GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., memberikan sambutan pada acara Rapat Dengar Pendapat Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia bersama Pj. dan Plt. Kepala Daerah se-Sulawesi Tenggara, di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kendari. 9 November 2022.
Hadir pada rapat kali ini, antara lain; Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Ely Kusumastuti; Kasatgas Penindakan KPK, Jarot Faizal; Pj. Sekda Prov. Sultra, Asrun Lio; Inspektorat Daerah Prov. Sultra, Gusti Pasaru (sekaligus Moderator Diskusi para Penjabat Kepala Daerah); Plt. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Sultra, Wahyu Hartono; dan para Pelaksana Tugas dan Penjabat.
“Di beberapa kesempatan acara bersama KPK RI, saya selaku Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara selalu meminta, baik melalui pimpinan KPK maupun melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV untuk tidak henti-hentinya memberikan pendampingan dan bimbingan kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, permintaan tersebut selalu diamini dan mendapat respon positif, yang salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada kesempatan ini. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen KPK dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah, agar Pj. Dan Plt. Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara terhindar dari perbuatan yang mengarah ke tindak pidana korupsi,” kata Gubernur Alu Mazi.
Gubernur Ali Mazi atas nama Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara, kembali menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat ini. Semoga melalui kegiatan ini kita semua dapat terus mempertajam semangat dan komitmen dalam menjalankan program pencegahan dan pemberantasan korupsi, demi terwujudnya Clean Government di Provinsi Sulawesi Tenggara.
[GALERI FOTO] RDP KPK-RI bersama Pj. dan Plt. Kepala Daerah se-Sultra
Sesuai amanah undang-undang, beberapa bulan yang lalu telah dilaksanakan pelantikan 7 (tujuh) Pj. Bupati di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Pj. Bupati Muna Barat, Pj. Bupati Buton Selatan, Pj. Bupati Buton Tengah, Pj. Bupati Kolaka Utara, Pj. Bupati Buton, Pj. Bupati Bombana, dan Pj. Walikota Kendari, serta 1 (satu) Wakil Bupati Kolaka Timur yang kini menjadi Plt. Bupati Kolaka Timur.
Gubernur Ali Mazi sebagai gubernur yang juga selaku Pembina Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) di Sulawesi Tenggara, pada saat melantik telah menitip pesan sekaligus mengingatkan kepada Pj. dan Plt. Kepala Daerah tersebut, agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh integritas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dimaksud, diantaranya adalah fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan sungguh-sungguh memberi perhatian besar terhadap pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayahnya masing-masing, agar tidak ada lagi Kepala Daerah dan jajaran Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara yang terlibat atau tersangkut tindak pidana korupsi.
Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara berharap melalui kegiatan ini, Deputi dapat memberikan arahan maupun atensi kepada khususnya Pj. Dan Plt. Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Kepada Pj. Bupati/Walikota dan Plt. Bupati, saya berharap dapat memanfaatkan Rapat Dengar Pendapat ini untuk memperoleh masukan yang berharga guna meningkatkan komitmen dan integritas diri yang terwujud dalam sikap dan perilaku anti terhadap tindak pidana korupsi,” kata Gubernur Ali Mazi.
Melalui kesempatan ini, kembali Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPK RI yang terus memberi bimbingan dan arahan kepada pemerintah daerah, sehingga dapat lebih taat pada ketentuan dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
