TIDAK seperti perhelatan sebelumnya, kali ini Munas yang bertemakan Membangun Indonesia dari Pinggiran bertepatan pada peringatan Hari Maritim Nasional diselenggarakan di atas Kapal Republik Indonesua (KRI) Semarang 594 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Ru, Kabupaten Belitung, Jumat 8 Oktober 2021.
Munas ini berhalangan dihadiri Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH. Karena kabar duka, Gubernur Ali Mazi, membatalkan penerbangan ke Bangka Belitung dan harus kembali ke Sultra. Ibunda Gubernur Ali Mazi, Hj. Wa Naziah binti La Umara wafat Kamis, 7 Oktober 2021, pukul 21.25 WITA, di RSUP. Bahteramas Kota Kendari, karena uzur, di usia 80 tahun.
Kehadiran Gubernur Sultra diwakilkan pada Asisten I (Pemerintahan dan Kesra) Setda Pemprov. Sulta Muh. Ilyas Abibu, SE., MDM.
Munas kali ini dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, SE., MM., Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH. M.Hum., Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Surya Tjandra, SH., LL.M., ditambah kehadiran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, SE., MM., bersama Kapolda Irjen. Pol. Drs. Anang Syarif Hidayat.
Dalam sambutannya, Gubernur Erzaldi Rosman Djohan mengucapkan selamat menjalankan Munas II Aspeksindo kepada seluruh anggota Aspeksindo yang hadir. Ia juga mengapresiasi kreatifitas tinggi dalam penyelenggaraan Munas tahun ini, karena dilaksanakan di atas KRI milik Angkatan Laut ini.
Apresiasi tinggi juga disampaikannya kepada Kasal Laksamana TNI Yudo Margono atas perhatian khusus kepada pemerintah daerah kepulauan dan pesisir. “Saya yakin, kolaborasi antara TNI AL dan Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir dan ini akan menjadi lompatan dan daya ungkit yang luar biasa.”
“Mengawali sambutan ini, saya secara pribadi, sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan selaku Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Aspeksindo. Mengundang saya untuk hadir di Acara Pembukaan Munas II Aspeksindo, sembari berharap semoga Munas II Aspeksindo ini dapat menghadirkan output yang berharga dan bermanfaat sebagaimana esensi dari tujuan dan maksud pelaksanaan Munas ini,” kata Muh. Ilyas Abibu, SE., MDM.
Kehadiran Gubernur Sultra Ali Mazi diwakilkan pada Asisten I (Pemerintahan dan Kesra) Setda Pemprov. Sulta Muh. Ilyas Abibu, SE., MDM. “Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aspeksindo atas Anugerah Aspeksindo Awards yang diberikan kepada kami.”
Tentu penghargaan ini dapat menambah spirit bagi kami untuk terus mengabdikan diri semaksimal mungkin, terus berupaya memberikan karya-karya terbaik sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami demi memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat Indonesia, khususnya yang terdapat pada 8 (delapan) Provinsi, 86 (delapan puluh enam) Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan dalam wilayah cakupan BKS Provinsi Kepulauan, dan juga masyarakat yang ada di daerah kabupaten/kota yang tidak tergabung dalam Anggota BKS Provinsi Kepulauan, termasuk di Kawasan Pulau-pulau Kecil dan Pesisir Nusantara, seperti Masyarakat Suku Bajo.
“Dapat kami sampaikan, bahwa perjuangan 8 Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan, telah berlangsung sejak 16 tahun yang silam, yang diawali dengan dikeluarkannya Deklarasi Ambon Tahun 2005, tentang forum kerja sama antar pemerintahan daerah provinsi kepulauan sampai dengan disepakatinya pembentukan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan di Ternate,” kata Muh. Ilyas Abibu.
Jika melihat tujuan terbentuknya Aspeksindo, yakni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia, serta untuk menjaga kedaulatan maritim dan keamanan teritorial NKRI, maka tujuan tersebut, sejalan dan searah dengan Perjuangan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, yakni mendorong percepatan pemerataan dan optimalisasi pembangunan daerah kepulauan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. “Bermuara pada terwujudnya kesejahtraan masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya dan kemajuan bangsa secara umum yang berkelanjutan, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika, dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Muh. Ilyas Abibu.
Dalam perjalanan perjuangan BKS Provinsi Kepulauan, dalam upaya memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan, telah dilaksanakan secara terus menerus berbagai agenda pertemuan dengan berbagai stakeholders di semua tingkatan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka menggalang dukungan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah di daerah kepulauan, melalui pembentukan regulasi yang memberikan kewenangan kepada daerah provinsi yang bercirikan kepulauan untuk mengelola dan mengatur SDA dan SDA.
“Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, setelah melalui berbagai ikhtiar yang dilakukan, hasil dari berbagai upaya tersebut adalah lahirnya Rancangan Undang Undang (RUU) tentang daerah kepulauan yang berisikan kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepulauan untuk mengelola SDA serta SDM yang dimiliki,” kata Muh. Ilyas Abibu.
Perlu diketahui bersama, Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan adalah merupakan inisiasi DPD RI. Adapun tujuan RUU tentang Daerah Kepulauan tersebut, antara lain: Menjamin Kepastian Hukum bagi pemerintah daerah di daerah kepulauan; mengakui dan menghormati kekhususan dan keragaman geografis dan sosial budaya daerah kepulauan; mewujudkan pembangunan daerah kepulauan yang berkeadilan; mendoorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat di daerah kepulauan.
“Pada tahun 2020 lalu, RUU Tentang Daerah Kepulauan, masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI, akan tetapi hingga berakhirnya masa sidang DPR RI Tahun 2020, RUU Tentang Daerah Kepulauan belum juga disahkan. Pada tahun 2021, RUU Daerah Kepulauan kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR RI, dengan Nomor Urut 32,” kata Muh. Ilyas Abibu
Terbaru, yakni dua hari yang lalu (tanggal 6 Oktober 2021), kami baru saja menyelenggarakan High Level Meeting bekerjasama dengan DPR RI, bertempat di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, yang dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk pengurus Aspeksindo. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya selaku Ketua BKS Provinsi Kepulauan menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Aspeksindo, yang telah menjadi bagian penting dalam mendukung perjuangan BKS dan DPD RI untuk mendorong percepatan Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan.
“Sejak kami dilantik sebagai Ketua BKS Provinsi Kepulauan pada bulan November 2019, kami terus aktif dalam berbagai upaya untuk mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan, baik sebelum maupun setelah masuknya RUU kedalam Prolegnas Prioritas 2021, termasuk di dalam masa Pandemi Covid-19,” kata Muh. Ilyas Abibu.
Untuk itu, sebelum mengakhiri sambutan ini, melalui forum ini, perkenankan kami selaku Ketua BKS Provinsi Kepulauan, tak henti-hentinya mengajak kepada semua stakeholder yang ada pada daerah kepulauan untuk memperkuat solidaritas serta mensinergikan pikiran dan langkah guna mendorong Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk bersama DPD RI mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang Undang.
“Semua upaya terus kita lakukan, yang semata-mata dilandasi oleh keinginan luhur sebagai sesama anak bangsa untuk menghadirkan pemerataan dan kemajuan pembangunan di seluruh provinsi yang bercirikan kepulauan, yang selama ini terkesan masih terabaikan, sehingga tidak lagi ada kepincangan dan ketimpangan pembangunan antara wilayah, dan tidak ada lagi perbedaan tingkat kesejahteran masyarakat secara menyeluruh antara daratan dan lautan/kepulauan,” kata Muh. Ilyas Abibu.
Kepada rekan-rekan Gubernur Anggota BKS Provinsi Kepulauan dan para Bupati/Wali Kota yang wilayahnya masuk cakupan Daerah Kepulauan baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan, termasuk anggota Aspeksindo, untuk bahu-membahu memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang Undang Daerah Kepulauan, demi bersama mewujudkan pembangunan daerah kepulauan yang berkemajuan dan mensejaterakaan masyarakat yang berkeadilan sosial secara berkelanjutan. Perjuangan kita sudah mendekati puncaknya. Pengesahaan RUU Daerah Kepulauan tidak boleh ditunda lagi, karena menyangkut kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara.
“Mari membangun Indonesia dari daerah kepulauan, sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh the founding father bangsa ini, Ir. Soekarno (Presiden Pertama RI), yang ingin mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan segala potensi yang dimiliki, menjadi Poros Maritim Dunia,” kata Muh. Ilyas Abibu.
Akhirnya, sekali lagi kami menyampaikan terimakasih dan apresisasi yang setinggi-tingginya kepada Aspeksindo atas dukungannya selama ini, dan juga atas Anugerah Aspeksindo Award yang diberikan kepada kami.
Selanjutnya, kepada Aspeksindo kami mengucapkan selamat menggelar Munas II. Semoga Munas II Aspeksindo dapat berjalan dengan Baik, Lancar, Aman, dan Sukses yang diharapkan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan daerah kepulauan dan pesisir, sekaligus bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.
Sambutan Gubernur Ali Mazi dibacakan dengan saksama dan berakhir dengan diberikan Anugerah Aspeksindo Award kepada Gubernur Ali Mazi.
Gubernur Erzaldi Rosman Djohan berharap kepada jajaran pengurus dan anggota Aspeksindo agar bersama-sama mendukung kesuksesan daerah kepulauan dan pesisir di Indonesia melalui susunan kepengurusan yang dapat membawa organisasi tersebut menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Disamping itu untuk turut serta menghasilkan rumusan rekomendasi yang akan membawa kemajuan serta memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat serta untuk memajukan perekonomian nasional.
“Mari kita gali potensi yang ada di daerah ini, dengan aturan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat kita,” pungkas Gubernur Erzaldi Rosman Djohan.
Aspeksindo yang beranggotakan ratusan kepala daerah wilayah kepulauan dan pesisir, merupakan wadah akselerator untuk mendorong kemajuan daerah kepulauan dan pesisir di Indonesia yang tergabung pada sebuah organisasi kerjasama yang menjalin hubungan kemitraan antar pemerintah daerah kepulauan dan pesisir.
Organisasi ini diharapkan dapat menjembatani berbagai kepentingan, baik bagi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir, pemerintah pusat, dunia industri atau swasta serta pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
Sehingga keberadaan Aspeksindo ini diharapkan mampu membangun dan menciptakan sebuah persepsi yang sama mengenai peran dan kewenangan kepala daerah kepulauan dan pesisir dalam membangun daerahnya sesuai dengan karakteristik kepulauan.
Kasal Laksamana TNI Yudo Margono pada kesempatan tersebut sangat berbangga atas terlaksananya Munas II Aspeksindo ini. menurut Laksamana TNI Yudo Margono, Aspeksindo merupakan mitra yang bermisi sama, yaitu kemajuan maritim.
“Tidak mungkin kami angkatan laut bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah kepulauan dan pesisir ini. Tentunya perlu berkerjasama dengan bapak-ibu semua,” ungkap Laksamana TNI Yudo Margono.
Ketua Umum Aspeksindo H. Abdul Ghafur Nas’ud, SE., ME., mengatakan sangat iri dengan Indonesia bagian barat seperti Babel, karena di wilayahnya yakni Kalimantan Timur masih banyak jalanan yang berlubang, namun di Belitung sangat mulus.
Bupati Penajam Paser Utara tersebut pun berpesan kepada pemerintah pusat untuk memberikan hak-hak masyarakat di pulau-pulau terluar. Hal ini mungkin kecil tampaknya, tetapi menurutnya, benteng kita salah satunya tentang pengakuan pulau-pulau kecil agar memiliki kekuatan hukum.
“Semoga Aspeksindo ke depan berguna bagi bangsa kita untuk menuju bangsa Indonesia yang maju,” ungkap Bupati Abdul Ghafur Nas’ud.
Bupati Abdul Ghafur Mas’ud yang merupakan kelahiran pulau Kalimatan itu menceritakan bahwa dirinya bahkan lahir di atas kapal, sehingga ia berbangga Munas II Aspeksindo ini pertama kali diselenggarakan di KRI Semarang 594.
Pemda Kawasan Pesisir Optimalkan Potensi Maritim
Wakil Presiden Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin berharap pemerintah daerah di wilayah kepulauan dan pesisir terus memberdayakan potensi maritimnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia.
Pemda di kawasan ini harus membangun wilayah kepulauan dan pesisir untuk mendorong pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim.
“Tantangan kita sebagai bangsa dan negara tidak ringan. Saya berharap Aspeksindo dapat memainkan peran lebih besar dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional, melalui upaya pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan kepulauan dan pesisir,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya melalui konferensi video di acara Munas II Aspeksindo.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan, lokasi Indonesia akan selalu strategis pada peta perdagangan dunia karena berada di antara dua benua dan dua samudera. Pasalnya, dari sekitar 90 persen perdagangan global yang diangkut melalui laut, 40 persen di antaranya melewati perairan Indonesia. Dengan lokasi di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, maka Indonesia menjadi berada di titik strategis persilangan alur lalu-lintas laut yang menghubungkan Benua Timur dan Benua Barat. “Ini berarti posisi Indonesia sampai kapan pun akan selalu strategis dalam peta perdagangan dunia.”
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pemerintah membutuhkan kontribusi dari berbagai elemen masyarakat serta pemerintah daerah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. “Diperlukan peran serta berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan juga organisasi kemasyarakatan,” ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pada kesempatan itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menambahkan, sebenarnya saat ini tidak ada potensi laut Indonesia yang tidak dimanfaatkan negara-negara di dunia. “Karena itu, seharusnya kita harus mampu menggali potensi tersebut untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.”
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama yang berada di pesisir dan kepulauan, dirinya berharap Pemerintah Pusat dan DPR mengesahkan UU Daerah Pesisir dan Kepulauan. “Sebab saat ini 8 (delapan) provinsi kepulauan yang ada di Indonesia kondisi fiskalnya masih terbilang rendah walaupun beberapa sudah menuju mandiri.”
Acara dibuka oleh Ketua Umum Aspeksindo Bupati Abdul Gafur Mas’ud, yang mengakui Aspeksindo baru berumur empat tahun tapi berkat 333 kabupaten yang tergabung, asosiasi itu akan menjadi wadah bangsa di luar political will seorang kepala daerah.
Ketua Umum Abdul Gafur Mas’ud menginginkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia dikarenakan kondisi georafisnya sangat mendukung dengan berbagai potensi. Namun beragam potensi tersebut belum digarap dengan maksimal bahkan menjadi kendala seperti masalah pulau terluar yang selalu diklaim negara lain.
Oleh sebab itu dirinya berharap sinergi terbangun bersama kementerian lembaga seperti ATR/BPN dan Kemenkumham. “Kami berpikir kalau pulau terluar itu selesai dengan kerja sama Kementerian ATR/BPN saya rasa tidak ada lagi yang mengklaim. Apalagi ditambah dukungan Kasal TNI AL bersinergi dengan Aspeksindo,” kata Ketua Umum Abdul Gafur Mas’ud.
Munas II dibagi menjadi beberapa hari mulai dari pembukaan di KRI Semarang 594 dilanjutkan musyawarah di area pendopo Pantai Tanjung Kelayang. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengakui masih banyak kendala yang dihadapi Indonesia sebagai negara maritim. Sehingga dirinya memang mengharapkan sinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kendala tersebut. “Semua yang disampaikan dalam sambutan ini semuanya benar. Jadi kalau ada keperluan datang saja, jangan sungkan,” kata Kasal Laksamana TNI Yudo Margono.
Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia
Ketua DPD-RI, Ir. H. A.A. La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPD-RI Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si., optimis Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia. Dengan segala potensi yang dimiliki dan sebagai negara kepulauan, Nono Sampono meyakini hal itu dapat diwujudkan. Untuk itu, dia meminta kepada bangsa ini untuk kembali kepada jati dirinya sebagai negara kepulauan.
Nono Sampono manyampaikan hal itu secara virtual, saat menjadi pembicara utama pada acara Munas II Aspeksindo, bahwa DPD-RI sebagai inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan terus melakukan pembahasan maraton untuk mempercepat proses pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU).
Menurut Nono Sampono , DPD-RI tak main-main dalam memperjuangkan RUU tersebut. Pada 29 September, Nono Sampono menjelaskan jika DPD-RI secara khusus juga mengangkat hal itu dalam acara Obrolan Senator, dengan topik Pembangunan Daerah Kepulauan dalam Mengoptimalkan Potensi Negara Maritim. Pada 6 Oktober 2021, Nono Sampono membuka High Level Meeting Gubernur Provinsi Daerah Kepulauan dengan tema Membangun Solidaritas untuk Percepatan Pembahasan dan Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan.
“Hari ini, saya juga hadir secara virtual di acara Munas II Aspeksindo. Itu artinya, kami di DPD-RI sangat serius mengawal dan memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan, terutama melalui payung hukum Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan,” tutur Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono.
DPD-RI memandang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memenuhi asas kepastian hukum, dalam konteks pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.
Undang Undang tersebut juga belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi dan Sumber Daya Manusia, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepulauan.
“Apalagi jika dikaitkan dengan pencanangan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus menjadi salah satu negara Poros Maritim Dunia. Tentu mutlak membutuhkan Undang Undang tentang Daerah Kepulauan,” tutur Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono .
Hal itu mengingat cakupan khas dari Undang Undang tersebut yang menitikberatkan kepada paradigma pembangunan berbasis maritim. Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono memaparkan, terdapat enam elemen penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yaitu posisi geografis, bentuk fisik dan luasnya wilayah. Kemudian jumlah penduduk, karakter pemerintahan dan karakter bangsa.
“Khusus tentang karakter pemerintahan tersebut, harus tercermin dengan jelas melalui Undang Undang. Di mana hal itu sudah terakomodasi dalam RUU tentang Daerah Kepulauan. Saya yakin, setelah RUU ini disahkan menjadi Undang Undang, maka percepatan gagasan Indonesia sebagai salah satu negara Poros Maritim Dunia akan terwujud,” tegas Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono .
Nono Sampono menjelaskan, sudah seharusnya bangsa Indonesia kembali ke jati diri sebagai negara kepulauan yang besar, yang menjaga kehidupan, dan masa depan yang ada di laut. Indonesia juga harus bisa memainkan perannya yang lebih besar sebagai negara yang berada di posisi strategis di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, baik secara geografi, geo-strategis dan ekonomis.
Menurutnya, tema Munas ke-II Aspeksindo kali ini yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran, sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan oleh DPD-RI. Karena bagi DPD-RI, wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi di Indonesia. “Wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten kota di wilayah tersebut. Begitu seterusnya hingga ke pemerintahan terkecil di republik ini, yaitu desa,” kata Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono.
Dalam berbagai kesempatan Nono Sampono seringkali menyampaikan bahwa desa juga harus menjadi kekuatan ekonomi. Hal itu sejalan dengan program pembangunan yang sudah digariskan Presiden Joko Widodo, yaitu Pembangunan Indonesia Sentris.
“Artinya pembangunan merata, bukan lagi terfokus di Pulau Jawa. Karena itu pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar. Bahkan diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono.
Tercatat sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang sudah dikucurkan mencapai Rp257 triliun, dan dari tahun 2019 hingga 2025, pemerintah bertekad mengalokasikan hingga Rp400 triliun ke seluruh desa di Indonesia.
“Membangun dari pinggiran juga harus berarti menjadikan pulau-pulau terluar dan terdepan sebagai aset strategis atau Obyek Vital Nasional. Sekaligus menjadi kawasan perbatasan sebagai etalase wajah negara, bukan punggung negara,” tegas Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono.
Dengan demikian, orientasi dan paradigma membangun dari pinggiran harus dilandasi filosofi pembangunan yang jelas, bukan sekedar membangun atau menyediakan fasilitas infrastruktur yang belum ada. Infrastruktur harus dipandang sebagai akses untuk memastikan agar suplai chain manajemen berjalan lebih baik. Sehingga arus barang dan jasa dapat berlangsung lebih baik dan kendala di sektor logistik dapat ditekan.
“Muara dari semua itu adalah peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Sehingga saya yakin, Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan akan menjadi salah satu pengungkit dan pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah kepulauan dan pesisir,” tutur Wakil Ketua DPD-RI Nono Sampono.
Kepulauan Terluar Terbaik
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), berhasil meraih penghargaan sebagai daerah kepulauan terluar terbaik, yang diserahkan pada Munas II Aspeksindo, di Provinsi Bangka Belitung.
Bupati Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingen, secara langsung menerima penghargaan tersebut. Di kesempatan itu, Bupati mengatakan jika ini adalah hal yang sangat membanggakan untuk pemerintah dan juga masyarakat di daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan perubahan lebih baik ke depannya,” ujar Bupati Kepulauan Sitaro Evangelian Sasingen.
Evangelian Sasingen yang juga Bendahara Umum Aspeksindo ini, mengatakan jika pemerintah daerah telah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan, walaupun diakuinya pada proses di lapangan, ada juga kendala yang dihadapi dengan kondisi yang tidaklah sederhana.
“Namun kami yakin serta melalui komitmen, dan kerjasama yang sudah terbina dengan baik antara pemerintah dan masyarakat selama ini, maka keberlangsungan pembangunan di daerah kepulauan akan berjalan dengan baik,” kata Bupati Kepulauan Sitaro Evangelian Sasingen. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2021.