GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., hadir pada Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), serta memimpin Talk Show Maritim Way yang berjudul Kolaborasi Memajukan Indonesia Dari Pinggiran Menuju Poros Maritim Dunia di Hotel Discovery Ancol, Jakarta pada Kamis 24 Februari 2022.
Turut hadir pada pertemuan Aspeksindo tersebut Duta Besar Seychelles Mr. H.E. Dr. Nico Barito, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indinesia (ATR/Wakil Kepala BPN RI) Dr. Surya Tjandra, SH, LL.M.
Hadir pula Gubernur Kalimantan Utara, yang juga selaku Dewan Pembina Aspeksindo, Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum. Gubernur DKI Jakarta H. Anies Rasyid Baswedan, SE., MPP., Ph.D., diwakili oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Ir. Suharini Eliawati, M.Si.
Dan yang kehadirannya sangat penting yakni Walikota Samarinda, yang juga selaku Ketua Aspeksindo Dr. H. Andi Harun, ST., SH. M.Si, dan Sekjen Aspeksindo yang juga Bupati Wakatobi H. Haliana, SE, bersama jajaran pengurus Aspeksindo.
Turut hadir pula para Bupati/Walikota anggota Aspeksindo, Ketua DPRD Kabupaten/Kota anggota Aspeksindo, pejabat sipil, TNI/Polri, para Pimpinan Perguruan Tinggi dan Akademisi Lingkup Wilayaha anggota Aspeksindo, dan Ketua Muda Maritim Nusantara.
Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo)
Mengawali bincang-bincang tersebut, Gubernur Ali Mazi secara pribadi, sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara dan selaku Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan, menyampaikan selamat atas pelantikan Ketua dan segenap Pengurus Aspeksindo periode 2022-2025, serta selamat dan sukses kepada pengurus yang telah menggelar Rakernas Aspeksindo pada hari ini.
Selanjutnya, Gubernur Ali Mazi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aspeksindo, yang telah mengundang dirinya untuk hadir di acara tersebut, sembari berharap semoga kegiatan yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Aspeksindo ini dapat menghadirkan output yang berharga dan bermanfaat sebagaimana esensi dari tujuan dan maksud pelaksanaan kegiatan ini.
Gubernur Ali Mazi mengutip pernyataan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, pada Rapat Paripurna DPR-MPR, tanggal 16 Agustus 2018: “Membangun Indonesia dari pinggiran sebagai salah satu wujud nyata pemerintah melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik Indonesia”
“Isu pembangunan wilayah pinggiran yakni tingginya biaya ekonomi, potensi ekonomi besar, namun masyarakat miskin keterbatasan infrastruktur dasar, komunikasi, trasportasi, sarana prasarana ekonomi sarana air bersih. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM, seperti ancaman kejahatan lintas negara: penyelundupan, human traficking (perdagangan manusia), narkoba, dan pencurian ikan; Interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, seperti Indonesia-Philipina, Indonesia-Malaysia,” kata Gubernur Ali Mazi.
Gubernur Ali Mazi menyebut bahwa Indonesia sebagai Negara Bahari dan Kepulauan Terbesar di Dunia dengan luas wilayah laut Indonesia 6,4 juta Kilo meter persegi (75 persen), dan luas wilayah darat Indonesia 1,9 juta Kilo meter persegi (25 persen). Negara Indonesia berada di posisi strategis Samudera Hindia dan Pasifik sekitar 90 persen perdagangan global yang melalui laut, 40 persen di antaranya melewati perairan Indonesia. “Luas perairan 6,4 juta Kilo meter persegi (laut teritorial 0,29 juta Kilo meter persegi, perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta Kilo meter persegi, dan luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia 3,00 juta Kilo meter persegi,” kata Gubernur Ali Mazi.
Dilihat dari Strategi Percepatan Pembangungan Wilayah Pinggiran, kata Gubernur Ali Mazi, Pertama, Dukungan Regulasi dan Kebijakan. Mempercepat Pembahasan dan Pengesahan RUU Daerah Kepulauan merupakan entry point Pembangunan Daerah Kepulauan yang mayoritas mewakili wajah Indonesia di wilayah pinggiran.
“Total Potensi Ekonomi Sebelas Sektor Kelautan Indonesia: US$1.338 miliar/tahun atau 5 kali lipat APBN 2019 (Rp2.400 triliun = US$190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini,” jelas Gubernur Ali Mazi.
RUU Daerah Kepulauan, merupakan inisasi DPD RI dalam menjawab aspirasi dari seluruh masyarakat yang mendiami kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang selama ini belum mendapat perhatian yang serius, sehingga kondisinya sangat Terbelakang, Tertinggal dan Termiskin (3T).
Adapun tujuan RUU Daerah Kepulauan tersebut, antara lain: 1) Menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah di daerah kepulauan; 2) Mengakui dan menghormati kekhususan dan keragaman geografis dan sosial budaya daerah kepulauan; 3) Mewujudkan pembangunan daerah kepulauan yang berkeadilan; 4) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing; 5) Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat di daerah kepulauan.
“Saya, sebagai Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan terus berusaha bersama 7 (tujuh) provinsi kepulauan lainnya dengan dukungan penuh DPD RI mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Kepulauan yang telah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI, yakni di tahun 2020 dan tahun 2021 yang belum disahkan oleh DPR RI, diantaranya mengadakan high level meeting di Gedung Nusantara IV DPR RI/DPD RI pada bulan Oktober 2021 yang lalu,” kata Gubernur Ali Mazi.
Kedua, Memperkuat identiitas kebudayaan suku-suku bangsa sebagai aset nasional. Menjaga dan melindungi kebudayaan nusantara sebagai Identitas Nasional menghadapi semakin masifnya interaksi budaya dan perdagangan di wilayah perbatasan Filipina, Malaysia, Singapura dan Timor Leste.
Ketiga, Menyediakan infrastruktur dasar ekonomi kemaritiman dan memaksimalkan penyelenggaraan tol laut. Penambahan kapasitas Pelabuhan Umum, Pelabuhan Perikanan dan Dermaga serta menambah jumlah armada tol laut untuk kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok dan pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia agar dapat menurunkan biaya ekonomi yang tinggi.
Keempat, Penyediaan sdm daerah handal dan berkualitas. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset daerah agar dapat menciptakan produk yang memiliki nilai tambah bagi pembangunan daerah, (Pemprov. Sultra mendirikan Institut Teknologi Kelautan (ITK) Buton.
Kelima, Pengembangan destiinasi pariwisata. Mengembangkan obyek, infrastruktur, transportasi, komunikasi dan destinasi wisata yang memiliki keunggulan, berwawasan lingkungan, dengan tetap menjaga kearifan lokal secara berkelanjutan di masing-masing daerah seperti di Raja Ampat, Wakatobi, Likupang dan destinasi wilayah lainnya.
“Keenam, Penguatan tata kelola dan implementasi perikanan di perbatasan. Ini akan memperkuat pengelolaan perikanan di WPP 711 (Natuna), 716 (Sulawesi) dan 718 (Arafura) yang merupakan laut terbuka dan perbatasan dengan negara lain yang selama ini menjadi lokasi terjadinya illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF),” kata Gubernur Ali Mazi.
Gubernur Ali Mazi mengatakan bahwa kita semua sependapat untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang merata dan berkeadilan dimulai dari daerah pinggiran, sehingga dapat tercapai pembangunan Indonesia seutuhnya, dan menjadikan daerah pinggiran sebagai masa depan Indonesia maju yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
“Selain itu, Pembangunan Daerah Pinggiran menjadi bagian dari upaya strategis untuk mengawal kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim, sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Gubernur Ali Mazi.
Poros Maritim Dunia, kata Gubernur Ali Mazi, terdiri atas lima pilar yakni: 1) Memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi; 2) Menjaga pertahanan dan keamanan negara; 3) Menjamin keselamatan orang dan barang; 4) Mengelola potensi dan sumber daya maritim secara cerdas dan bertanggung jawab; dan 5) Memproyeksikan kepentingan Nasional melalui leadership Indonesia di dunia Internasional.
Sinergitas Membangun Wilayah Pinggiran
Pelantikan dan rapat kerja itu juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM., yang mengatakan, pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki permasalahan yang komplek. Untuk itu dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaannya secara terpadu, holistik dan berkelanjutan. “Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini fokus pada program prioritas yang akan menggeser perekonomian kita dari java sentris menjadi Indonesia sentris. Dengan begitu pemerintah daerah pesisir akan menjadi tuan rumah,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Sebagai negara bahari, tambah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, sudah selayaknya laut menjadi halaman depan Indonesia bukan malah sebaliknya. Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh pimpinan daerah kepulauan dan pesisir tersebut menyadari pentingnya pelaksanaan Rakernas Aspeksindo tahun 2022.
Ketua Umum Aspeksindo Andi Harun menyampaikan terima kasihnya kepada kepala daerah yang sudah memenuhi undangan pelantikan dan rakernas tersebut.
Andi Harun menekankan, saat ini isu paling penting bagi dunia maritim di Indonesia yakni permukaan tanah di wilayah pesisir yang terus mengalami penurunan. Ditambah tinggi gelombang pasang yang terus naik setiap tahunnya dan mengancam beberapa daerah. “Perkiraan para ahli beberapa daerah akan tenggelam, dan itu mengancam seluruh daerah pesisir di Indonesia. Ini pertanda dan kode sangat kuat untuk memaksa negara saatnya untuk adil kepada daerah kepulauan dan pesisir.”
Disebutkann Andi Harun lagi, Aspeksindo dengan jumlah anggota 333 daerah kepulauan dan pesisir akan sangat mempengaruhi arah pembangunan Nasional di masa depan. “Dan tidak terlalu berlebihan jika hari ini kita tegaskan bahwa Aspeksindo adalah masa depan yang sangat strategis bagi indonesia,” tutur Andi Harun.
Andi Harun berharap, dengan hadirnya program strategis Aspeksindo akan membawa manfaat bagi Indonesia kedepan. Sehingga kesejahteraan daerah kepulauan dan pesisir bisa terwujud secara merata, harap Ketua Umum Aspeksindo itu.
Ia siap menjalankan amanah yang diberikan oleh para kepala daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia itu. Menurutnya, ini waktu yang tepat bersatu padu dan saling memikirkan serta memberikan perhatian sesama anggota Aspeksindo. “Ini saatnya memajukan Indonesia dari wilayah pinggiran, dari daerah kepulauan dan pesisir,” katanya. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2022 dan Ari Ardiansyah © 2022
