KEPALA BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) J. Robert Maturbongs, mewakili Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH., dalam Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) 2021 yang dilakukan secara daring pada Selasa 23 Februari dan Rabu 24 Februari 2021, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Gubernur Ali Mazi memiliki agenda yang 30 menit lebih awal dengan Menteri Koordinatir Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenko Marves) Luhut B. Pandjaitan, sehingga tidak dapat menghadiri dua acara secara bersamaan. Kepala Bappeda Prov. Sultra J. Robert Maturbongs mengikuti Rakorgub 2021 ini dari Ruang Kerja di kediaman pribadi Gubernur Ali Mazi, di Jalan Rambai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Rakorgub 2021 adalah tindak lanjut dari Dialog Pra-Rakorgub dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yang mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, pada 5 Februari 2021 lalu.
Rakorgub 2021 membahas penajaman Proyek Prioritas Nasional (major project) yang akan dilaksanakan daerah pada tahun 2022, sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Di hadapan 34 gubernur (atau yang mewakili,—red.) dari seluruh Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa setiap daerah harus mengusulkan tiga proyek prioritas yang paling berdampak signifikan untuk kesejahteraan masyarakat dan memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian Indonesia.
“Ketiga usulan paling prioritas ini dapat dipilih dari proyek yang direncanakan dalam RPJMN 2020-2024, maupun proyek lain dari pemerintah daerah untuk mendukung prioritas nasional,” jelas Menteri Suharso. “Hal ini penting agar berbagai rencana proyek prioritas strategis yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan lebih terukur dan mempertimbangkan kesiapan daerah itu sendiri.”
Pemilihan tiga usulan proyek yang paling diprioritaskan itu, Menteri Suharso berharap pemerintah daerah melengkapi dengan rencana dukungan serta kesiapan dan komitmen daerah yang dibutuhkan, seperti ketersediaan lahan, perijinan, dan kerangka regulasi.
Sejauh ini, dalam rancangan RKP 2022, terdapat 45 major project yang berasal dari seluruh provinsi.
Pengembangan 10 Destinasi Wisata Prioritas di Kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung dan Morotai, tercantum sebagai Rencana Proyek Prioritas Nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemulihan pascabencana di sejumlah lokasi seperti di Palu, Lombok, dan Kawasan Pesisir Selat Sunda juga menjadi proyek prioritas. Ada pula afirmasi terhadap aspek pemerataan pembangunan, di antaranya pengembangan wilayah adat Laa Pago dan Domberay Papua serta pembangunan jalan trans di 18 pulau Kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T).
Menteri Suharso Monoarfa juga mengingatkan pentingnya memastikan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui mekanisme clearing house pada proyek prioritas, khususnya major project, serta identifikasi kerangka kebijakan, regulasi, dan kerangka pendanaannya.
“Dalam waktu dekat, akan ada pertemuan bilateral antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga yang mengajukan alokasi anggaran dari programnya. Masukan para gubernur dapat menjadi bahan kami dalam pertemuan bilateral ini untuk dimasukkan ke APBN 2022. Tentu tidak semua yang diakomodasi, tetapi setidaknya, kalau masuk ke dalam major project, Insya Allah bisa dimasukkan ke prioritas 2022. Kita akan bahas lebih detail dan mudah-mudahan kita diberikan seluruh dokumen yang mendukung, terutama kalau ada yang kritikal, bisa disampaikan sehingga kita tidak terbata-bata dalam RAPBN,” jelas Menteri Suharso Monoarfa.
Sementara itu, Kepala Bappeda Prov. Sultra J. Robert Maturbongs memaparkan sejumlah Proyek Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Mendukung Pelaksanaan Major Project dan Proyek Prioritas Nasional.
Ada enam Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara di Tahun 2022 yang dijadikan landasan untuk sejumlah Proyek Prioritas Provinsi, yakni: 1) Penanggulangan Kemiskinan, 2) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar & Wilayah terutama Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan, 3) Pembangunan Manusia, 4) Pemulihan Perekonomian Daerah, 5) Tata Kelola Pemerintahan, dan 6) Kesiapsiagaan, Mitigasi dan Adaptasi Bencana.
Terkait major project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, dan isu utama dalam Proyek Prioritas Nasional berupa peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan aktraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata, Pemprov. Sultra mengusulkan 5 (lima) proyek, yakni 1) Pengembangan Bandara Matahora di Wakatobi; 2) Pengembangan Bandara Betoambari di Kota Baubau; 3) Pembangunan Jembatan P. Muna – P. Buton; 4) Pembangunan Jalan Trans Pulau Buton (Ruas Jalan Desa Labuan – Desa Epe, 68,4 km); dan 5) Pembangunan Jalan Trans Pulau Muna (Ruas Jalan Sudirman – Desa Tombula, 45,29 km), dengan Kementerian PUPR dan Kemenhub sebagai instansi pelaksana.
Pemprov Sultra mengharapkan kelima proyek ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Wakatobi, Pulau Buton, dan menunjang KSPN Wakatobi, serta meningkatkan pemerataan pembangunan.
Sedangkan pada major project Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter, Pemprov Sultra memasukkan usulan Pembangunan Jalan Akses Kawasan Industri Konawe di Kabupaten Konawe, dengan instansi pelaksana KemenPUPR dan PT. Virtue Dragon Nickel Indonesia (VDNI) yang akan mendapat dukungan Pemda Konawe berupa ketersediaan jalan eksisting dan peningkatan jalan poros Pebunooha.
Pada major project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, Pemprov Sultra telah mengusulkan pembangunan Pusat Pengembangan Keahlian (Skill Developmen Center) di Kota Kendari, guna meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkompetensi Internasional. Pemprov Sultra akan memberi dukungan berupa pemberian hak pinjam pakai lahan untuk pengembangan BLK bertaraf Internasional tersebut, dengan Kemenaker sebagai instansi pelaksana.
Major project Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, Pemprov. Sultra mengusulkan Pengembangan Kawasan Kakao di Kab. Kolaka Utara, guna meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan nilai tambah produk kakao. Pemkab Kolaka Utara telah merevitalisasi total lahan seluas 6.250 Ha, dengan Kemenperin dan Kemendag sebagai instansi pelaksana.
Kemudian, Proyek Prioritas Nasional, Pemprov Sultra mengusulkan Pembangunan Bandara Baru di Kolaka Utara untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan itu. Kemenhub adalah instansi pelaksana, dengan dukungan Pemda Kolaka Utara berupa penyediaan lahan seluas 60,31 Ha, dan jalan akses menuju lokasi bandara.
Selama dua hari, Rakorgub 2021 itu menghasilkan sejumlah keputusan. Kementerian PPN/Bappenas memiliki skala prioritas dari berbagai usulan proyek prioritas untuk nantinya dibahas pada Forum Perencanaan Pembangunan tahap selanjutnya, yaitu Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) pada 25 Februari – 10 Maret 2021, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada April 2021 mendatang.
Menteri Suharso Monoarfa menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala Bappeda, memegang peran sangat penting agar perencanaan RKP 2022 dapat berdampak maksimal bagi masyarakat Indonesia.
“Pelaksanaan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbangnas adalah rangkaian kesepakatan proyek prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Hasil Rakorgub menjadi dasar memantapkan implementasi rencana proyek strategis di daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan sinergis dengan dukungan komitmen tinggi dari pemerintah daerah,” tutup Menteri Suharso Monoarfa. []
Ilham Q. Moehiddin
Jubir Gubernur Sulawesi Tenggara
*Foto: Humas Bappenas © 2021; Capture Daring Rakorgub 2021.
