Asisten III Sekda Sultra, Sukanto Toding, Hadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023

GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., diwakili oleh Asisten III Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Sukanto Toding, MAP, MA., didampingi Perwakilan Inspektur Pembantu IV, Intan Nur Cahya, dan Sekretaris Inspektorat Daerah, Ariyanto Lamato, menghadiri secara virtual zoom meeting pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, dengan tema “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi” di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu, 14 Juni 2023.

Di Auditorium Gandhi BPKP Pusat, Jakarta, sedang berlangsung acara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern; Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Panglima TNI; Kepala Kepolisian Republik Indinesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Para Gubernur, Bupati, Walikota, Para Pimpinan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga Daerah, Para Kepala Perwakilan BPKP, Para Kapolda, Para Direksi BUMN, Jajaran BPKP dan pejabat terkait.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, bahwa rakornas hari ini dihadiri 2.718 peserta yang terdiri dari pimpinan kementerian/lembaga pemerintah daerah, direksi dan SPI, BUMN, serta Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Eksternal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama seluruh jajaran APIP konsisten dalam melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas, demi memastikan akuntabilitas serta efektifitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional

BPKP dan APIP yang terus berupaya melaksanakan pencegahan dan kecurangan sejak awal, sehingga momentum keberhasilan pemilihan pasca pandemi, tahun ini BPKP dan APIP intens mengawal program-program pembangunan nasional daerah yang ensensial terhadap upaya peningkatan produktifitas ekonomi, juga serius mengawal percepatan penyelesaian berbagai program penting dalam hal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD 2020-2024.

Adapun perioritas pengawasan BPKP dan APIP, antara lain:

Pertama, mencakup sektor infastruktur,
Kedua, pembangunan manusia,
Ketiga, percepatan perizinan dan tata kelola industri startegis, dan
Keempat, pemberdayaan UMKM.

“Fokus pengawasan akuntabilitas tersebut salah satunya yang tercermin dari agen prioritas pengawasan yang dirilis BPKP setiap tahunannya dan ini merupakan perwujudan bagi seluruh jajaran APIP dalam merencanakan program pengawasan intern dapat semakin konvergen dan komprehensif untuk mengawal pencapaian target-target pembangunan yang telah dituangkan di RPJMD,” kata Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

Presiden RI, Joko Widodo, mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan peningkatan produktifitas, utamanya menuju Indonesia Emas 2045. Disinilah pentingnya peran pengawasan sangat-sangat penting, sehingga bukan hal yang mudah angka sudah ada tetapi tantangannya tidak gampang, kita tahu bahwa situasi global tidak mendukung situasi ekonomi dunia.

“Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya, tetapi orientasinya dihasilkan, yang telah disampaikan Kepala BPKP banyak APBN-APBD berpotensi tidak optimal. Perlu saya ingatkan, semuannya dari pusat dan daerah dalam kegunaan yang namanya anggaran 63 persen bukan angka sedikit. Yang perlu diawasi betul adalah identifikasi masalahnya berikan rekomendasi, damping dan kawal sehingga negara betul-betul menggunakan anggaran yang produktif, sekali kita bersaing dari negara-negara lain bahwa kita beruntung pertumbuhan ekonomi kita kalau di G-20 masuk 2 besar terbaik, sehingga tahun lalu 5,3 persen trout kita, kuarter pertama tahun ini tumbuh di atas 5,03 persen, untuk inflasi juga turun di angka 4 persen ini sudah bagus,”. tutur Presiden RI, Joko Widodo.

Presiden RI, Joko Widodo, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang dilanjutkan dengan pemaparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, terkait Kebijakan dan Strategis Transformasi Ekonomi Inklusif dan Keberlanjutan.

Selain itu, sejumlah menteri dan perorangan membawakan materi, antara lain Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, L.T. Handoko tentang Gambaran Kebijakan Tentang Inovasi di Bidang Teknologi dan Riset Terapan. Kemudian, Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., terkait dengan Kebijakan serta Strategis Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang Mendukung Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi. []

Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra