang saat ini dominan memberikan andil deflasi adalah Cabe Merah sebesar 0,04 persen dan Cabe Rawit 0,2 persen,” kata Deputi II Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, memberikan arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi, yaitu ada dua yaitu;
Pertama, pantau langsung harga di lapangan dan hati-hati dalam mengatur tarif (PDAM dan Angkutan Umum), dan
Kedua, ketersediaan pangan harus di pantau dan jaga pasokan serta harga bahan pokok utamanya produksi beras harus kontrol langsung dengan turun ke pasar karena menyangkut dengan inflasi.
“Masalah bahan pokok merupakan kebutuhan pokok yang mendasar. Negara lain inflasinya sangat tinggi, tapi intinya kita berusaha bersama-sama melaksanakan zoom meeting setiap hari Senin. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian yang sangat konsisten, selalu hadir paling tidak ada pejabat yang mewakili Kepala Badan Pangan Nasional selalu menampilkan data update, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Pertanian, Bulog, Satgas Pangan Polri, TNI, juga hadir selalu Kepala Kejaksaan Tinggi, Gubernur, Bupati, Walikota. Dari hasil yang kami rumuskan dalam Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah, kemudian Satgas Pangan, melakukan monitoring dan cek pasar setiap hari termasuk Gerak Tanam dan Operasi Pasar Murah, terima kasih untuk pusat dan daerah hari ini, year on year 4 persen, semoga bisa mengendalikan target kita diangka 3 persen,” kata Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.
Peluncuran Gerak Pangan Murah Nasional dengan peluncuran beras sebagai bahan pokok kepada BAPENAS yang menjaga kestabilan harga pangan di Indonesia bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta.
Pj. Bupati Buton, Basiran, juga memberikan sambutan. “Alhamdulillah harga di Buton ini tetap terkendali sehingga indeks perhitungan harga tetap di rata-rata. Bahkan pernah deflasi karena disini yang paling menentukan adalah harga ikan. Kalau ikan banyak maka turun, kalau ombak besar nelayan kita tidak turun melaut itu naik lagi. Lalu tentu untuk saat ini bawang dan beras ini kemarin minggu lalu kami sudah komunikasi dengan Bupati Buton Selatan karena disana penghasil petani bawang merah. Lalu kami juga bersurat ke Bupati Konawe untuk beras sehingga anjuran Presiden RI untuk kerja sama antar daerah, insyaallah kita tanda tangani MoU tanggal 4 Juni.”
Sambutan Gubernur Ali Mazi yang dibacakan Asisten II Sekda Sultra, Yuni Nurmalawati, mengatakan bahwa pangan ini berdampak luas dan apabila terjadi ketidakstabilan, ketersediaan pangan maka akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat.
“Oleh karena itu, berbagai upaya dan langkah penting dilakukan oleh pemerintah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok dan salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan gelar pangan murah secara serentak secara nasional yang peluncurannya baru saja kita ikuti beberapa saat yang lalu. Gelar pangan murah ini diharapkan merupakan suatu kegiatan yang bernilai penting dan strategis,” kata Asisten II Sekda Sultra, Yuni Nurmalawati.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Prov. Sultra yang bekerja sama dengan BPS dari dua kota yang menjadi titik pantauan inflasi menunjukkan bahwa angka inflasi kita saat ini berada dan tercatat pada posisi 4,80 persen inflasi tahunan. Kemudian inflasi bulanan 1,03 persen dan inflasi tahunan yaitu 0,2 persen.
“Jika dibandingkan dengan inflasi nasional angka itu lebih tinggi karena inflasi nasional bersama-sama tadi kita mendengarkan secara virtual berada pada titik 4,0 persen dan kita masih ada sedikit 4,80 persen. Nah, tingginya inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dampak dari kenaikan harga BBM, kemudian yang kedua juga yaitu diikuti dengan kenaikan biaya angkutan dan biaya transportasi beberapa jenis komuditas pangan serta faktor lainnya adalah kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks pengeluaran. Menyikapi persoalan kenaikan harga pada pangan dipengaruhi tengah masyarakat. Akibat kondisi tersebut maka diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis demi stabilitasasi pangan dan menjaga ketersediaan stok pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat,” lanjut Asisten II Sekda Sultra, Yuni Nurmalawati.
Dalam upaya mengurangi dampak inflasi bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah kepada 225.516 KPM di wilayah Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton sebanyak 14.134 KPM dengan jumlah bantuan sebesar 10 Kilogram per kelompok penerima manfaat per bulan selama tiga bulan berturut turut. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
