GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara secara virtual, yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves RI), di Ruang Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, pada Jumat 24 September 2021.
Dalam rakor yang membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah tersebut, selain Kemenko Marves RI, juga secara daring menyertakan, Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D., Menteri PU dan Perumahan Rakyat RI Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Menteri Perhubungan RI Ir. Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM RI Ir. Arifin Tasrif, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc., Menteri Investasi dan BKPM RI Bahlil Lahadalia, SE.; Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD., Menteri Perindustrian RI Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si., Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa, Menteri Pertanian RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H., dan Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si..
Sebelas kementerian ini duduk bersama Gubernur dan 17 Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara beserta jajarannya masing-masing.
Selain Gubernur Ali Mazi, turut hadir Forkompimda Sultra (secara virtual), Sekretaris Daerah Sultra Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE., M.Si., Kepala Daerah serta seluruh Kepala OPD Pemprov. Sultra dan Kepala BAPPEDA Prov./Kab./Kota se-Sultra, baik daring dan luring.
Hadir pula Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga, S.T., M.M.; Bupati Buton, Drs. La Bakry, M.Si.; Bupati Buton Utara Drs. H. Muhammad Ridwan Zakariah, M.Si.; Wakil Wali Kota Baubau H. La Ode Ahmad Monianse; Wakil Bupati Muna Drs. H. Bachrun Labuta, M.Si.;
Juga hadir Sekda Konawe Dr. Ferdinand Sapan, SP., M.H.; Asisten I Kabupaten Kolaka Utara Ashar, SH., M.H.; Asisten I Kota Kendari Ir. Agus Salim, M.S.; Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi La Tarima, S.S., M.Si.,; Kepala Bappeda Kabupaten Buton Tengah L. M. Syamsuddin Pamone ST., MT.
FOTO: Rakor Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Sultra
Sejumlah Kadis dan Kepala Badan lingkup Pemprov. Sultra hadir, antara lain Kadis Pendidikan dan Kebudataan Prov. Sultra Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Kadis Kelautan dan Perikanan Prov. Sultra La Ode Kardini, S.E., M.Si., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara Hj. Sitti Saleha, SE, M.Si.; Kadis DPM-PTSP Prov. Sultra Andi Parinringi, SE., M.Si.; Kepala Bappeda Prov. Sultra Johannes Robert Maturbongs, ST., MT.,; Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Dra Zanuriah, M.Si., Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan Prov. Sultra, Drs. Muhamad Djudul, M.Si.; Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda Pemprov. Sulta Drs. Suharno, M.TP.; dan Kadis Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM.
Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024
Berdasarkan data yang disampaikan Menko Marves Jenderal (Purn.) TNI Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A., di Provinsi Sulawesi Tenggara telah diarahkan berbagai proyek infrastruktur yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 serta proyek stategis lainnya, yang menjadi fokus pemerintah melalui berbagai Kementerian/Lembaga terkait.
Gubernur Ali Mazi merinci sejumlah Proyek Strategis dan Prioritas yang perlu menjadi perhatian sebagai inisiasi Pemerintah Provinsi Sultra dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terus dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mendapat dukungan baik pendanaan maupun regulasi diantaranya:
Pengembangan Jembatan Pulau Sulawesi – Pulau Muna untuk mendukung aksesibilitas antar pulau yang diusulkan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN); Pengembangan Kawasan Industri Aspal Buton yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton; Pengembangan Food Estate yang perlu segera ditetapkan lokasinya; Pengembangan Industri Perikanan melalui Program Shrimp Estate (Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Muna), dimana lokasi tambak Udang Paname yang diusulkan merupakan lokasi terbaik Nasional sesuai hasil pemantauan staf khusus dan Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan Dan Perikanan; Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Buton yang juga perlu segera ditetapkan lokasi untuk menjadi Lokasi Prioritas Nasional; Pengembangan Trainning Center dalam mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja; selanjutnya Pengembangan Smelter di Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dukungan suplai listrik, di mana kondisi eksisting cadangan saat ini sebesar 641 Mw, masih diperlukan sekitar 127 Mw untuk memenuhi kebutuhan daya sebesar 768 Mw bagi pengembangan 7 (tujuh) smelter yang sedang tahap konstruksi.
‘Melalui kesempatan ini, tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, atas berbagai keterlambatan dalam progres capaian beberapa Program Strategis Nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat di Sulawesi Tenggara,” kata Gubernur Ali Mazi.
Karenanya Gubernur Ali Mazi berharap, semoga melalui rapat koordinasi ini, usulan Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional diharapkan membawa dampak Multi Player Effect. “Baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan ke depan dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara, guna memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah Sultra yang diharapkan membawa dampak multi player effect, sebagaimana telah kami sampaikan ke Kemenko Marves dan kementerian terkait lainnya, dapat segera terwujud demi mendukung cita-cita kami menjadikan Sultra sebagai salah satu pilar utama masa depan Indonesia.”
Pembangunan Kawasan Industri
Menurut Menteri Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah terus melaksanakan upaya pembangunan Kawasan Industri sebagai pendongkrak spesialisasi produksi serta pendorong persaingan pertumbuhan industri pada suatu wilayah. Sementara itu, ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas menjadi hal yang sangat esensial bagi investor dalam meningkatkan investasi pada Kawasan Industri.
Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah yakni dengan menetapkan Kawasan Industri Konawe sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Perpres No. 109 Tahun 2020. Kawasan Industri yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dengan luasan 2.253 Ha dan realiasi luasan 1.465 Ha ini didukung bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama instansi terkait, dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Konawe masih terdapat beberapa permasalahan terkait ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Permasalahan tersebut diantaranya kebutuhan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, kebutuhan air baku, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), penambahan jaringan telekomunikasi, serta pembangunan rumah tapak dan sarana pendidikan. Permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti dengan dukungan infrastruktur dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
Seusai rapat ini dilanjutkan dengan
Rapat Pemantapan Materi Rapat dengan Kemenko Marves.
Banyak hal penting dibahas dalam rapat ini, dan secara detail tidak akan dibagikan kepada publik.
Guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, pada Kawasan Industri Konawe telah dibangun infrastruktur pelabuhan berupa Kendari New Port yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV. Pembangunan pelabuhan yang mencakup fasilitas dermaga pelabuhan, reklamasi dan pembangunan lapangan penumpukan, serta pembangunan perkantoran telah selesai dilaksanakan secara keseluruhan.
“Infrastruktur penunjang merupakan bagian dari infrastuktur dasar dan konektivitas yang berperan dalam meningkatkan minat investasi di Kawasan Industri. Hal ini juga mendukung efisiensi sistem logistik dalam jangka panjang. Dengan daya tarik investasi yang tinggi, pengelola Kawasan Industri akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan,” ujar Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kartika Listriana mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo, dalam rapat terkait.
Sebagai bagian dari peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Industri Konawe dan Kendari New Port dan Bandara Haluoleo, telah dibangun Jalan Lingkar Kota Kendari sejak tahun 2015. Kendati telah memasuki tahun ke-6 sejak terbangun, hingga kini Jalan Lingkar Kota Kendari masih dalam proses MOU penyelesaian pembangunan trase jalan antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota Kendari.
Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena dengan beroperasinya Kendari New Port dan didukung oleh jaringan jalan akses yang baik, peran Kawasan Industri Konawe dalam pertumbuhan perekonomian setempat akan lebih optimal, serta dapat meningkatkan daya tarik para investor untuk berinvestasi.
Sepuluh Program Strategis Nasional
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang terdiri dari 201 Proyek dan 10 Program dengan nilai investasi total Rp4.809,7 triliun. Sepuluh Program Strategis Nasional tersebut antara lain:
1) Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, 2) Program Pemerataan Ekonomi, 3) Program Pengembangan Kawasan Perbatasan, 4) Program Pengembangan Jalan Akses Exit Toll, 5) Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 6) Program Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik, 7) Program Pembangunan Smelter, 8) Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (Food Estate), 9) Program Pengembangan Super Hub, 10) Program Percepatan Pengembangan Wilayah.
Dari Sepuluh Program Strategi Nasional tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam poin (5) Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di wilayah Kabupaten Wakatobi dan point (7) Program Pembangunan Smelter.
KSPN tersebut ditujukan untuk meningkatkan inestasi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan pusat. Daftar PSN tersebut juga mendapatkan kemudahan lebih lanjut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan-peraturan turunannya.
Dalam rangka menanggulangi dampak pamdemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian Nasional dan meningkatkan pengangguran, pembangunan PSN di harapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah Pusat akan melakukan percepatan PSN di tahun 2021 dengan harapan dapat mendorong perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja serta pemulihan industri dan pariwisata.
Kabupaten Buton Kawasan Ekonomi Khusus
Menteri Investasi dan BKPM RI Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Aspal.
Menteri Bahlil Lahadalia menyampaikan terkait harapan tersebut pihaknya telah pernah melaporkan hingga ke tingkat presiden. Prosesnya sedang berjalan dan Menteri Bahlil Lahadalia sudah laporkan hal tersebut ke tingkat menko. “Saya juga sudah laporkan ke presiden. Sekarang tahapannya adalah persiapan administrasinya,’ ujar Menteri Bahlil Lahadalia.
Ditegaskan bahwa semua hasil produksi Aspal Buton (Asbuton) juga akan dibeli oleh negara karena Asbuton dinilai berkualitas Internasional yang dapat diekspor. “Berapapun produksinya akan dibeli oleh negara. Karena kita masih impor 1,2 juta ton Aspal per tahun,” kata Menteri Bahlil Lahadalia.
Ditambahkan Menteri Bahlil Lahadalia, “Jadi kenapa ini kita dorong investasi masuk di Sulawesi Tenggara? Ini dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Nasional kita khususnya di Sulawesi Tenggara dan penciptaan lapangan pekerjaan.”
Gubernur Ali Mazi mengatakan bahwa saat ini beberapa pabrik Aspal telah jadi di wilayah Buton untuk melakukan produksi. “Sudah ada beberapa pabrik Aspal yang sudah jadi. Tinggal sekarang kita produksi. Kemarin (kapasitas produksi) 1.000 kilometer, tambah lagi 648 kilometer se-Sulawesi,” kata Gubernur Ali Mazi. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2021.
