PRESIDEN RI Ir. H. Joko Widodo dan Ibu Hj. Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi, pada pukul 08.30 WITA disambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA., MBA., Komandan Korem 143/Halu Oleo Brigjen TNI. Yufti Senjaya, SE., M.Si., Bupati Wakatobi H. Haliana, SE., dan istri, serta Kapolres Wakatobi AKBP Suharman Sanusi, S.I.K.
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana disambut Tari Sajo Moane dan diberikan kain tenun khas Wakatobi. Selain itu, Presiden Jokowi juga diberikan Kampuru yang merupakan penutup kepala khas Wakatobi.
Presiden Joko Widodo memberikan penegasan kepada seluruh jajaran pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai sengketa lahan.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis 9 Juni 2022.
“Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga, enggak itu, sudah stop, cukup stop. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri,” ujar Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, Kepala Negara menekankan bahwa adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga masih menjadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara. Presiden Joko Widodo menyebut, integrasi antarkementerian/lembaga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan.
[GALERI FOTO] Presiden Jokowi Buka GTRA Summit 2022 di Wakatobi
“Pemerintah daerah, kabupaten/kota, di provinsi, di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral,” ujar Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan. Presiden Joko Widodo menyebut, hal tersebut bukan suatu permasalahan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat. “Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan.”
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo berharap dengan keberadaan GTRA, seluruh kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah dapat saling bersinergi dan berintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.
“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan,” ucap Presiden Joko Widodo.
Kehormatan dan Kebanggaan
Momentum pembukaan GTRA Summit 2022 diawali sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., yang menyampaikan selamat datang kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo atas kehadirannya di Wakatobi. “Kehadiran Presiden bersama Ibu Negara pada hari ini menjadi sebuah sejarah penting yang akan terus dikenang masyarakat Wakatobi khususnya, karena merupakan Presiden dan Ibu Negara pertama yang berkunjung ke Wakatobi sejak Indonesia Merdeka,” kata Gubernur Ali Mazi.
Gubernur Ali Mazi optimistis, kehadiran Presiden Joko Widodo dapat menjadi spirit bagi seluruh elemen di Wakatobi dan Sulawesi Tenggara untuk memulihkan ekonomi setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Kehadiran Presiden Joko Widodo sekeligus menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dan Wakatobi yang akan menjadi energi positif bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur Ali Mazi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo.
Gubernur Ali Mazi juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, para anggota DPR RI, DPD RI, para gubernur dan bupati/walikota.
Secara khusus, Gubernur Ali Mazi mengungkapkan rasa harunya, karena sejak Indonesia Merdeka, baru satu orang putra daerah Sulawesi Tenggara yang menjadi menteri, dan itu pada masa Presiden Joko Widodo. “Bahlil (Lahadalia), dipercayakan sebagai menteri. Saya merasa terharu karena Presiden Joko Widodo percayakan (jabatan menteri) kepada salah satu putra daerah kami yang sudah lama hilang, tiba-tiba menjadi menteri. Terima kasih Bapak Presiden,” kata Gubernur Ali Mazi.
Terkait dengan GTRA Summit 2022, Gubernur Ali Mazi menyatakan kegiatan ini telah lama dipersiapkan, bahkan sejak tahun 2021 lalu. Pelaksanaan GTRA Summit 2022 merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Ali Mazi yang bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN.
Gubernur Ali Mazi mengatakan, kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai wujud implementasi arahan presiden yakni Membangun Indonesia dari Pinggiran sekaligus Menyambut Presidensi G20.
Selain pertemuan, juga akan dilaksanakan sejumlah agenda lainnya antara lain Peresmian KMP Sultan Murhum II, Peresmian Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa-Tomia-Binongko, Penyuluhan dan Penanganan Stunting oleh Ibu Negara.
Menteri ATR/Kepala BPN Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD. dalam sambutannya mengemukakan, pada pertemuan GTRA Summit 2022 ini, akan dibahas gabungan kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Selama ini, masyatakat yang tinggal di atas air (pesisir) tidak bisa memperoleh hak mereka sehingga tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, termasuk Kredit Usaha Rakyat.
Total sebanyak 6.437 sertifikat untuk masyarakat Suku Bajo di seluruh Sulawesi Tenggara akan mendapatkan sertifikat.
Semua Harus Terbuka
Sementara itu, dalam sambutannya pada pembukaan acara yang digelar di Marina Togo Mowondu di Wanci, Ibukota Wakatobi, Presiden Joko Widodo menegaskan agar lembaga negara baik pusat maupun daerah untuk saling terbuka dan bersinergi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.
Lembaga Negara baik di pusat maupun daerah, semuanya harus membuka diri. Forum GTRA Summit 2022 merupakan forum untuk menghancurkan tembok (ego) sektoral. Dalam konteks reforma agraria, kebijakan satu peta harus dikuti dan didukung. Presiden Joko Widodo meminta pemanfaatan teknologi, dengan membangun aplikasi, membangun platform agar penyelesaian sertifikat tanah bisa lebih cepat. Tidak hanya menghitung hari tapi sudah menghitung jam.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa sejak tahun 2015, persoalan mengenai tumpang tindih pemanfaatan lahan telah berulangkali disampaikan. Setiap ke daerah, Presiden Joko Widodo selalu menemukan persoalan sengketa tanah.
Dikemukakan Presiden Joko Widodo, dari 126 juta yang seharusnya memegang sertifikat, pada tahun 2015 itu baru 46 juta. Artinya, ada sekitar 80 juta penduduk Indonesia yang menempati lahan tapi tidak memiliki hak hukum atas tanah itu. Hal ini juga berpotensi buruk pada iklim investasi. Ironisnya, justru lahan-lahan besar yang mencapai ribuan hingga puluhan ribu yang terlayani, sedangkan lahan-lahan kecil hingga 200 meter persegi saja, tidak dapat diselesaikan. Dengan kapasitas 500 ribu sertifikat per tahun pada tahun 2015, berarti penduduk Indonesia harus menunggu 160 tahun untuk bisa semua memiliki sertifikat.
Melihat persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo lalu memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk meningkatkan kapasitas penerbitan sertifikat menjadi lima juta per tahun. Lalu, tahun berikutnya dinaikkan lagi menjadi tujuh juta per tahun, dan naik lagi menjadi sembilan juta sertifikat per tahun. “Sebenarnya, kita bisa mengerjakan, tapi tidak bisa kita lakukan. Dari 500 ribu menjadi sembilan juta, nyatanya bisa,” kata Presiden Joko Widodo.
Saat ini, sertifikat yang telah diterbitkan pemerintah telah mencapai 80,6 juta dari 46 juta tahun 2015 silam. Belum lagi, persoalan-persoalan spesifik seperti pulau-pulau kecil dan masyarakat Bajo yang tinggal di atas air.
Menurut Presiden Joko Widodo, persoalan tersebut permasalahannya bersumber dari lembaga pemerintah sendiri, yakni ego sektoral dari lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Lembaga pemerintah tidak bekerja secara terintegrasi. Bekerja sendiri-sendiri dengan egonya masing-masing.
“Persoalannya kelihatan. Solusinya kelihatan. Namun, tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini, yang diharapkan bisa segera mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/lembaga. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama. Menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat agar sengketa lahan bisa diselesiakan,” papar Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan agar semua lembaga pemerintah, baik pusat dan daerah, baik kementerian maupun lembaga, harus saling terbuka, saling bersinergi, dan riil pada tataran pelaksanaan. Jangan hanya bicara kita harus terbuka, tetapi prakteknya tidak.
Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Pratikno, M.Soc., Sc., Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, SE., Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Dr.. Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., dan Bupati Wakatobi H. Haliana, SE. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Kris – Biro Pers, Sekretariat Presiden © 2022
