Gubernur Ali Mazi Hadiri Musrenbangnas 2021. Presiden Joko Widodo: RKP Tahun 2022 Usung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural

SEBAGAI kelanjutan dari dampak pandemi virus corona (Covid-19) yang terjadi sejak 2020 lalu, pengendalian Covid-19 juga menjadi fokus dari upaya utama memulihkan ekonomi Nasional pada tahun 2022.

Selain mendorong agar pertumbuhan ekonomi dapat infklusif, diharapkan pemerataan ekonomi Indonesia dapat tercapai dengan segera.

Pertumbuhan ekonomi paska pandemi yang sedang didorong, itu untuk menyelesaikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s). Diharapkan pula pertumbuhan ekonomi dapat menggenjot pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat bersaing di pasar global.

Demikian poin-poin penting yang dirangkum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 yang digelar secara virtual, Selasa 4 Mei 2021. Acara ini diikuti seluruh kepala pemerintahan dan kepala daerah kab./kota di seluruh Indonesia. Acara yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, ini digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia.

Musrenbangnas 2021 yang diberi tajuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, ini juga dihadiri Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin, Mensesneg Pramono Anung Wibowo, Mendagri M. Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan para menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., menghadiri Musrenbangnas 2021 secara virtual dari Ruang VVIP, Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Gubernur Ali Mazi didampingi Kepala Bappeda Sultra Johannes Robert Maturbongs.

Menteri PPN/Bappenas Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa, menyatakan bahwa Musrembangnas 2021 untuk merencanakan pembangunan pada 2022 sebagai momentum bangkitnya Indonesia dari pandemi dengan mewujudkan transformasi ekonomi, sekaligus sebagai landasan menuju Indonesia Maju pada 2045.

[INFO GRAFIS] Musrembangnas 2021

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2022 dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional, yakni: Pertama, Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Kedua, Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; Ketiga, SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; Keempat, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Kelima, Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Keenam, Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan Ketujuh, Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mendorong tujuh Prioritas Nasional tersebut, pada Pagu Indikatif tahun 2022, terdapat tiga Prioritas Nasional yang mendapatkan alokasi prioritas, yakni SDM berkualitas dan berdaya saing sebesar Rp237 triliun; Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar sebesar Rp125,7 triliun; dan Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan sebesar Rp106,2 triliun.

“Untuk memastikan implementasi amanat presiden yakni making delivered, PPN/Bappenas melaksanakan peran sebagai clearing house dalam pelaksanaan major project yang diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter, Food Estate, Destinasi Wisata, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan, Keterampilan dan Transformasi Digital,” jelas Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.

Pada RKP 2022 hendak menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni: Pertumbuhan Ekonomi (5,4–6,0 persen); Tingkat Pengangguran Terbuka (5,5–6,2 persen); Tingkat Kemiskinan (8,5–9,0 persen); Rasio Gini (0,376–0,378); Indeks Pembangunan Manusia (73,44–73,48); Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (26,8–27,1 persen); Nilai Tukar Petani (102–104); dan Nilai Tukar Nelayan (102–105).

Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut, ditekankan agar transformasi ekonomi pada tahun 2022 harus dilaksanakan secara inklusif dan terpadu, salah satunya dengan meningkatkan daya beli dan usaha. Selain itu, transformasi ekonomi juga didukung diversifikasi ekonomi yang dilakukan dengan peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur, serta kualitas layanan digital.

“Inilah tantangan Indonesia. Tidak saja pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang yang harus dilakukan dari sekarang,” jelas Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.

Belanja Pemerintah dan Belanja Masyarakat

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang hadir secara virtual dan berbicara dari Istana Negara, menekankan pentingnya belanja pemerintah dan belanja masyarakat.

“Dua hal tersebut juga tidak kalah pentingnya dilakukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Tahun depan, kita masih mengusung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural,” ujar Presiden Joko Widodo.

Selain sisi permintaan, dorongan pemulihan industri juga harus dilakukan. Meski demikian, Protokol Kesehatan di sektor industri harus terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus. “Semua dilakukan dengan Protokol Kesehatan yang ketat. Jangan ditawar-tawar mengenai ini,” tegas Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara Republik Indonesia juga mengungkapkan telah melakukan reformasi struktural melalui Undang Undang Cipta Kerja. Perencanaan berdasarkan perundangan tersebut diminta untuk dilakukan oleh seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Menurut Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antar daerah maupun antara desa dengan kota.

Dalam Musrenbangnas 2021, Kementerian PPN/Bappenas memberi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021, yakni anugerah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam menghasilkan perencanaan berkualitas, mencapai target-target pembangunan daerah, dan berinovasi guna mengatasi masalah pembangunan di daerah.

Selain PPD 2021, Kementerian PPN/Bappenas juga menganugerahkan Penghargaan Khusus Daerah di Bidang Inovasi Pembiayaan Alternatif Skema KPBU, dan di Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon. []

Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra