PENJABAT (Pj.) Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., intens mendorong mendorong satuan pendidikan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (IKMB), Sabtu 23 Juli 2022.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menghimbau sekolah untuk menerapkan sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan. Sekda Sultra Asrun Lio menekankan, sebagai salah satu Program Peningkatan Mutu Pendidikan yang baru saja di luncurkan pada Februari 2022 lalu.
Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (IKMB) tersebut berfokus pada pengembangan karakter serta profil pelajar Pancasila.
“Ini sebenarnya agenda tahunan yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu, yang namanya sudah berganti menjadi balai karena perubahan nomenklatur. Mereka memang mempunyai tugas untuk mengevaluasi bagaimana Perencanaan Pendidikan, Sumber Daya Sekolah dan Penata Usahaan dari semua aspek-aspek pendidikan,” kata Sekda Prov. Sultra Asrun Lio
Lebih lanjut Sekda Prov. Sultra Asrun Lio, untuk memaksimalkan IKMB diperlukan sinergitas dari seluruh pihak, salah satunya adalah kelompok-kelompok belajar yang nantinya dapat menyumbangkan ide-ide pembelajaran yang beragam dan menarik dari masing-masing latar keilmuan pendidik.
“Jadi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar itu di utamakan pada sekolah yang sudah masuk Kategori Sekolah Penggerak. Mereka ini diwajibkan untuk menggunakan Kurikulim Merdeka,” jelas Sekda Prov. Sultra Asrun Lio.
Untuk itu, Sekda Prov. Sultra Asrun Lio mengharapkan, dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan pelaksanaan belajar mengajar di satuan pendidikan.
“Sebenarnya kurikulum ini tidak terkait dengan jaringan, hanya saja adanya jaringan bisa memudahkan siswa dan guru untuk mengakses materi pembelajaran. Maka jika lokasinya blangspot maka agak kesulitan, nanti kita upayakan untuk membatu melalui Dinas Komunikasi Informatika,” tukas Sekda Prov. Sultra Asrun Lio.
Senada dengan itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Prov. Sulawesi Tenggara Muhammad Askari juga mengutarakan, kebijakan IKMB ini adalah langkah pemerintah untuk melakukan transformasi di satuan pendidikan.
“Sekarang kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog kan sudah ada 20 episode. Sekarang ada beberapa episode menjadi intervensi yang harus kami lakukan. Untuk PMM sendiri kita masih memacu percepatan di satuan pendidikan, baik itu guru, peserta didik, dan semua komponen untuk menginstal platform merdeka belajar,” beber Kepala BPMP Prov. Sulawesi Tenggara Muhammad Askari. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
