GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., menyambut Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut bertema “Penggunaan Kawasan Hutan dan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari 20 Februari 2023.
Dalam pertemuan tersebut hadir pula Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Com., MPM.; Komisi IV; H. Rusdi Masse Mappasessu (NasDem), Maria Lestari, S.Pd. (PDIP), Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S. (PDIP), H.M. Salim Fakhry, SE, MM (Golkar), Alien Mus (Golkar), Dr. H. Azikin Solthan, M.Si. (Gerindra) dan Muhammad Dhevy Bijak Pawindu (Demokrat); Walikota Kendari, Asmawa Tosepu, AP, M.Si.; Sekda Prov. Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum, Ph.D.; Danlanal, Letkol Laut (P) Abdul Kadir Mulku Zahari, S.E., M.Tr.Opsla.; Asisten 1 Prov. Sultra, Muh. Ilyas Abibu, SE., MDM.; Kadis Kelautan, La Ode Kardini, SE, M.Si.; Kadis Kominfo, M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM,. dan Dirut Lanalogi Sultra.
“Kami sungguh menyambut baik kunjungan kerja Tim Komisi IV DPR RI sebagai wujud perhatian serius, yang kami yakini akan membawa berkah bagi kemajuan pembangunan daerah Sulawesi Tenggara ke depan,” kata Gubernur Ali Mazi.
Sebagai bahan informasi awal kepada Tim Komisi IV DPR RI, dapat disampaikan gambaran singkat mengenai kondisi serta potensi Bumi Anoa Sulawesi Tenggara:
Sulawesi Tenggara sebagai provinsi berciri kepulauan, memiliki wilayah dengan luas seluruhnya + 148.140 km² terdiri atas wilayah daratan seluas + 38.140 km² dan wilayah laut seluas + 110.000 km², yang didalamnya terkandung berbagai potensi sumber daya, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam yang begitu besar dan beragam di berbagai sektor, seperti sektor pertanian dalam arti luas termasuk di dalamnya potensi kehutanan, sektor pertambangan, kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata.
Dalam rangka mendorong percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, memiliki program prioritas dan program unggulan/strategis ”AMAN”, yang terharmonisasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Adapun strategi pendekatan yang digunakan yaitu : gerakan akselerasi pemerataan pembangunan daratan dan lautan/kepulauan, yang dikenal dengan akronim “GARBARATA”. Strategi pendekatan tersebut didasarkan pada kondisi geografis wilayah, karakteristik masyarakat dan potensi masing-masing wilayah, yang ditujukan untuk mengejar pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalan RPJMD Sultra 2018-2023, yakni terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat.
“Alhamdulillah, pembangunan daerah Sulawesi Tenggara yang telah dilaksanakan selama ini, secara umum telah memberi manfaat bagi masyarakat Sultra, khususnya. Hal tersebut tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi Sultra dalam 1 tahun terakhir (tahun 2022), ekonomi Sultra mencapai 5,53 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2021) yang mencapai angka 4,10 persen,” ujar Gubernur Ali Mazi.
Dari pertumbuhan tersebut, sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,74 persen, masih tetap memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB Sultra pada tahun 2022, yakni sebesar 23,23 persen); pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian, sebesar 1,53 persen (dengan kontribusi 20,27 persen), dan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan, sebesar 16,74 persen (dengan kontribusi, sebesar 8,36 persen).
Pertumbuhan itu, tidak lepas dari adanya sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) se-Sultra, yang didukung oleh berbagai pihak, yakni DPRD, Forkopimda, TNI/Polri, instansi vertikal (kementerian/lembaga/BUMN), BUMD, perguruan tinggi, swasta, lembaga/ormas, para tokoh, media, dan berbagai elemen masyarakat.
“Dalam pandangan kami yang tidak kalah penting dari itu adalah karena adanya dukungan dari DPR RI dan DPD RI. Untuk itu, kami terus mengharapkan dukungan penuh dari seluruh wakil rakyat di parlemen,” kata Gubernur Ali Mazi mengantar pandangannya.
Data pertumbuhan ekonomi Sultra memberi pesan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan harus terus mendapat perhatian karena merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat Sultra. Demikian pula sektor pertambangan, usaha industri pengolahan dan sektor-sektor lainnya.
Terkait pengelolaan sumber daya alam, satu hal yang sangat tidak boleh diabaikan adalah aspek keseimbangan alam dan lingkungan sekitar. Potensi sumber daya alam yang ada harus dikelola secara baik dan benar, agar tidak berdampak negatif berupa kerusakan alam dan lingkungan yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan perhatian serius dan tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan agar pengelolaan sumber daya alam kita selalu mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang ramah lingkungan, demi keberlangsungan hidup kita dan anak cucu kita serta mahluk hidup lainnya dimasa mendatang.
Menurut Gubernur Ali Mazi, seiring dengan musim panen raya padi awal 2023 yang berlangsung di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, Gubernur Ali Mazi menegaskan produksi gabah dan beras dalam negeri saat ini melimpah ruah. Oleh karena itu, Bulog perlu menyerap beras dalam negeri dengan harga yang fleksibel agar serapannya dapat optimal.
Anggota DPR RI Komisi IV, Rusdi Masse Mappasessu juga mengharapkan target penyerapan Bulog minimal bisa sebanyak 1,5 juta ton atau bahkan 2 juta ton sampai bulan Juni 2023. “Karena kita tahu Bulog selama ini adalah pedagang, sehingga target penyerapan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah minimal 1,5 juta ton, syukur-syukur 2 juta ton sampai dengan bulan Juni ini karena musim panen sedang berlangsung di mana-mana. Produksi kita cukup melalui data BPS, yang merupakan data yang dijamin oleh negara.”
Rusdi Masse Mappasessu menguraikan Bulog mengutamakan pembelian dalam negeri sangat penting dan memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian dalam negeri. Pasalnya, memberikan keuntungan langsung kepada petani.
“Kita mendorong Bulog melakukan pembelian beras di dalam negeri dengan harga fleksibilitas. Saya kira kuncinya di situ karena Bulog dituntut juga untuk melakukan operasi pasar. Bagaimana bisa operasi pasar kalau tidak punya stok. Dengan pembelian dalam negeri, maka petani pun diuntungkan,” tegas Rusdi Masse Mappasessu.
Produksi Beras Aman dan Cukup
Senada dengan Rusdi Masse Mappasessu, Anggota Komisi IV DPR RI, Maria Lestari menyampaikan produksi padi atau beras dalam negeri masa panen awal 2023 ini cukup. Oleh karena itu, penting untuk Bulog memperbaiki cara kerja untuk dapat mengoptimalkan serapan gabah atau beras dalam negeri, utamanya pada masa panen raya ini.
“Bulog harus memperhitungkan pesaing-pesaingnya yaitu penggilingan swasta yang ada di daerah. Jangan sampai ketika masa panen, berasnya tidak dapat atau uangnya tidak tersedia. Jadi ini biar kami juga dapat kejelasan,” ucap Maria Lestari.
Menurut Maria Lestari dengan masa panen raya padi awal 2023 yang berlangsung hingga bulan April mendatang merupakan momentum bagi Bulog untuk semaksimal mungkin melakukan pembelian.
“Tapi Bulog malah mulai melakukan pembelian di bulan Maret. Alasanya untuk menghabiskan stok beras dari impor dalam rangka menstabilkan harga. Tapi faktanya setelah penyebaran beras Bulog, harga beras masih mahal, contohnya di Lampung, walaupun ketersediaan beras cukup,” tegas Maria Lestari.
Perlu diketahui, sesuai data KSA BPS per 20 Januari 2023 memprediksi pada Februari luas panen 1,0 juta hektar setara 3,2 juta ton beras dan pada Maret nanti panen 1,9 juta hektar setara 5.9 juta ton beras. Saat ini sudah memasuki panen raya dan wilayah panen yang luas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Aceh, NTB maupun Kalimantan Selatan dan daerah lainnya.
Pemprov Sultra Jaga Ketersediaan
Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot Saiful Hidayat, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, terutama beras menjelang Bulan Suci Ramadhan 1444 H/2023 M. Salah satu agenda reses Komisi IV DPR RI adalah peninjauan dan diskusi bersama stakeholder Pemprov Sultra, terkait upaya peningkatan produksi untuk menjaga pasokan beras dan komoditas pangan lain di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa, saat ini terjadi kekurangan pasokan beras di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya didorong untuk meningkatkan produksi, terlebih akan memasuki masa panen bulan depan. “Di lapangan memang terjadi kekurangan pangan, makanya harus disuport ya, supaya ada stabilisasi harga pangan. Karena beras itu adalah penyumbang inflasi terbesar di sektor pangan.”
Berdasarkan hasil peninjauan gudang Bulog, stok beras di Sulawesi Tenggara dikatakan aman dan terjaga hingga lebaran nanti. Saat ini, pasokan beras yang tersedia di gudang sebanyak 7.500 ton dan diprediksi aman hingga tiga atau empat bulan ke depan. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2023
