SINKRONISASI Tata Ruang, Izin, Kawasan Hutan, dan Hak Atas Tanah merupakan beberapa isu yang diangkat dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 mendatang. Mendekati pelaksanaan, pemerintah terus mematangkan bahasan yang menyangkut ke dalam isu tersebut.
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia dan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Surya Tjandra, SH., LL.M., memimpin Rapat Monitoring Persiapan Pelaksanaan GTRA Summit 2022 yang berlangsung di Ruang Aula Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis 14 April 2022.
Turut hadir Bupati Wakatobi H. Haliana, SH., Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Ir. Dwi Hariyawan Sutrisno, MA., Direktur Landreform Sudaryanto, SH., MM., Direktur Penatagunaan Tanah Yuniar Hikmat Ginanjar, SH., MH., Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria Awaludin, SH., MH., Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu Asnawati, SH., M.Si., Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Ir. Andry Novijandri, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sultra Dr. Andi Renald, ST., MT., serta para pihak terkait.
GTRA Summit 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berharap dapat menemukan solusi konkret dari persoalan tumpang tindih perizinan.
[GALERI FOTO] Rapat Monitoring Persiapan Pelaksanaan GTRA Summit 2022
“Barangkali kalau nanti pada saat GTRA Summit 2022 bisa dipresentasikan soal apa hasil PITTI (Peta Indikatif Tumpang Tindih) di Sultra, karena hasilnya mencakup beberapa persoalan, mulai dari kehutanan, tambang, tata ruang, dan diharapkan ada semacam solusi yang sudah dihasilkan sehingga akan sangat menarik, akan jadi milestone yang berharga buat kita semua,” kata Surya Tjandra.
Surya Tjandra juga berharap, solusi yang nanti ditemukan dapat secara generik diimplementasikan pendekatan penyelesaian permasalahannya ke seluruh wilayah di Indonesia, khususnya yang memiliki permasalahan serupa dengan Sultra. “Kalau memang kasus pengalaman Sultra bisa lebih diperluas, artinya bisa secara generik dipakai pendekatannya. Kami mohon masukan apa yang bisa dikerjakan dari proses ini pada pasca GTRA Summit, khususnya untuk bereskan tumpang tindih ini lebih sistematik dan rapih,” ucap Surya Tjandra.
Sebagai upaya dalam mencari solusi yang konkret pada permasalahan tersebut, dan juga pematangan materi yang mencakup isu Sinkronisasi Tata Ruang, Izin, Kawasan Hutan, dan Hak Atas Tanah, Surya Tjandra mengusulkan pembentukan forum diskusi yang sifatnya terbuka untuk umum. Jika memungkinkan dari Kemenko sendiri ingin bikin serial diskusi pendahuluan yang lebih publik, seperti webinar RoadtoWakatobi, sifatnya sosialisasi dan dihadiri seluruh unsur, termasuk jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia, Civil Society Organization (CSO), dan semua kementerian/lembaga terkait, kalau mungkin memang dirasakan bermanfaat itu akan sangat bagus.
Terungkap bahwa fokus dalam GTRA Summit 2022 juga memiliki keterkaitan dengan Presidensi Indonesia G20 yang tengah berlangsung mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang. Presidensi Indonesia G20 membahas berbagai isu vital, salah satunya adalah isu pemulihan ekonomi pasca dampak dari pandemi Covid-19. Keterkaitan antara GTRA Summit 2022 dengan Presidensi Indonesia G20 adalah secara khusus menaruh fokus pada sustainability dan inclusivity dalam rangka pemulihan ekonomi.
“Ada baiknya pada pelaksanaan GTRA Summit, kami bisa memberikan tindak lanjut untuk penyelesaian terkait dengan ketidaksesuaian ataupun PITTI yang sudah kita keluarkan. Untuk itu, kami merencanakan ke Kendari untuk mulai menyusun rencana aksi dalam penyusunan PITTI tersebut,” kata Gubernur Ali Mazi.
Memang perlu membuat rencana aksi dari PITTI tersebut, kemudian sesudah GTRA Summit 2022, supaya Sultra ini menjadi contoh gerak awal untuk menyelesaikan permasalahan yang lain, dan ini menjadi momen yang tepat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
GTRA Summit 2022 sangat memiliki keterkaitan dengan Presidensi Indonesia G20 karena Presiden Joko Widodo dalam arahannya menginginkan sesuatu yang berbentuk realistis, bukan hanya yang bersifat rancangan. Kita ingin memberi contoh dalam rangka sustainability dan inclusivity. Seperti pemberian sertipikat tanah, penyelesaian ketidaksesuaian perizinan ini salah satu bentuk nyata dalam rangka meningkatkan investasi dan tidak merugikan masyarakat.
Beberapa keputusan rapat tersebut antara lain; Perlu follow up berikut komunikasi yang intens untuk mengingatkan presiden pada rangkaian GTRA Summit 2022 berikut kegiatan Pemerintah Daerah di Wakatobi, dan juga dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antara Wamen ATR/Waka BPN, Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Menteri Sekretariat Negara dan Kasetpres. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Ari Ardiansyah © 2022
