GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., memberikan sambutan pada acara MUSRENBANG Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, di Baubau, Senin 20 Maret 2023.
Turut serta dalam acara ini; Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Ir. Restuardy Daud, M.Sc; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, Drs. Sumedi Andono Mulyo, Ph.D; Anggota DPR RI, dan Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, yang sempat hadir; Anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara; Kabinda Sultra; Kepala BNN Provinsi Sultra; Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sultra; Danlanal Kendari; Danlanud Halu Oleo; Bupati/Walikota se-Sultra; Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sultra; Anggota Forkopimda Kota Baubau; Para Narasumber; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara; Para Pimpinan Instansi Vertikal Di Wilayah Sultra; Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Para Pimpinan Perbankan, Dunia Usaha dan Lembaga Donor.
“Saya atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Sulawesi Tenggara, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Ir. Restuardy Daud, M.Sc, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, yang diwakili oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Drs. Sumedi Andono Mulyo, Ph.D atas kesediaannya memberikan arahan pada MUSRENBANG ini,” kata Gubernur Ali Mazi.
Ucapan terima kasih juga disampaikan Gubernur Ali Mazi kepada para narasumber, peserta dan seluruh undangan yang hadir, serta secara khusus kepada Pemerintah Kota Baubau sebagai tuan rumah yang memfasilitasi penyelenggaraan MUSRENBANG Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023, atau yang kedua kalinya setelah tahun 2022 lalu MUSRENBANG Provinsi Sulawesi Tenggara juga dilaksanakan di Kota Baubau.
[GALERI FOTO] MUSRENBANG Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
MUSRENBANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan MUSRENBANG terakhir dimasa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, bersama Lukman Abunawas sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018-2023. Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD ini, merupakan salah satu wujud komitmen kita untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah.
Hasil dari penyelenggaraan MUSRENBANG nantinya menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Tahun 2024. Untuk itu, perencanaan pembangunan tahun 2024 harus disusun dengan sebaik-baiknya, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, permasalahan dan isu strategis yang masih dominan serta target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai sampai dengan tahun 2023.
Ada empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi pembahasan utama dalam MUSRENBANG Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, yaitu:
Pertama, Isu Pembangunan Manusia.
Meskipun indeks pembangunan manusia di sultra terus merangkak naik yang pada tahun 2022 mencapai 72,23. Namun angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 72,91. Untuk itu, isu peningkatan kualitas sumber daya manusia di sulawesi tenggara masih menjadi isu utama, terutama kualitas pendidikan menengah dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan pasar kerja masih dirasakan belum optimal, sehingga masih menjadi fokus kita.
Disamping itu, peningkatan derajat kesehatan melalui optimalisasi sistem pelayanan kesehatan terus ditingkatkan terutama menghadapi isu stunting dan persoalan kesehatan lainnya.
Kedua, Isu Inflasi, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah provinsi sulawesi tenggara dan pemerintah kabupaten/kota terus berupaya menggiatkan perekonomian daerah agar kembali pulih. Upaya yang dilakukan di beberapa sektor prioritas, diantaranya adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.
Kita juga perlu berupaya meningkatkan kapasitas sektor riil dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Serta meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat.
Ketiga, Isu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan
Meskipun angka pertumbuhan ekonomi sulawesi tenggara saat ini 5,53 persen, lebih tinggi dari nasional yaitu 5,31 persen, infrastruktur dasar dan kewilayahan di sulawesi tenggara masih belum optimal. Pertumbuhan ekonomi sultra dan pemerataan pembangunan perlu didorong melalui transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, dan memaksimalkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (p3dn), utamanya produk-produk umkm.
Kita patut bersyukur bahwa tingkat pengangguran terbuka di sultra hanya 3,36 persen. Labih rendah dari angka nasional yang mencapai sebesar 5,86 persen.
Keempat, Tata Kelola Pemerintahan
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan belum optimalnya inovasi daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik masih menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan tata kelola akan dilakukan melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem informasi pemerintahan daerah serta kebijakan satu data.
Adapun tema pembangunan sulawesi tenggara tahun 2024 adalah percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia yang unggul dan kompetitif.
RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa hal penting untuk menjadi perhatian para kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara :
- Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 didasarkan pada penjabaran rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun 2024 – 2026, yang disusun merujuk kepada Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022;
- RPD 2024-2026 adalah acuan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 3 tahun ke depan, yang secara substansi tidak merumuskan visi dan misi kepala daerah, namun demikian mengingat penetapan RPD dilakukan pada masa jabatan, dan ditetapkan melalui peraturan gubernur, sehingga kepada seluruh OPD kiranya dapat melanjutkan target pembangunan daerah yang belum sepenuhnya dapat dicapai pada periode 2018-2023 akibat terjadinya Pandemi Covid-19;
- Sebelum penyusunan APBD Tahun 2024 maupun APBD Perubahan Tahun 2023, diharapkan para OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat merumuskan kebijakan pembangunan daerah di dalam Renja OPDnya masing-masing, dengan memperhatikan proyek strategis pemerintah provinsi yang belum rampung sepenuhnya, antara lain: Pembangunan Kantor Gubernur, Operasionalisasi Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo, dan sebagainya;
- Dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun 2024 nanti akan banyak beban daerah dari sisi penganggaran, maka diharapkan seluruh OPD dapat melakukan penghematan dan efisiensi di dalam rencana kerjanya. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat beberapa kewajiban pemerintah provinsi pada tahun 2024, antara lain: kewajiban pembayaran pokok utang pinjaman daerah beserta bunga pinjaman, adanya hibah kepada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak;
- Diharapkan kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan fisik, lebih diarahkan kepada kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi, dan sedapat mungkin menghindari kegiatan pembangunan infrastruktur baru.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon Ridho Allah Subhanahu Wata’ala, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, saya nyatakan secara resmi DIBUKA,” ujar Gubernur Ali Mazi.
RKPD Tahun 2024 Jadi Dasar
Gubernur Ali Mazi menyerahkan Penghargaan Terbaik I AMPL Award kepada Pemerintah Kota Kendari sebagai Kota yang Berkomitmen dan Berinisiatif Tinggi untuk Mendukung Peningkatan Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi serta Lingkungan yang Sehat, di Kota Baubau, Senin 20 Maret 2023.
Mewakili Pj. Walikota Kendari, Kepala BAPPEDA Kota Kendari, Cornelius Padang, menerima Penghargaan Terbaik I AMPL Award (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan), yang diserahkan langsung oleh Gubernur Ali Mazi.
“Semua ini berkat dukungan dan support Walikota Kendari dan rekan-rekan OPD terkait serta kelompok masyarakat pemerhati lingkungan yang tergabung dalam Pokja Sanitasi dan Pokja PKP,” kata Gubernur Ali Mazi.
Berdasarkan data BPS, capaian Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 berada di atas rata-rata capaian Nasional, untuk itu Pemeritah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu memberi penghargaan kepada kabupaten atau kota yang telah berkinerja baik dalam Pembangunan Air Minum dan Sanitasi, sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung percepatan pencapaian target Nasional 100 persen Akses Air Minum Layak dan 90 persen Akses Sanitasi Layak di Tahun 2024.
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award, merupakan penghargaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berkinerja baik dalam pencapaian Target Air Minum dan Sanitasi, serta memiliki terobosan dan inovatif yang nyata dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di wilayahnya.
Penilaian AMPL Award dilaksanakan berdasarkan tiga kriteria:
- Besarnya gap akses Air Minum dan Sanitasi layak yang berhasil ditutup dalam dua tahun terakhir;
- Besarnya alokasi APBD dalam investasi dan pemeliharaan infrastruktur Air Minum dan Sanitasi;
- Inovasi dalam pengelolaan kelembagaan dan regulasi pembangunan Air Minum dan Sanitasi yang berkelanjutan.
Penilaian AMPL Award dilakasanakan dalam dua tahap:
- Penilaian terhadap dokumen pendukung pelaksanaan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah masing-masing.
- Penilaian lapangan untuk dua kabupaten atau kota terbaik .
Hasil penilaian Tim AMPL Award yang dipimpin langsung oleh Kepala BAPPEDA Prov. Sultra memutuskan tiga terbaik :
- Terbaik I, Kota kendari
- Terbaik II, Kabupaten Kolaka
- Terbauk III, Kabupaten Wakatobi. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
