Gubernur Ali Mazi: Pers adalah Kunci Perubahan

RANGKAIAN HARI Pers Nasional (HPN) ke-75 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) digelar di Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sultra, mengikuti seremonial HPN 2021 yang dipusatkan di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Selasa 9 Februari 2021.

Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH., mengikuti HPN 2021 secara virtual bersama Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh, Sekretaris Daerah Prov. Sultra Nur Endang Abbas, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, para pejabat Forkopimda Sultra, sejumlah pimpinan OPD Sultra, jajaran pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kendari, serta para jurnalis/pers Kendari.

[GALERI FOTO] Hari Pers Nasional (HPN) ke-75 di Provinsi Sulawesi Tenggara

Hari Pers Nasional ke-75 di tahun 2021 ini sedianya diselenggarakan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah. Situasi pandemi Covid-19 akhirnya membuat PWI Pusat mengambil keputusan untuk membatalkan dan mengalihkannya ke Jakarta, walau harus diselenggarakan secara sederhana. Keputusan tersebut tentu saja sudah dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Sultra.

Gubernur Ali Mazi memaklumi keputusan tersebut. Menurut Gubernur Ali Mazi, apa yang diputuskan tersebut adalah yang terbaik menyangkut keselamatan dan kesehatan semua pihak. Pandemi Covid-19 yang masih mengintai Indonesia membuat siapapun harus berhitung dengan cermat.

Menjadi tuan rumah pelaksanaan HPN merupakan momen penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sultra pada umumnya yang harus disukseskan bersama.

“Karena masih dalam suasana pandemi, tahun ini Sultra belum berkesempatan menjadi tuan rumah HPN 2021. Kita harus hormati keputusan PWI Pusat. Itu keputusan terbaik dan bijaksana. Tetapi tahun depan, di tahun 2022, Sultra siap mendukung sepenuhnya gelaran HPN sebagai tuan rumah,” demikian Gubernur Ali Mazi.

Presiden Joko Widodo Hadiri Peringatan HPN 2021

Peringatan HPN 2021 yang dipusatkan di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, ini mengusung tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkesempatan mengikuti HPN 2021, juga secara virtual dari Istana Negara Jakarta. Sejumlah tokoh tampak mendampingi Presiden Joko Widodo, antara lain: Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR-RI Puan Maharani, Ketua DPD-RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.

“Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun berada. Saya tahu, di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden Joko Widodo tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar berdisiplin menjalankan Protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran virus Corona.

Pada HPN tahun ini, sejumlah media dan jurnalis menerima penghargaan antara lain Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah Kebudayaan, dan Penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi HPN. Doni dinilai membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus Corona.

Puncak Peringatan HPN 2021 diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Peringatan tahun ini juga disebut menjadi yang terbesar karena diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta secara virtual.

Untuk memperingati Pers Nasional yang sedang berada di usia 75 tahun, Presiden Joko Widodo memberikan relaksasi dan kabar baik berupa pembebaskan pajak penghasilan, penyiapan 5.000 dosis vaksin Covid-19 untuk Jurnalis, dan mengabarkan menganai masuknya aspirasi insan pers dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020..

Presiden Joko Widodo menyadari, industri pers juga turut terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu ia menyatakan pemerintah turun tangan membantu membebaskan pajak dan listrik bagi awak media. Guna meringankan beban keuangan industri media, pemerintah telah memasukkan PPH 21 ke dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah dan berlaku sampai Juni 2021.

Selain itu, industri media juga mendapat pengurangan PPH badan, pembebasan PPH 22 impor, dan percepatan restitusi. Seluruh insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Presiden Joko Widodo meminta awak media bersama Menteri Keuangan untuk mengawal kebijakannya tersebut.

Mengapresiasi kinerja pewarta, Presiden Joko Widodo menyatakan memberikan 5.000 dosis vaksin Covid-19 kepada para jurnalis pada akhir Februari hingga awal Maret 2021. Jumlah vaksin bagi kalangan pewarta memang belum banyak, sebab saat ini pemerintah masih fokus pada vaksinasi tenaga kesehatan.

Selain itu, seluruh aspirasi kalangan jurnalis telah ditampung dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja).

Sangat disadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat, sehingga Presiden menyetujui diperlukannya upaya konvergensi dan level playing field yang adil, dan aspirasi ini telah ditampung dalam Undang Undang Cipta Kerja.

Bentuk perlindungan lainnya adalah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Presiden juga telah memerintahkan kepada para menteri yang terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dan layanan internet.

Digitalisasi media memang telah diatur dalam UU Cipta Kerja, sehingga telah pula terbit peraturan menteri yang mengatur Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, guna meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital.

Kompetensi dan Profesionalisme Wartawan Indonesia

Masih dalam susunan acara Puncak HPN 2021, dilakukan pula penandatanganan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan Indonesia.

Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama dan Ketua Umum PWI Atal S. Depari meneken kesepahaman terkait fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jurnalisme dan kepelabuhanan oleh Pelindo 1.

“Pers merupakan pilar keempat demokrasi. Karena itu, sebagai pemangku kepentingan, kami juga terpanggil untuk mendukung pengembangan jurnalisme di Tanah Air, sebagai upaya bersama mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga sebagai sinergi Pelindo 1 dengan insan pers dalam memberikan informasi-informasi korporasi kepada khalayak,” terang SVP Sekretariat Perusahaan, Imron Eryandy.

Menurut Imron Eryandy, dalam MoU tersebut, terdapat beberapa bentuk dukungan Pelindo 1 dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan Indonesia. Pertama, mendukung sumber daya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jurnalisme serta pelatihan terkait kepelabuhanan yang diperlukan. Dan, mendukung pelaksanaan kegiatan media literacy (melek media) melalui serangkaian diskusi dan bedah kasus penerapan kode etik jurnalistik.

Pers Adalah Kunci Perubahan

Masih dari Rujab Gubernur Sultra, melalui HPN 2021 ini, Gubernur Ali Mazi mengimbau semoga insan pers tetap berkomitmen bersama pemerintah untuk terus mengedukasi dan memotivasi masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat semakin optimis menghadapi pandemi, disiplin menjalankan Protokol Kesehatan agar terhindar dari Covid-19.

“Sebagai salasatu pilar demokrasi, pers masih tetap berperan sebagai kunci perubahan. Termasuk peran serta pers di masa pandemi ini juga menjadi salasatu kunci untuk keberhasilan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang dilakukan dengan sekuat tenaga dan terus berjalan,” kata Gubernur Ali Mazi.

Selain melakukan fungsi kontrol, menurut Gubernur Ali Mazi, pers juga memiliki fungsi edukatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus hal tersebut sebagai sumbangan terbesar pers dalam kehidupan. Sebagai sarana edukasi, masyarakat dapat mengetahui dan memahami banyak hal melalui pemberitaan yang benar dan berimbang (cover both side).

Gubernur Ali Mazi juga meminta seluruh insan pers untuk mendukung program pembangunan daerah yang sedang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengawasi kinerja pemerintah. “Pers merupakan kontrol pembangunan, sehingga tanpa dukungan pers, pemerintah daerah juga kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan.” []

Ilham Q Moehiddin
Jubir Gubernur Sulawesi Tenggara