DALAM WAKTU yang tidak bertaut lama, setelah kunjungan kerjanya yang pertama di empat kementerian dan lembaga pada pertengahan Februari 2021 lalu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., kembali melakukan kunjungan kerja kedua, di tiga kementerian dan bertemu dengan sekurangnya lima pihak, untuk melanjutkan pembicaraan mengenai sejumlah rencana kawasan industri dan proyek infrastruktur penting.
Lanjutkan Pembicaraan Asbuton
Di hari pertama kunjungan kerja kedua ini, Gubernur Ali Mazi menyambangi Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tentu saja kedatangan Gubernur Sultra Ali Mazi ke lembaga yang mengkoordinatori penanaman modal ini, telah dinanti oleh Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia. Kunjungan terjadwal ini membawa agenda lanjutan dari pembicaraan kedua pihak di saat kunjungan kerja pertama Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia ke Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada Minggu 28 Februari 2021.
Tidak berbeda dengan kunjungan Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia ke Kabupaten Buton, kunjungan balasan oleh Gubernur Ali Mazi, ini sedikit jauh dari formalitas. Baik Gubernur Ali Mazi dan Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia tidak pernah lepas dari senyum.
Bertamu di kantor BKPM-RI, sekitar pukul 16.30 WIB, Gubernur Ali Mazi disambut hangat Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia. Menyertai Gubernur Ali Mazi, antara lain; Asisten I Setprov Sultra Basiran, Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latief, Bupati Buton La Bakry, dan Walikota Baubau A.S. Thamrin.
Sejumlah hal penting terkait pengembangan Asbuton dibicarakan secara saksama dan menyeluruh selama tiga setengah jam.
Topik pembicaraan berkisar pada rencana menjadikan wilayah-wilayah deposit dan pertambangan aspal di Kabupaten Buton sebagai Kawasan Industri Aspal Buton (KIAB) sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional. Mengenai ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, melalui Bupati La Bakry, akan segera melakukan penertiban sekian banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) Aspal di wilayah-wilayah tersebut.
Menurut Bupati Buton La Bakry, dari sekian perusahaan pertambangan aspal yang tidak memiliki izin dan/atau masa berlaku izinnya telah usai (kadaluarsa), yang tidak dibarengi upaya perpanjangan izin, aktifitas dan penambahan investasi yang serius —maka IUP pertambangannya akan dicabut.
Kembali mengemuka dalam pertemuan ini adalah penegasan dari BKPM-RI mengenai perberdayaan pengusaha lokal seiring bertambahnya investasi asing. Hal ini pernah diungkapkan sebelumnya oleh kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia saat mengunjungi pabrik pengolahan aspal PT. Kartika Prima Abadi (KPA) di Lawele, Kabupaten Buton, sehingga penekanannya menjadi materi penting yang harus dibicarakan dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Maka dalam pertemuan inilah, baik Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia, Gubernur Ali Mazi, dan Bupati Buton La Bakry berkomitmen menjadikan hal tersebut sebagai perhatian khusus.
Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa potensi kewirausahaan lokal harus didorong maksimal. Para pengusaha lokal harus mengambil peran besar dalam pengembangan Asbuton, dengan menjadi wirausahawan sektor pertambangan dan usaha turunannya. Maka untuk meningkatkan kapasitas permodalan para usahawan lokal tersebut, Kepala BKPM-RI membangun saran kepada Bank Sultra untuk meninjau dan mempelajari kemungkinan dihadirkannya kredit pertambangan hingga maksimal pinjaman Rp200 miliar.
Mengenai peningkatan pemanfaatan dan pengembangan Asbuton, Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia juga meminta kepada Gubernur Ali Mazi dan para kepala daerah di Sultra agar mengoptimalkan penggunan Asbuton, selain melakukan penetrasi ke pasar global melalui mekanisme ekspor.
Sebagai material utama pembangunan jalan terbaik, pemanfaatan Asbuton sangat penting untuk memaksimalkan kondisi seluruh jalan yang ada di Sultra dan di seluruh Indonesia, maka sebagai kepala daerah, Bupati Buton La Bakry siap melaksanakan regulasi dari pemerintah satu tingkat lebih tinggi, yang mewajibkan penggunaan Asbuton dalam pembangunan jalan di seluruh kabupaten/kota di Sultra.
Sehubungan dengan sekian topik yang dibahas itu, Kepala BKPM-RI dan Gubernur Ali Mazi mendorong gagasan Rapat Koordinasi Regional Tiga Provinsi (Sulawesi Tenggara, Sulawsi Selatan, Sulawesi Tengah) untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan pemikiran terkait pengembangan ragam model investasi di Pulau Sulawesi bersama sejumlah pemangku kebijakan di sektor terkait, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). []
Menhub: Fokus pada Perhubungan Laut
Selepas agenda hari pertama di BKPM-RI, hari kedua diisi Gubernur Ali Mazi dengan sejumlah audiensi yang membahas masalah sosial-politik yang berlangsung tertutup, di kediaman pribadi Gubernur Ali Mazi, di Jalan Rambai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jalannya audiensi dengan perangkat pemerintah pusat dan daerah, dan apa yang dihasilkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut, tidak akan disampaikan dalam laporan ini. Harap maklum.
Berlanjut di hari ketiga kunjungan, Kamis 4 Maret 2021, Gubernur Ali Mazi bertandang ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI), dan ditemui langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Dalam pertemuan dengan Kemenhub Budi Karya Sumadi, Gubernur Ali Mazi membahas empat agenda utama. Pertama, pengembangan dan peningkatan status Bandar Udara Haluoleo menjadi Bandara Internasional sebagai sarana utama pendukung Kawasan Industri Konawe (KIK), Kawasan Strategis Nasional (KSN) Routa di Konawe, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Asbuton, serta sebagai bandara Embarkasi Haji. Selain itu, sebagai bandara yang mampu mengantisipasi jumlah penumpang baik domestik/regional, maupun Internasional.
Terkait perubahan status Bandara Haluoleo menjadi Bandara Internasional, harus memenuhi sejumlah syarat agar sebuah Bandara Domestik/Regional menyandang status final sebagai Bandara Internasional.
Kedua, pengembangan Bandar Udara Betoambari, di Kota Baubau. Bandara ini perlu dikembangkan sebagai infrastruktur utama pendukung KEK Asbuton, sebagai penopang kawasan pariwisata di Kepulauan Buton, dan sebagai gerbang transit Indonesia bagian Timur.
Pertumbuhan sektor pariwisata dan kawasan industri di Kepulauan Buton memerlukan dukungan infrastruktur yang sangat memadai. Sesuai estimasi usulan, Bandara Betoambari perlu ditingkatkan kapasitasnya berupa penambahan panjang runway (landas pacu) menjadi 2.500 meter x 45 meter, termasuk memaksimalkan kapasitas apron, taxi way, terminal penumpang, dan bangunan penunjang lainnya. Untuk kepentingan ini, Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kota Baubau telah membebaskan lahan seluas 70 hektar.
Ketiga, pembangunan Pelabuhan Nambo/Lawele di Kabupaten Buton sebagai Pelabuhan Kebutuhan Khusus (PKK) dan pintu utama distribusi Asbuton ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri (ekspor). Rencana pengembangan PKK Nambo/Lawele terkait langsung dengan distribusi Asbuton dalam Program Nasional Pembangunan Jalan 1.000 Kilometer dalam APBN T.A. 2021 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), sekaligus infrastruktur utama penunjang Program KEK Asbuton.
Peran Pelabuhan Kebutuhan Khusus Nambo/Lawele sangat besar dalam mendukung pengembangan dan pemanfaat Asbuton. Letaknya pelabuhan Nambo yang sangat strategis karena tidak berjarak terlampau jauh dari sentra produksi Asbuton di Kecamatan Lasalimu.
Pemanfaatan Asbuton akan menambah penerimaan daerah. Namun, kondisi pelabuhan saat ini belum memadai untuk difungsikan sebagai Terminal Khusus (Tersus) karena kondisi exiting-nya yang terbatas. Luas dermaga PKK Nambo hanya 1.029 meter per segi, tidak setara dengan luasan area container yard yang membutuhkan sekitar 37.083,27 meter per segi, untuk mengakomodir distribusi produk Asbuton. Sehingga untuk keseluruhan kebutuhan kepelabuhanan dibutuhkan luasan 16.861 meter per segi untuk peningkatan dan pengembangan akses masuk serta area kantor.
Anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan tersebut sekitar Rp750 miliar, dan kebutuhan anggaran tersebut sudah diajukan kepada Kemenhub.
Estimasi dari total besaran anggaran tersebut, untuk; studi lingkungan Rp500 juta, pembuatan master plan Rp500 juta, pematangan lahan Rp50 miliar, pembangunan akses ke area penampungan Rp6 miliar, pembangunan jalan penghubung dermaga ke jalan nasional sepanjang 1.765 meter dibutuhkan Rp35 miliar, pembangunan struktur area penampungan Rp40 miliar, pembangunan gudang dan kantor pengelola Rp15 miliar, dan pembangunan dermaga pelabuhan beton Rp60 miliar.
Keempat, pembangunan dan penambahan kapasitas sejumlah pelabuhan penyeberangan dan fasilitas keselamatan transportasi di wilayah Sulawesi Tenggara untuk menunjang konektivitas kawasan-kawasan pariwisata dan industri strategis, dalam bentuk Program Zona Keselamatan Transportasi Nasional di Sultra.
Selain Gubernur Sultra Ali Mazi dan Menhub Budi Karya Sumadi, pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat Kemenhub RI dan Pemprov Sultra, antara lain Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto, Walikota Baubau A.S. Thamrin, Bupati Butpn La Bakry, Kadis Perhubungan Prov. Sultra Hado Hasina.
Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat, yakni relokasi Pelabuhan Penyeberangan Kota Kendari – Konawe Kepulauan (Konkep) ke area Bungkutoko; pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Feri Batulo di Kota Baubau ke wilayah Waramosio, Kecamatan Kokalukuna di Kabupaten Buton.
Menhub Budi Karya Sumadi juga merespon positif rencana pengembangan fasilitas pelabuhan dan area kontainer di Pelabuhan Murhum, Kota Baubau, sehingga ke depannya Pelabuhan Murhum dapat diserahkan pengelolaannya ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Badan Usaha Pelabuhan merupakan satu unit usaha pengelola pelabuhan yang bersifat khusus karena tidak dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun dikelola oleh Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Menhub Budi Karya Sumadi juga menyetujui pengembangan Pelabuhan Kebutuhan Khusus Nambo/Lawele untuk ditingkatkan kapasitasnya. Diusulkan oleh Kemenhub, di salasatu atau di kedua pelabuhan ini, Pemerintah Pusat akan menyiapkan fasilitas sea outlet bagi lebih dari 40 pemegang IUP Asbuton, sehingga para pengusaha Asbuton itu tidak lagi melalui Tersus. Penyediaan Tersus dikhawatirkan merusak ekosistem pesisir kawasan Nambo/Lawele. []
PUPR: Jembatan TONA Masuk APBN T.A. 2022
Agenda panjang Gubernur Ali Mazi, di Jumat 5 Maret 2021, itu berlanjut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Kunjungan ke KemenPUPR ini adalah kunjungan balasan setelah Juni 2019 lalu, Menteri Basuki Hadimuljono berkunjung ke Sultra dalam rangka penanganan banjir. Menteri Basuki Hadimuljono telah menunggu kehadiran Gubernur Ali Mazi yang datang bersama Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia.
Selain itu ikut serta Bupati Buton La Bakry, Walikota Baubau A.S. Thamrin, Sekot Baubau Roni Muhtar, dan sejumlah pejabat kedinasan dan lembaga lingkup Provinsi Sultra, antara lain Asisten I Setprov Sultra Basiran, Kadis Dikbud Prov Sultra Asrun Lio, Kepala DPM-PTSP Prov Sutra A. Parinringi, Kepala BPBD Prov Sultra Muhammad Jusup, dan Direktur Umum Bank Sultra Abdul Latief.
Agenda kunjungan balasan ini bersamaan dengan pertemuan koordinasi dan konsultatif mengenai dua usulan strategis; penggunaan Asbuton untuk pembangunan jalan di wilayah Sulawesi; dan pembangunan Jembatan Buton-Muna (TONA).
Kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam pertemuan ini Gubernur Ali Mazi mendorong usulan yang searah dengan kebijakan PUPR. Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR telah menggunakan Asbuton untuk pembangunan jalan di Sulawsi Tengah pada Oktober 2020, sepanjang 173 Km.
Sejak tahun 2020, PUPR telah memanfaatkan Asbuton pada pekerjaan preservasi dan pembangunan jalan di Indonesia, sepanjang 793 Km yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia menggunakan Asbuton sebanyak 42.000 ton. Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemanfaatan Asbuton untuk pembangunan dan penanganan jalan merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri.
Keberhasilan dan kualitas jalan yang menggunakan Asbuton di Sulawesi Tengah, mendorong usulan agar Asbuton digunakan dalam pembangunan dan penanganan jalan se-Sulawesi melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021.
Sementara itu, pembangunan Jembatan TONA terus dimatangkan dalam pembicaraan ini. “Kita membahas mengenai pembangunan Jembatan TONA dan pembiayaannya,” kata Gubernur Ali Mazi.
Jembatan TONA adalah jembatan yang sejak tahun 2003 masuk dalam rencana pembangunan Gubernur Ali Mazi yang kemudian baru terealisasi secara teknis mulai tahun 2020-2021 dalam bentuk pencadangan lahan dan penentuan titik pembangunan di dua wilayah; Palabusa (Kota Baubau—di Pulau Buton) dan Baruta (Kabupaten Buton Tengah—di Pulau Muna).
Sebagai infrastruktur yang akan menghubungkan dua pulau besar dan memberi akses pada pertumbuhan ekonomi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyanggupi realisasi Jembatan TONA melalui APBN Tahun 2022.
Sejumlah keputusan penting tersebut berhasil dirampungkan sebelum solat Jumat. Gubernur Ali Mazi, Menteri Basuki Hadimuljono, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia, an seluruh rombongan, melakukan solat Jumat di mesjid dalam kompleks Kementerian PUPR, sebelum memenuhi undangan khusus Kepala BKPM-RI Bahlil Lahadalia makan siang di ruang makan kantor BKPM-RI dengan menu khas Kasoami dan ikan bakar yang diramu oleh Sri Suparni Bahlil Lahadalia dengan resep asli Wakatobi. []
Ilham Q. Moehiddin
Jubir Gubernur Sulawesi Tenggara
*Foto: JGS/La Ode Kaharmin © 2021; Yulia © 2021.
