Gubernur Ali Mazi Ikuti Rakornas Wasin 2021. Presiden Joko Widodo: Percepat Realisasi Belanja Pemerintah

“Anggaran ini harus direalisasi dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Saya ingin mengingatkan, efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting.”

~ Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

DEMIKIAN pesan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara yang mendampingi presiden dalam Rakornas tersebut antara lain; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno; dan Kepala BPKP-RI Muhammad Yusuf Ateh.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., mengikuti secara virtual Rakornas Wasin Pemerintah yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI), dari Claro Hotel Kendari, Kamis 27 Mei 2021.

Mendampingi Gubernur Ali Mazi, antara lain; Sekda Prov. Sultra Nur Endang Abbas, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sultra Nani Ulina Kartika Nasution, Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latif, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara Mohammad Fredly Nasution. Kegiatan ini dihadiri juga oleh sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sultra, dan perwakilan kementerian/lembaga.

[GALERI FOTO] Gubernur Ali Mazi Ikuti Rakornas Wasin 2021 Secara Virtual

Rakornas bertajuk Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi, ini diikuti oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, walikota, Kepala Perwakilan BPKP, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Dalam pengarahan resminya, Presiden Joko Widodo mengatakan, tahun 2021 menjadi tahun dengan agenda utama pemerintah melakukan percepatan pemulihan ekonomi secara Nasional. Pemerintah Pusat sudah mempersiapkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hampir mencapai Rp700 triliun.

“Anggaran ini harus direalisasi dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga ekonomi kita bisa bangkit kembali. Saya mengingatkan, efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting,” kata Presiden Joko Widodo.

Data Tumpang Tindih

Kepada aparatur BPKP dan APIP, Presiden Joko Widodo meminta terus mengawal percepatan dan peningkatan belanja pemerintah. “Realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih baru 15 persen untuk APBN dan 7 (tujuh) persen untuk APBD. Serapan belanja PEN juga masih rendah.”

Sehingga itulah, Presiden Joko Widodo meminta agar BPKP dan APIP untuk mencari penyebab lambannya realisasi belanja pemerintah tersebut. Dua lembaga tersebut diminta memberikan solusi dan jalan keluar mengatasi masalah itu, sekaligus agar para Menteri dan Kepala Daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan programnya.

Menurut Presiden Joko Widodo, program daerah yang dijalankan, harus jelas sasaran dan ukuran keberhasilannya, juga harus sinkron dengan program Pemerintah Pusat. Kata Presiden Joko Widodo, “tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga dirugikan, karena tidak mendapat manfaat dari program itu. Karena itu, saya perintahkan BPKP dan APIP untuk mengawal (program,—red.) dari hulu sejak dari perencanaan.”

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021

Masih dalam pengarahannya, Presiden Joko Widodo juga menyoroti masalah akurasi data, di mana acapkali data di daerah dan pusat saling tumpang tindih. Hal seperti ini berpotensi menjadikan program penyaluran bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.

Presiden Joko Widodo mengatakan, efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. “BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasinya, kawal sinkronisasinya.”

Bentuk rekomendasi BPKP tersebut harus ditindaklanjuti, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Presiden Joko Widodo memberi penekanan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, untuk menindaklanjuti semua rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP, sehingga masalahnya tidak berlarut-larut, kian membesar, dan berakhir sebagai masalah hukum.

Keberadaan BPKP dan APIP, menurut Presiden Joko Widodo, adalah untuk mencapai tujuan pembangunan. Khususnya di masa sulit seperti sekarang, semua komponen penyelenggara pemerintahan harus bekerja cepat dan saling bersinergi agar Indonesia bisa bangkit kembali dari kondisi pandemi. []

Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra