GUBERNUR Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., diwakili Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, Suharno, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Anti Korupsi dengan tema “Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Provinsi Sulawesi Tenggara Bebas dari Korupsi“, di Swiss-Belhotel Kendari, Selasa, 4 Juli 2023.
Hadir anyara lain: Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK-RI, Dian Novianti; Plh. Direktur Peran Serta Masyarakat KPK-RI, Johnson R. Ginting, beserta tim; Komisi Pemberantasan Korupsi-RI, Dion Hardika Sumarto dan jajaran; Panglima XVI/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso; Wakil Ketua DPRD Sultra; Kesbangpol Sultra, Harmin Ramba; Inspektorat Sultra dan Kota Kendari; Anggota Forkopimda Sultra; Perwakilan Kabinda; Ketua Pengadilan Tinggi Sultra; Dan Lanal Kendari; Dan Lanud Haluoleo; FKUB Sultra; PAKSI Sultra; FKPPI ; PWI; MUI; Solidaritas Perempuan Kendari; LPBCSD; Peyandang Disabilitas; dan para peserta Bimbingan Teknis.
Laporan Ketua Panitia Pelaksana, Johnson R. Ginting, dalam pelaksanaan kegiatan mengenai tren korupsi yang sudah semakin meningkat, harus melihat fungsi pemerintah yang memerlukan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
Oleh karna itu, adanya bimbingan teknis ini masyarakat perlu memahami apa itu tindak pidana korupsi dan perilaku, sehingga masyarakat memahami dampak yang dilakukan dan masyarakat paham dalam penanganan korupsi serta bisa mengenal dan mempraktekkan di lingkungan.
Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas masyarakat anti korupsi di Sulawesi Tenggara dilaksanakan selama dua hari (4-5 Juli 2023) dan bisa berdampak positif terhadap upaya pencegahan korupsi.
Panglima XVI Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso, memberikan sambutan bahwa bimbingan teknis ini bisa memberikan wawasan mengenai pencegahan korupsi, yang paling penting adalah edukasi supaya agar paham.
Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, yang diwakili Plh. Sekda Sultra, Suharno, menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dampak negatif yang ditimbulkan dapat menghambat kemajuan pembangunan bangsa.
“Perlu dipahami bersama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga dibutuhkan kerja sama dan partisipasi masyarakat, khususnya peran aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi,” kata Plh. Sekda Sultra, Suharno.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah harus pula memahami bahwa tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat bangsa dan negara.
“Maka dari itu, budaya anti korupsi harus terus kita galakkan. Kami berharap agar KPK-RI tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, arahan dan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Plh. Sekda Sultra, Suharno.
Plt.Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK-RI, Dian Novianti, memberikan sambutan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah atau menyegarkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang kejahatan korupsi.
KPK-RI mengusung tiga program strategis yaitu Trisula Pemberantasan Korupsi, antara lain: Pertama Strategis Pendidikan untuk membangun integritas dan pengetahuan anti korupsi, Kedua Strategi Pencegahan ini agar orang tidak bisa melakukan korupsi, dan Ketiga Penindakan bagi orang yang tetap melakukan tindakan korupsi.
Dari tiga strategi itu tidak akan berhasil apabila tidak ada peran masyarakat secara umum. Hal-hal yang diharapkan KPK-RI bagi peserta bimbingan teknis, bisa menjadi agen perubahan, pelopor-pelopor anti korupsi Provinsi Sulawesi Tenggara yang nantinya menyebarluaskan edukasi masyarakat yang sangat penting nilainya.
Pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Bimtek Anti Korupsi oleh Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK-RI, dan pertukaran cendramata dari Plh Sekda Sultra, Suharno ke Plh. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK-RI, serta penyerahan secara simbolis tanda pengenal peserta bimbingan teknis. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
