Gubernur Ali Mazi: Seluruh Stakeholder Harus Bekerja Sama Demi Kesejahteraan Rakyat

HARI INI, Senin, 26 April 2021, bertempat di Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), dua pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pemilu Serentak 2020 lalu, dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Provinsi Sultra H. Ali Mazi, SH, atas nama Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hadir menemani Gubernur Ali Mazi dalam pelantikan ini, Wakil Gubernur Lukman Abunawas dan Ketua TP-PKK Prov. Sultra Ibu Agista Ariany Ali Mazi.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muh. Tito Karnavian, yang tertuang dalam petikan Nomor: 131.74-1017 tentang perubahan kedua atas keputusan Mendagri Nomor 131.74/265 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2020 Kabupaten di Sultra.

Surat Keputusan Mendagri tersebut dibacakan oleh Asisten I Setprov Sultra, Basiran. Upacara pelantikan ini dihadiri jajaran Forkopimda Prov. Sultra, Sekda Pemprov Sultra Nur Endang Abbas, Ketua KPU Prov. Sultra La Ode Abdul Natsir, dan Ketua Bawaslu Prov. Sultra Hamiruddin Udu.

[GALERI FOTO] Pelantikan Bupati Konsel dan Konut

Pasangan H. Surunuddin Dangga, ST., M.M., dan Rasyid, S.Sos., M.Si. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel), dan DR. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPM., ASEAN.Eng., dan H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara (Konut). Kedua pasangan kepala daerah ini akan bertugas untuk masa bakti 2021-2026.

Pelantikan ini sekaligus mengakhiri masa tugas Penjabat (Pj.) Bupati Konsel Andi Tenri Rawe Silondae.

Kecuali para wakil bupati, maka baik Surunuddin Dangga dan Ruksamin berstatus petahana, dan kembali memerintah wilayah masing-masing untuk periode kedua. Kegiatan pelantikan tersebut digelar dengan memberlakukan Protokol Kesehatan dan pembatasan undangan.

Dengan dilantiknya kepala daerah baru bagi Konsel dan Konut, maka sudah waktunya menghilangkan partisi dalam kehidupan sosial-politik di dua wilayah tersebut, dan semua elemen masyarakat memberi kesempatan dan dukungan penuh pada visi-misi kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai program kerja daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Mulai hari ini, sudah tidak ada lagi cerita dukung mendukung, tetapi bagaimana seluruh masyarakat mendukung program pembangunan masing-masing kepala daerah,” kata Gubernur Ali Mazi. “Hari ini saudara bukan lagi milik golongan tetapi milik seluruh masyarakat. Singkirkan perbedaan, mari saling mendukung dan bekerja sama demi kemakmuran rakyat,” sambung beliau.

Menurut Gubernur Ali Mazi, kedua kepala daerah yang dilantik hari ini adalah petahana yang telah memiliki pengalaman dalam memimpin masyarakat dan wilayah kerja masing-masing selama lima tahun terakhir.

Kedua kepala daerah petahana lebih mengetahui kelebihan dan kekurangan kabupaten masing-masing, sehingga Gubernur Ali Mazi meminta saatnya bagi mereka mengimplementasikan janji politik dengan harapan dan program kerja yang bisa lebih menyentuh kebutuhan masyarakat dan peningkatan pelayanan yang lebih prima, memastikan masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah dan pelayanan yang profesional, akuntabel, berkeadilan, dan bermartabat.

“Semua program pembangunan nantinya dapat berhasil jika ada kekompakan dan dukungan seluruh elemen masyarakat,” kata Gubernur Ali Mazi.

Gubernur Ali Mazi juga berpesan agar kedua pasangan kepala daerah yang dilantik agar bahu membahu secara harmonis bersama DPRD dan seluruh stakeholder, mampu merangkul semua pihak guna menggerakkan berbagai program kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya demi kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap kepala daerah tetap konsisten menerapkan Protokol Kesehatan demi mencegah penularan Covid-19 dan membantu kesuksesan program vaksinasi Covid-19. Selamat bekerja dan berkarya, semoga amanah dalam mengemban tugas, saya yakin seluruh masyarakat menyambut gembira atas pengukuhan saudara selaku kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Demikian Gubernur Ali Mazi menuntaskan sambutannya.

Seusai prosesi pelantikan kepala daerah terpilih untuk Konawe Selatan dan Konawe Utara, dilanjutkan dengan upacara pelantikan Ketua TP-PKK Kabupaten untuk dua daerah tersebut.

Pelantikan Ketua TP-PKK Konsel dan Konut

Ibu Agista Ariany Ali Mazi, sebagai Ketua TP-PKK Prov. Sultra, kembali melantik dan mengambil sumpah Hj. Nurlin Surunuddin, SH., sebagai Ketua TP-PKK Konawe Selatan. Demikian juga Hj. Nurponira Ruksamin, S.Sos, MM., yang dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua TP-PKK Konawe Utara.

Kedua pimpinan tertinggi TP-PKK kabupaten ini juga adalah petahana yang telah menjabat lima tahun sebelumnya.

Ibu Agista Ariany Ali Mazi, dalam pelantikan ini, menjelaskan nomenklatur baru bagi posisi TP-PKK.

Disampaikan Ibu Agista Ariany, bahwa ke depan TP-PKK akan setara OPD dan akan dimasukkan dalam format penggajian. “Saat ini dituntut agar TP-PKK bersama OPD harus mampu bersinergi, karena keberadaan TP-PKK tidak dapat dipisahkan dari Pemerintah Daerah,” demikian disampaikan Ibu Agista Ariany.

Diungkapkan beliau, bahwa TP-PKK harus bisa mengintegrasikan program kegiatan yang akan di usulkan, dan harus tercantum pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah.

Langkah TP-PKK juga harus seiring dan selaras dengan OPD. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh OPD guna mendukung program kerja yang telah direncanakan, maka peran TP-PKK sangat dibutuhkan.

Kedua belah pihak harus saling mendukung dan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pada saat menyusun program kegiatan, OPD sudah memiliki pola, panduan dan indikator yang jelas. “Sudah ada tupoksi masing-masing yang harus dipatuhi. Untuk itu, perlu adanya keselarasan, agar TP-PKK maupun OPD bisa menjalankan programnya dengan selaras dan baik,” jelas Ibu Agista Ariany.

Bagi OPD, wajib mengikuti program dan prioritas yang dicanangkan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat. Kolaborasi atau kerjasama antar OPD termasuk dengan PKK sudah diamanahkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut akan masuk dalam penilaian SKPD. Bagi OPD dengan kinerja bagus namun kemampuan kerja sama kurang maka tidak akan mendapatkan penilaian yang sempurna.

Penjelasan Ibu Agista Ariany ini, selaras dengan penjelasan dan rencana Ketua Umum TP-PKK Tri Suswati Tito Karnavian yang meminta agar seluruh stakeholder memikirkan agar para kader PKK mendapatkan kompensasi dari kerja keras mereka selama ini.

Menurut Tri Suswati, kader PKK di seluruh Indonesia selama ini bekerja keras tanpa pamrih untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. “Harus dipikirkan oleh seluruh stakeholder dinas, mungkin nanti Menteri Dalam Negeri diberi masukan supaya PKK mempunyai akun PKK sehingga para kader PKK walau hanya sedikit dapat kompensasi dari kerja keras mereka,” ujar Tri Suswati pada Agustus 2020, tahun lalu. []

Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra