BKPM-RI: Di Tahun 2021, Sultra Mampu Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Positif dan Lebih Baik

GUBERNUR PROVINSI Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., menerima kunjungan resmi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BPKM-RI) Bahlil Lahadalia, Sabtu 27 Februari 2021, di Rumah Jabatan Gubernur Sultra.

Pertemuan non formal yang dilanjutkan acara santap bersama, itu adalah ucapan selamat datang bagi Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia yang mengakui kunjungan kerjanya kali ini seolah sedang pulang kampung. Benar, Bahlil Lahadalia, murni berdarah Tomia (Wakatobi). Ia lahir di Banda, kemudian ikut orangtuanya merantau ke Fakfak, Papua, daerah di mana Bahlil merintis usaha dan berkarir sebagai pengusaha. Sebelum menjabat sebagai Kepala BKPM ke-19 pada 23 Oktober 2019, Bahlil Lahadalia adalah Ketua Umum BPP HIPMI.

[GALERI FOTO] Kunjungan Kerja Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia ke Sultra

Inilah kali pertama, Bahlil Lahadalia berkunjung ke Sultra setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BKPM-RI. Ia tiba di Pangkalan Angkatan Udara Haluoleo (Lanud HLO) dengan menggunakan Gulfstream GD, bernomor penerbangan N977HS, pesawat jet pribadi milik Mardani H. Maming. Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia dijemput langsung di tangga pesawat oleh Gubernur Ali Mazi dan Komandan Lanud HLO Kendari Kolonel (Pnb.) Muzafar.

Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia memenuhi undangan Gubernur Ali Mazi yang disampaikan pada Oktober 2020 lalu, sekaligus hendak berkunjung ke lokasi pengelolaan Asbuton di Lawele, juga akan menyerahkan fasilitas pemerintah untuk investor di sana.

Tidak mau tanggung, maka dalam kunjungannya ini, Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia memboyong sejumlah pejabat teknis di BPKM-RI, antara lain: Deputi Pelayanan Penanaman Modal BKPM-RI Achmad Idrus; Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM-RI Endang Supriyadi; Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan KBPM-RI Robert Leonard Marbun; Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas BKPM-RI (sekaligus Direktur Wilayah III BKPM-RI) Aries Indanarto; Staf Khusus Bidang Ekonomi Makro BKPM-RI Eka Sastra; dan Juru Bicara Komite Penanaman Modal BKPM-RI Tina Talisa.

Bersama dalam rombongan Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia, ikut pula Mardani H. Maming, Ketua Umum BPP HIPMI 2019-2022, yang juga pendiri PT. Maming Enam Sembilan Group, dan PT. Batulicin Enam Sembilan Group; dan Anggota BPP HIPMI Gusti Pangeran.

Mengenai Asbuton Lawele

Menggunakan pesawat jet yang sama, Gubernur Ali Mazi dan Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia serta rombongan BKPM-RI, Minggu 28 Februari 2021, terbang dari Lanud HLO Kendari menuju Kota Baubau. Perjalanan tersebut ditempuh selama 40 menit dalam cuaca bagus.

Dalam perjalanan ini Gubernur Ali Mazi didampingi Kepala DPM-PTSP Prov. Sultra Andi Parinringi, dan Kepala Dinas Dikbud Prov Sultra Asrun Lio. Ikut serta Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra, Suwandi Andi.

Di Bandara Betoambari Baubau, Gubernur Ali Mazi dan Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia dijemput oleh Walikota Baubau AS. Thamrin, Bupati Buton La Bakry dan Wakil Bupati Buton Iis Elianti. Tidak ada pembicaraan serius yang digelar di Ruang VVIP Bandara Betoambari. Begitu juga ketika Gubernur Ali Mazi dan rombongan Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia dijamu sarapan pagi di Bantea Umuri Bolu Rumah Jabatan Walikota Baubau.

Seusai dijamu oleh Walikota Baubau, seluruh rombongan langsung melakukan perjalanan menuju lokasi tambang aspal Lawele, di kecamatan Lasalimu, yang berjarak 74 Km dari Kota Baubau. Di sana Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia akan mengujungi pabrik pengolahan Asbuton milik PT. Kartika Prima Abadi (KPR).

Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia mengatakan, kunjungan kerjanya ini merupakan bagian dari upaya BKPM mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, khususnya Asbuton yang merupakan bagian dari hal tersebut. Ia hendak memastikan rencana pengembangan Asbuton yang merupakan Kebijakan Strategis Nasional itu, berjalan tanpa hambatan. “Kehadiran saya untuk memastikan apa yang belum clear sehingga bisa kita clear-kan,” kata Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia.

Data Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) PUPR menyebut bahwa deposit aspal di Lawele adalah deposit terbesar di Pulau Buton, dengan jumlah 100.000.000 ton.

Asbuton (Aspal Buton) dengan deposit besar ditemukan di Kabungka dan Lawele. Selain itu, dibanding Asbuton Kabungka, Asbuton Lawele memiliki kadar bitumen, kadar minyak ringan dan nilai penetrasi bitumen yang relatif lebih tinggi. Asbuton lawele memiliki kadar bitumen sekitar 30 persen, kadar minyak ringan sekitar 7 persen, dan nilai penetrasi bitumen sekitar 180 dmm.

Secara geologis, struktur Pulau Buton tersusun dari batuan yang berpotensi sebagai sumber aspal dan batu kapur. Kabupaten Buton memiliki potensi pertambangan yang cukup kaya, dan beragam. Selain aspal yang sudah lama dikelola, juga ada tambang mangan dan nikel. Kegiatan pertambangan aspal di Kabupaten Buton saat ini ada 2 yaitu kegiatan eksploitasi dan ekplorasi.

Pada kegiatan eksploitasi tahun 2007 saja, produksinya dapat mencapai 78.633 ton dengan nilai Rp598.223.793. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi aspal mengalami peningkatan sebesar 38,94 persen yaitu dari 56.594,50 ton. Selain aspal, hasil tambang yang sudah di ekplorasi adalah nikel dengan produksi sebesar 90.000 ton dengan nilai produksi sebesar Rp364.500.000.

Kegiatan eksploitasi aspal dilakukan di tiga kecamatan yaitu Pasarwajo, Lasalimu dan Sampolawa, dengan luas wilayah eksploitasi sebesar 321.979 Ha dan seluas 318.766 Ha atau 99,00 persen berada di Kabungka Kecamatan Pasarwajo, dengan total cadangan aspal sebesar 207.019.120 ton dengan rata-rata kadar bitumen 15 – 30 persen. Sedangkan kegiatan ekplorasi tambang aspal dilakukan pada luasan 31.797,50 Ha.

**Beleid Tax Holiday untuk Investasi Rp500 Miliar**

Setelah berkunjung dan melihat fasilitas pengelolaan aspal PT. KPA yang terletak kurang lebih 40 Km di Desa Suandala, Gubernur Ali Mazi, Kepala BPKM-RI Bahlil Lahadalia, Walikota Baubau AS. Thamrin, Bupati Buton La Bakry, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sultra Suwandi Andi, dan Direktur Utama PT. KPA Irwan Hermanto, melakukan rapat evaluasi di ruang rapat PT. KPA.

Di kantor PT. KPA, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan penambangan dan pengolahan Asbuton dalam memenuhi kebutuhan aspal nasional maupun ekspor. PT. KPA adalah satu-satunya perusahaan asing yang melakukan penambangan aspal secara masif dan memiliki teknologi yang mampu mengolah aspal menjadi Asbuton berkelas impor.

Seusai rapat evaluasi, Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Tax Holiday untuk PT. KPA yang berkantor pusat di Komplek Plaza Harmoni, Jakarta Pusat.

Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia berharap dengan pemberian fasilitas Tax Holiday dan perizinan yang lain, PT. KPA mampu meningkatkan produksinya dan berkolaborasi melibatkan pengusaha daerah. Ditegaskan pula oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahwa pengelolaan Asbuton tidak hanya diperuntukan pada satu perusahaan saja. “Setelah pemberian fasilitas Tax Holiday yang ditunjang dengan perizinan lain, perusahaan ini bisa meningkatkan produksinya.”

Gubernur Ali Mazi mengapresiasi perhatian BKPM-RI atas pengolahan SDA di Buton. “Saya sangat apresiasi langkah Kepala BKPM-RI yang sengaja datang untuk memastikan dan melihat langsung. Mudah-mudahan ini berdaya guna potensi, SDA luar biasa yang dikelola secara profesional,” kata Gubernur Ali Mazi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018, tanggal 26 November 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dan Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2019, Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir, dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan sebesar sampai dengan 100 (seratus) persen dari jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, di Indonesia sudah ada delapan perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (Tax Holiday) atas investasi yang mereka tanamkan di Indonesia. Total investasi yang mereka tanamkan Rp 161,3 triliun. Salasatunya adalah PT. Kartika. Prima Abadi atas investasinya di Lawele, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan para investor tersebut berasal dari Tiongkok, Hong Kong, Singapura, Jepang, Belanda, dan Indonesia, untuk berbagai investasi di bidang ketenagalistrikan, industri penggilingan baja, industri besi dan baja dasar, serta industri logam dasar bukan besi. Para investor tersebut telah mengajukan Tax Holiday paska pemerintah menerbitkan Permenkeu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Setelah Pemerintah Pusat merevisi aturan Tax Holiday menunjukkan berhasilnya upaya Pemerintah Indonesia memancing investasi. Kebijakan Tax Holiday memang digunakan sebagai salasatu sarana menarik investasi ke Indonesia.

Pada pemberlakuan Tax Holiday sebelumnya (sebelum revisi), di awali di tahun 2011, ternyata fasilitas tersebut tidak diminati para investor. Hanya ada lima perusahaan saja mendapatkan Tax Holiday. Pemerintah Pusat kemudian menerbitkan aturan Tax Holiday yang tertuang dalam PMK Nomor 159 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Walau revisi pada fasilitas tersebut sudah sangat radikal, sayangnya tidak ada investor yang tertarik menambah investasinya dan menggunakan skema Tax Holiday selepas aturan revisi tersebut terbit. Padahal itu sangat menguntungkan.

Radikalnya revisi yang diberlakukan dapat dilihat dari nilai rata-rata pengurangan PPh sampai 100 persen tanpa terkecuali, dan bisa diberikan bagi investasi senilai Rp500 miliar di 17 sektor pionir. Regulasi itu juga lebih longgar dari sebelumnya, yang menyebutkan bahwa pengurangan PPh berkisar 10 persen hingga 100 persen dan hanya bisa diberikan jika nilai investasi lebih besar dari Rp1 triliun pada delapan sektor pionir.

Aturan Tax Holiday yang telah direvisi itu juga diberikan langsung tanpa penilaian tertentu. Itu juga termasuk perubahan yang sangat radikal, mengingat simplifikasinya dilakukan secara maksimal.

Investasi di Sultra Mayoritas PMA

BKPM-RI mencatat realisasi investasi Kabupaten Buton di tahun 2020 terdapat total 16 proyek, terdiri dari lima proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan 11 proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Total nilai investasi sebesar Rp2,8 triliun.

Gubernur Ali Mazi menyatakan komitmennya, “mengamankan dan mempermudah investasi masuk ke Sultra. Semoga masyarakat Sultra dapat menikmati hasil investasi dan industri dengan menyesuaikan tuntutan Indonesia untuk masa depan.”

Secara teknis, Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia menjelaskan bentuk pelibatan perusahaan di daerah. Jika total kebutuhan bahan baku perusahaan 2,5 juta ton per tahun, maka investor asing cukup menambang 1,5 juta ton, dan sisanya 1 juta ton harus diberikan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk perusahaan lokal. “Namun kerja sama dengan pengusaha lokal baru dilakukan ketika kapasitas produksi perusahaan PMA sudah mencapai 500 ribu ton per tahun,” jelas Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia.

Di hadapan Gubernur Ali Mazi, Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia memastikan, bahwa masuknya investasi di suatu daerah akan berdampak besar terhadap peningkatan perekonomian, sebab akan ada pendapatan pajak, pembukaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Total impor aspal Indonesia per tahun sekitar Rp50 triliun. Jika produksi dalam negeri bisa mengurangi 50 persen aspal impor, maka Indonesia dapat menghemat devisa sebesar Rp20 triliun.

Data BKPM-RI menyebut investasi di Sultra, hingga akhir tahun 2020, mayoritas adalah PMA. Sejumlah bidang memang disasar oleh PMA, di antaranya: pertama, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, dengan nilai investasi US$1.114,5 juta.

Kedua, bidang transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi, dengan nilai investasi US$132,7 juta; Ketiga, bidang perumahan, kawasan industri dan perkantoran yang mencapai US$9,2 juta; Keempat, bidang pertambangan senilai US$7 juta; dan Kelima, bidang perhotelan dan restoran dengan nilai investasi US$5 juta.

Di sisi lain Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sultra, rendah. Namun PMDN memang menyasar dan menguasai investasi di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan nilai investasi mencapai Rp1,698 miliar. Sekian bidang ini perannya lebih tinggi tiga kali lipat dibandingkan sektor listrik, gas, air dan sebagainya.

BKPM-RI juga mencatat sebaran investasi PMA di Sultra, yang tertinggi US$1.170,2 juta berada di Kabupaten Konawe; Kota Kendari (US$75,5 juta); Kabupaten Kolaka (US$7,7 juta); Kabupaten Konawe Utara (US$5,6 juta); Kabupaten Wakaktobi (US$5,0 juta).

Sedangkan investasi PMDN sebaran tertinggi berada di Kabupaten Bombana (Rp1.745 miliar); Kota Baubau (Rp633 miliar); Kota Kendari (Rp248 miliar); Kabupaten Kolaka (Rp89 miliar); dan Kabupaten Konawe Selatan (Rp46 miliar).

Data-data tersebut menyimpulkan satu hal, bahwa investasi di Sultra relatif menyebar merata di hampir seluruh daerah, atau tidak terkonsentrasi di satu daerah saja.

Rilis BKPM-RI per Januari 2021 menyebutkan realisasi investasi di Indonesia pada 2020 mencapai Rp826,3 triliun, yang terdiri dari PMDN sebesar Rp413,5 triliun (50,1 persen) dan PMA Rp412,8 triliun (49,9 persen). Dapat dilihat bahwa investasi dari dalam negeri lebih tinggi ketimbang investasi asing, dan jumlah ini lebih tinggi dari Target Investasi Nasional, yang semula Rp817,2 triliun.

Sehingga berdasarkan lokasi, realisasi investasi PMDN di Indonesia menempatkan Sultra pada urutan ke-25 dari 34 provinsi —dengan nilai investasi Rp2,8 miliar dari 552 proyek. Sedangkan realisasi investasi PMA, Sultra menempati urutan ke-10 dengan nilai investasi US$1,2 juta dari 145 proyek.

Dalam rangka meningkatkan atau memulihkan kembali perekonomian akibat pandemi Covid-19, BKPM-RI memberi catatan dan rekomendasi agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendorong angka pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan zona investasi. BKPM-RI menyakini, di tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sultra bisa memulihkan dan menciptakan angka pertumbuhan ekonomi yang positif dan lebih baik.

Seusai mengunjungi pabrik pengolahan Asbuton milik PT. KPA dan menyerahkan SK Tax Holiday kepada Direktur Utama PT. KPA Irwan Hermanto, Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia dan Gubernur Ali Mazi serta seluruh rombongan menuju Kantor Bupati Buton di Pasarwajo, sebelum menuju Bandara Betoambari Baubau untuk bertolak menuju Jakarta.

Banyak manfaat yang diperoleh melalui kunjungan kerja Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia ke Sultra. Selain akses perizinan investasi yang akan kian dipermudah, juga dukungan terhadap perusahaan lokal, serta makin terbukanya peluang pembukaan lapangan kerja. []

Ilham Q. Moehiddin
Jubir Gubernur Sulawesi Tenggara