KOMISI V DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) Spesifik ke Sulawesi Tenggara. Para legislator ini menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., Sabtu 18 Juni 2022.
Kunker yang diadakan di Rumah Jabatan Gubernur Sultra tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan, BAE., dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan para kepala daerah di Sultra, antara lain Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., Pj Bupati Buton Tengah Muhammad Yusuf, SE., M.Si., Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga, ST., MM., Wali Kota Baubau La Ode Muhammad Monianse, S.Pd., dan Wakil Bupati Muna Drs. H. Bachrun Labuta, M.Si.
Di lingkup Pemprov Sultra hadir antara lain Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Rajulan, ST., M.Si, Kadis SDA dan Bina Marga Ir. H. Burhanuddin, Kadis PUPR La Ode Muhammad Nurjaya, ST., MT., Asisten I (Pemerintahan dan Kesra) Sekretaris Daerah Sultra Muh. Ilyas Abibu, SE., MDM., dan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Sekretaris Daerah Sultra Drs. Suharno, M.TP.
Dalam sambutannya, Gubernur Ali Mazi menyampaikan, beberapa infrastruktur baru telah terbangun antara lain Jembatan Teluk Kendari (JTK), Bendungan Ladongi, Pelabuhan Kaledupa-Tomia-Binongko. “Saya selaku pemerintah juga mewakili masyarakat Sulawesi Tenggara mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Komisi V DPR RI karena tanpa ada dukungan, bantuan dan perhatiannya, apapun yang kita buat, apapun yang kita rencanakan tentu tidak menjadi apa-apa.”
Selanjutnya, Gubernur Ali Mazi menyampaikan Kunker Spesifik Tim Komisi V DPR RI kali ini yaitu tentang rencana Proyek Strategis Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Wilayah Sulawesi Tenggara, di antaranya pembangunan jalan, pembangunan jembatan Pulau Muna dan Pulau Buton, dan pembangunan Bandara Udara Kolaka Utara dan Buton Utara.
Selain itu, terkait dengan pengembangan infrastruktur Bandar Udara Sangia Nibandera di Kolaka, pembangunan Bandar Udara Halu Oleo dalam rangka peningkatan status Bandar Udara Halu Oleo menjadi bandara internasional dan embarkasi haji, serta pengembangan Bandar Udara Matahora di Wakatobi.
Kemudian terkait pemanfaatan aspal Buton yang siap dipasarkan, pengembangan Pelabuhan Nambo dan pengusulan kawasan ekonomi khusus aspal Buton untuk mendorong peningkatan investasi di sektor pertambangan aspal dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Selanjutnya, dibahas pula mengenai Pelabuhan Penyeberangan Amolengo (Konawe Selatan) yang memiliki peran sangat vital dan strategis dalam menghubungkan wilayah daratan dan kepulauan di Sultra.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan BAE., mengatakan, perencanaan pembangunan yang baru untuk saat ini belum akan direalisasikan. Hal ini disebabkan adanya surat presiden yang menyampaikan proyek-proyek yang tidak terealisasikan sampai tahun 2024, maka itu harus ditunda dulu. “Harus menyelesaikan dulu pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, yang dinilai tingkat penyelesaiannya bisa diselesaikan tahun 2024,” kata Ridwan BAE.
Di akhir diskusi, Gubernur Ali Mazi berharap agar pembangunan Proyek Jembatan Penghubung Pulau Buton dan Pulau Muna segera dibangun.
“Mudah-mudahan tahun 2022 ini, paling tidak tahun 2023, sudah ada anggaran Rp4,5 triliun sesuai janji Pak Menteri, dan ini saya sudah sampaikan ke masyarakat. Ini janji saya kepada masyarakat,” harap Gubernur Ali Mazi.
Terkait hal itu, tahun 2023 mendatang pemerintah pusat mulai menggodok Skema Pembiayaan Infrastruktur tersebut.
“Sembilan orang dari Komisi V DPR RI bersama Direktur Jembatan dan Direktur Pembiayaan Infrastruktur PUPR ikut hadir bahas tentang persiapan Jembatan Muna-Buton, termasuk beberapa program infrastruktur lain di Sultra. Jembatan Muna-Buton sudah dalam tahap, Rp15 triliun estimasinya,” jelas Ridwan, BAE.
Ada tiga opsi diajukan untuk Skema Pembiayaan Infrastruktur tersebut. Pertama adalah melalui Skema Pendanaan APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara).
Kedua, melalui Skema Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KAPBU) dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Pada skema ini, sebagian atau seluruh budget pembangunan Jembatan Muna-Buton dapat menggunakan sumber daya badan usaha.
Ketiga, lanjut Ridwan, BAE, skema Pembiayaan Pembangunan Jembatan Muna-Buton akan ditalangi Dana Bantuan Luar Negeri.
Meski tahun 2023 pemerintah pusat mengeluarkan anggaran besar untuk sejumlah project infrastruktur, salah satunya pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) di Pulau Kalimantan, Ridwan memastikan Jembatan Muna-Buton masuk dalam skala prioritas.
Pemerintah Pusat telah merespon usulan pembangunan Jembatan Muna-Buton. Project infrastruktur penghubung dua pulau besar di Sultra diproyeksi bakal menyedot anggaran hingga Rp15 triliun.
“Jembatan ini menyedot anggaran cukup besar lantaran konstruksinya yang memang cukup tinggi. Jembatan Muna-Buton akan jadi jembatan dengan bentangan terpanjang di Indonesia, bentangannya mencapai 765 meter, ketinggian dari permukaan 52 meter,” jelas Ridwan BAE. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
