PRESIDEN Joko Widodo pun meminta jajaran menteri mencari skema dan menyusun perhitungan yang matang, untuk mempersiapkan transisi energi dari sumber daya fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, dalam The 10th Indonesia EBT ke Conex 2021 di Istana Negara, di Jakarta pada Senin 22 November 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan pengembangan dan pengelolaan industri EBT membutuhkan pembiayaan yang tinggi.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak mungkin mengkonversi biaya transisi energi ke EBT itu ke harga yang dibebankan kepada konsumen.
“Pertanyaannya skenarionya seperti apa? Misalnya, ini misalnya pendanaan datang, investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gap-nya ini, siapa? Ini yang belum ketemu,” ujar Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan besarnya harga transisi energi juga tak mungkin dibebankan kepada masyarakat. Begitu juga pemerintah tidak mungkin menaikkan tarif listrik kepada konsumen untuk membiayai transisi energi tersebut.
“Angkanya berapa ratus triliun. Nggak mungkin, atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? Juga tidak mungkin. Ramai nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu, karena itu kenaikan sangat tinggi sekali. Pertanyaannya skenarionya seperti apa kita sekarang,” ujar Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, MPA., Menteri ESDM Ir. Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN H. Erick Thohir, BA., MBA., untuk menyusun skema transisi energi di dalam negeri.
“Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya riil, ada hitung-hitungan angkanya riil. Kalau bisa transisi, pasti ada harga naik. Ini siapa yang bertanggung jawab, pemerintah atau masyarakat atau masyarakat global, mau mereka nombokin negara ini?” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo menyebutkan, potensi EBT di Indonesia mencapai 418 Giga Watt (GW). Hal itu meliputi Pembangkit Listrik Hydropower (PLTenaga Air), Pembangkit Listrik Geotermal (Ptenaga panas bumi), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTenaga Bayu), Arus Bawah Laut, hingga Solar Panel. “Negara ini punya potensi yang besar. Indonesia punya 4.400 sungai yang gede dan sedang. Bisa digunakan untuk Hydropower (PLTA), tapi investasinya besar sekali,” kata Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim.
Untuk itu, dia mendorong PT. Pertamina dan PT. PLN untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya guna memperkuat fondasi menuju transisi energi.
“Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke Geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu,” kata Presiden Joko Widodo. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2021 dan Ari Ardiansyah © 2021
