GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., menyampaikan sambutannya di acara Kunjungan Kerja Presiden RI di Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakatobi 9 Juni 2022.
Hadir Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo.
Hadir para Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain; Menteri Sekretaris Negara, Menko Bidang Perekonomian; Menteri ATR/Kepala BPN; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Perhubungan; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Menteri Investasi/Kepala BKPM; juga Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Perkenankan kami, atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat Wakatobi, menyampaikan Selamat Datang di Wakatobi Provinsi Sultra kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo. Kehadiran Presiden bersama Ibu Negara pada hari ini menjadi sebuah sejarah penting yang kelak akan terus dikenang oleh masyarakat Wakatobi, karena merupakan Presiden dan Ibu Negara RI pertama sejak berdirinya NKRI, yang mengunjungi daerah eks wilayah Pemerintahan Kesultanan Buton di masa lampau, yang dahulu dikenal dengan sebutan Kepulauan Tukang Besi,” ujar Gubernur Ali Mazi.
Kunjungan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara, menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan yang menghadirkan begitu banyak energi positif bagi masyarakat Wakatobi, sekaligus menjadi sebuah berkah luar biasa bagi kemajuan masyarakat Sulawesi Tenggara. “Untuk itu, mewakili Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sulawesi Tenggara, kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara.”
[GALERI FOTO] Sambut Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana
Ucapkan selamat datang dan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada para Menteri, Anggota DPR RI/Anggota DPD RI, Gubernur, Bupati/Walikota, pejabat sipil, TNI/Polri, serta tamu/undangan dari luar Sultra yang berkenan mengunjungi Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.
Gubernur Ali Mazi sedikit memberi gambaran bahwa Kabupaten Wakatobi terdiri dari 4 pulau besar (Wanci, Kaledupa, Tomia dan Binongko) yang memiliki banyak potensi, utamanya wisata alam. Namun hingga hari ini, baru potensi wisata alam di Pulau Tomia yang telah dikelola dengan baik, dan menjadi salah satu dari 10 Destinasi Wisata Baru.
Terkait pengelolan potensi wisata Pulau Tomia, dilakukan oleh Loren (seorang investor asal Swiss), bekerjasama dalam jangka waktu tertentu dengan masyarakat setempat selaku pemilik lahan di kawasan wisata Pulau Tomia, yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik.
“Kami sangat bersyukur, karena hari ini dapat terlaksana Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 Wakatobi, setelah sekian lama dipersiapkan oleh Kementerian ATR/BPN RI, bersama Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, sejak tahun 2021,” kata Gubernur Ali Mazi.
Kegiatan ini sangat penting dan strategis, sebagai salah satu wujud implementasi arahan Presiden Joko Widodo “Membangun dari Pinggiran Demi Mewujudkan Indonesia yang Satu Secara Adil dan Merata”, melalui pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat, utamanya di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar di nusantara, seperti : masyarakat Suku Bajo, sekaligus untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia, guna pemulihan ekonomi inklusif yang berwawasan lingkungan.
Selain kegiatan GTRA Summit 2022, juga akan dilaksanakan beberapa agenda penting dan strategis lainnya, antara lain : Peresmian KMP Sultan Murhum II, dan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa, Tomia dan Binongko, oleh Presiden RI, dan Kegiatan Penyuluhan di Rumah Penanganan Stunting oleh Ibu Negara.
“Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian bapak Presiden dan Ibu Negara, juga terima kasih kepada bapak/ibu sekalian. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini, diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa,” tukas Gubernur Ali Mazi.
Maksimalkan Pelayanan
Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan perbaikan terhadap sistem layanan digital yang mereka miliki. Kementerian ATR/BPN, mengaku perbaikan sistem ini dilakukan agar semua sertifikat tanah yang dikeluarkan sudah memiliki kepastian hukum.
“Memang dalam proses perbaikan ini terjadi keterlambatan sistem. Namun ini dilakukan agar saat sertifikat tanah dijamin ke perbankan ada kepastian hukumnya,” ujar Menteri ATR/BPN, Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD.
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Ir. Suyus Windayana, M.App., Sc., menyampaikan proses perbaikan telah dilakukan sejak 16 Mei 2022. “Proses perbaikan telah dilakuan sejak 16 Mei lalu hingga sekarang dan dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum dari produk-produk yang kami keluarkan.”
Suyus Windayana mengaku dalam proses perbaikan ini memang terjadi beberapa keterlambatan pada layanan digital seperti Sentuh Tanahku atau Bhumi ATR namun masih tetap bisa digunakan oleh masyarakat.
Dikatakan, salah satu layanan yang diperbaiki adalah soal pengecekan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), di mana masih ditemukan bahwa data yang telah diverifikasi tidak sesuai dengan data di lapangan.
Hal berikutnya yang dibenahi adalah proses pengecekan sertifikat tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). “Kita harus selalu bertrasnformasi. Saat ini, kami sedang mengedukasi dan melakukan monitoring kepada pegawai di kantor pertanahan di daerah sehingga bisa turut berperan dalam perbaikan sistem ini,” papar Suyus Windayana.
Suyus Windayana berjanji perbaikan sistem ini sudah bisa dirampungkan dalam waktu satu bulan dan bisa segera digunakan secara normal kembali. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2022
