Pertemuan tahunan ini juga dihadiri gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan. Gubernur Ali Mazi hadir bersama Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Ketua DPRD Prov. Sultra Abdurrahman Shaleh, dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Sultra Yuni Nurmalasari.
Sedangkan para praktisi dan pimpinan lembaga keuangan di Sultra, ikut hadir Kepala Kantor Perwakilan BI Sultra Bimo Epyanto, Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latif, dan Kepala Kantor Perwakilan OJK Prov Sultra Mohammad Fredly Nasution. Masing-masing mengikutkan sejumlah stafnya.
Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2021 ini mengangkat tema “Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif”, juga dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Pimpinan Lembaga Negara, serta Duta Besar Negara-negara Sahabat.
GALERI: Foto-foto acara ini dapat dilihat pada link ini [GALERI JGS]
Dalam pertemuan tahunan ini Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, OJK, BI dan LPS untuk percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi Nasional, di mana pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp.372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Beliau meminta industri jasa keuangan harus memberikan prioritas akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat kepada pelaku usaha di sektor informal dan UMKM. “Industri jasa keuangan jangan hanya melayani yang besar-besar saja dan itu-itu saja. Pelaku usaha kecil yang memiliki potensi juga harus diberikan prioritas,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo berharap agar OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pengawasan OJK harus lebih ketat agar tidak ada lagi praktek-praktek transaksi keuangan yang merugikan masyarakat.
“OJK harus menjaga kredibilitas dan integritasnya dalam membangun sebuah sistem yang berstandar Internasional sehingga meningkatkan kepercayaan dunia Internasional kepada industri jasa keuangan Nasional,” tegas Presiden Joko Widodo.
UMKM, Permodalan, dan Investasi
Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Upaya tersebut diwujudkan dengan antara lain menyiapkan sejumlah anggaran dan berbagai kebijakan agar perekonomian Nasional bisa segera pulih dan bangkit.
Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp.372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mempercepat PEN di tahun 2021.
Sejumlah kebijakan untuk menopang perekonomian nasional yang telah disiapkan oleh pemerintah antara lain pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, dan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF), yang disebut sebagai INA (Indonesia Investment Authority).
Menurut Presiden Joko Widodo, pembentukan SWF ini sangat diperlukan untuk memenuhi pembiayaan yang semakin besar ke depan. Selain itu, juga untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia dan untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia.
Pemerintah sendiri menyetorkan modal awal tunai sebesar Rp15 triliun dan saham BUMN sebesar Rp50 triliun untuk INA. Presiden berharap, INA akan menjadi mitra strategis investasi yang kuat secara hukum dan kelembagaan dan menjadi mitra strategis yang andal dan terpercaya untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dan berkelanjutan.
Sementara itu, dalam arahannya seusai acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021, Gubernur Ali Mazi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra memiliki kebijakan strategis dan harus didukung oleh industri jasa keuangan terutama perbankan.
Menurut Gubernur Ali Mazi, didistribusikannya vaksin Covid-19 oleh Pemerintah Pusat adalah bentuk upaya yang sungguh-sungguh agar di tahun 2021 roda pemerintah dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dapat berjalan normal lagi, sehingga perekonomian Sultra bisa tumbuh dan lancar. Pihak perbankan di Sultra harus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sultra yang memiliki program strategis di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Kelautan, Pariwisata, dan Perkoperasian.
“Di seluruh program strategis itu, bagaimana upaya kita menggerakan UMKM dan Koperasi. Program-program tersebut bisa berjalan namun harus didukung oleh perbankan. Kita harus berikan edukasi bahwa dalam mengembangkan usahanya, UMKM lebih baik menggunakan dana perbankan, yang tentunya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Persyaratan dan prinsip kehati-hatian pun haru dipenuhi,” kata Gubernur Ali Mazi di hadapan para praktisi dan pimpinan lembaga keuangan.
Gubenur Ali Mazi meminta Industri Jasa Keuangan khususnya perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan edukasi dan pembinaan kepada debitur guna mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Sultra. Seluruh Pemda di Sultra dan jasa perbankan harus turut serta memberikan edukasi keuangan/perbankan kepada masyarakat. “Jadi, jika perbankan telah memberikan kredit kepada masyarakat pelaku UMKM, perbankan wajib melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para debiturnya guna mencegah potensi kredit macet,” jelas Gubernur Ali Mazi.
Pasca Covid-19 Pemerintah Provinsi Sultra tetap gencar membangun sektor UMKM untuk menekan angka kemiskinan dan menjamin perputaran roda perekonomian tetap berjalan dengan baik.
Kepala OJK Sultra Mohammad Fredly Nasution menyampaikan dalam membantu kredit masyarakat, telah diberikan kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan sejak Maret 2020, sebagai langkah meringankan beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19 para nasabah perbankan ataupun pembiayaan, sembari terus mengedukasi masyarakat dengan melakukan program Kelas Duta Inklusi dan Literasi Keuangan (Dilan Class). []
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2021
