DI TENGAH perjuangan menghadapi pandemi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah bekerja keras mengoptimalkan peran APBD/APBN dalam penanganan kesehatan masyarakat baik untuk Program Vaksin, Perawatan Pasien, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta program-program prioritas di tengah Pandemi Covid-19.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 yang merupakan kegiatan rutin tahunan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang tahun ini mengangkat tema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi”.
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH., mengikuti video konferensi acara ini dari Ruang Kerja Gubernur di Kediaman Gubernur Sultra Jalan Rambai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Kementterian Pemuda dan Olahraga Republik Indnesia (Kemenpora RI) menjadi salah satu dari 571 entintas pelaporan yang memperoleh WTP, yaitu satu Bendahara Umum Negara, 84 K/L, 33 Provinsi, 88 Kota, dan 365 Kabupaten. Sebuah kebanggaan bagi Kemenpora karena tahun ini menjadi raihan kedua secara berturut-turut opini WTP tersebut.
Dalam penyampaian keynote speaker-nya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., memaparkan berbagai penggunaan dan capaian laporan keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Kota dan Daerah (Pemkot/Pemda) tahun anggaran 2021.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Pemkot/Pemda yang telah menyampaikan laporan keuangan dengan baik sebagai bagian dari akuntabilitas publik sehingga memperoleh opini terbaik dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Tahun 2021 bukan tahun yang biasa dimana ada krisis kemanusiaan dan kesehatan akibat Pandemi Covid-19. Saya menyampaikan apresiasi kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Pemkot/Pemda yang menggunakan anggaran secara fleksibel dan responsif namun tetap akuntabel dan transparan,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Dengan temuan BPK, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyambut baik dan meminta kepada seluruh K/L, Pemkot/Pemda, menindaklanjuti guna perbaikan tata kelola sehingga semakin baik.
“Terima kasih kepada BPK sebagai auditor negara independen yang terus mengawal. Terhadap temuan hendaknya dijadikan perhatian untuk memperbaiki, berdasarkan rekomendasi yang disampaikan BPK dan auditornya. Sinergi antara auditor dengan auditi akan menjadikan negara ini semakin kuat dan bermartabat,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Masih tingginya kasus Covid-19 di tahun 2021 melatarbelakangi peningkatan anggaran Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021 menjadi Rp744,75 triliun.
Transparansi dan komitmen Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk senantiasa mengelola anggaran pendapatan dan belanjanya dengan akuntabel dan kredibel penting untuk dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya melalui Pelaporan Keuangan yang mendapatkan capaian opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Hal-hal ini terungkap dalam Acara Puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 yang dirangkaikan dengan Talkshow Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi pada Selasa 14 September 2021, mulai pukul 08.30 WIB melalui Channel YouTube Kemenkeu RI, dengan menghadirkan narasumber Sumiyati, Ak., MFM., Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
Dr. Ir. Wayan Koster, MM., Gubernur Bali; Dr. Hadiyanto, SH., LLM., Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; Febrio Nathan Kacaribu, Ph.D., Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI; La Ode Nusriadi, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., CPA (Aust)., ACPA., CfrA., CSFA, Auditor Utama Keuangan Negara II, Badan Pemeriksa Keuangan RI; dan drg. Murti Utami, MPH, QGIA., Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI.
Akuntabilitas Keuangan Tetap Dijaga
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., memastikan pemerintah baik pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum.
“Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara ini meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPKRI, BPKP dan LKPP. Pelibatan lembaga-lembaga penegak hukum itu dilakukan dalam rangka menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah.
“Kita memahami akan terjadi adanya risiko penggunaan uang negara sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan melibatkan lembaga penegak hukum,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati tidak memungkiri bahwa mengatur keuangan negara di tengah krisis sangat tidak mudah mengingat banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang secara tiba-tiba harus dilakukan refocusing terhadap anggarannya.
Terlebih lagi, beberapa K/L juga mendadak mendapat anggaran sangat besar karena harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kemenkop UKM, dan BNPB.
Meski demikian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan K/L dan Pemerintah Daerah telah mampu melewati tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada tahun lalu.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKRI dengan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dari 86 LKKL atau 97,7 persen dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) beropini WTP.
Opini WTP turut diberikan kepada 486 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda atau 89,7 persen yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.
Peningkatan kualitas laporan keuangan pada situasi extraordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. “Saya sampaikan penghargaan untuk seluruh K/L dan pemda yang terus menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Pandemi Covid-19 Belum Selesai
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah bekerja luar biasa dalam menekan dampak pandemi Covid-19.
Pandemi yang telah berlangsung sejak 2020 menyebabkan krisis kemanusiaan, yang juga berimplikasi pada keuangan seluruh negara di dunia. Pemerintah mencatat, pada 2021 K/L telah melakukan refocusing anggaran sebanyak empat kali karena kebutuhan anggaran penanganan pandemi yang meningkat.
Alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang awalnya ditetapkan sekitar Rp300 triliun, melonjak menjadi Rp744,77 triliun pada tahun ini.
Hari ini Indonesia sudah memasuki bulan September 2021, “Covid-19-nya belum selesai, di K/L serta Pemda kita melihat juga APBN-nya masih bergerak, terjadi refocusing bahkan empat kali karena kita menggunakan APBN secara fleksibel dan responsif, namun akuntabel,” katanya Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Disampaikan, bahwa berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Akselerasi vaksinasi terus ditingkatkan, pengadaan vaksin Covid-19 juga masih terus dilakukan meski pasokan vaksin di dunia sangat terbatas. Pemerintah pun mengerahkan K/L yang selama ini tidak berhadapan dengan bidang kesehatan, seperti TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bisa meningkatkan program vaksinasi.
Bahkan, K/L hingga saat ini masih terus melakukan redesigning program meski telah memasuki akhir tahun. “Kita harap APBN dan APBD bisa jadi motor penggerak untuk memulihkan ekonomi,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Yakin Ekonomi Indonesia 2021 Jauh Lebih Baik
Menkeu Sri Mulyani Indrawati optimis bahwa perekonomian Indonesia di 2021 akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Belajar di tahun 2020, insya Allah, kita akan mengelola lebih baik. Meskipun segala situasinya tetap tidak mudah,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Menuju baik pada 2021 ini dibuktikan dengan terus menggenjot vaksinasi Covid-19. Vaksinasi yang sudah dimulai tahun lalu akan terus diteruskan pada 2021 dengan melihat supply vaksin di dunia yang sangat tidak pasti.
Proses vaksinasi pun tentunya tidak mudah. Pasti selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Sehingga Ia mengatakan kementerian/lembaga yang secara tradisional mungkin tidak berhadapan dengan kesehatan.
Akan tetapi, TNI dan Polri terus dikerahkan untuk membantu program vaksinasi sehingga bisa mencapai target satu hingga dua juta target per hari.
Dicontohkan, Singapura yang berpenduduk lima juta pun tetap harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Juga Malaysia dan Australia. Menkeu Sri Mulyani Indrawati bilang negara tersebut resource-nya banyak, tetapi negara tersebut tidak bisa melakukan perencanaan dan pelaksanaan dari program kesehatan dan pemulihan ekonomi secara mudah karena dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa dinamis.
Untuk itu tahun ini, Indonesia meningkatkan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang tadinya pada awal tahun hanya didesain sekitar Rp300 triliun.
Memeriahkan rangkaian kegiatan pra Rakernas, diselenggarakan kegiatan lomba secara online dimulai 16 Agustus – 10 September 2021, meliputi lomba:
- Cerdas Cermat online terkait PC PEN bagi ASN internal Kemenkeu, ASN Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan mahasiswa.
- TikTok dengan tema “Program PC PEN Bantu Rakyat Bangkit Kembali” bagi masyarakat umum.
- Menulis mengenai akuntabilitas PC PEN, bagi ASN Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tahun 2021, selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, ada 10 kabupaten lainnya yang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut di Sultra. Ke-10 kabupaten tersebut (sesuai abjad) adalah Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kota Baubau, dan Kota Kendari. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2021.
