HAL ini terlihat dari selisih antara tingkat realisasi pendapatan dan belanja. Sulawesi Tenggara menjadi wilayah dengan selisih terendah, yakni mencapai 3,14 persen per Oktober 2021.
Dengan kata lain, dana yang disalurkan pemerintah pusat diserap dan digunakan cepat oleh Sulawesi Tenggara.
“Sulawesi Tenggara menjadi yang terendah dengan (penyaluran) TKDD sudah 80 persen, tapi diikuti belanja 82 persen. Ini cukup bagus,” kata Menteri Keùngan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis 25 November 2021.
Di sisi lain, Propinsi Banten menjadi daerah dengan penyaluran TKDD tertinggi. Sayangnya, penyaluran tidak diikuti dengan realisasi yang memadai.
Akibatnya, selisih realisasi pendapatan dengan belanja mencapai 32,19 persen. Padahal penyaluran TKDD pemerintah pusat untuk Propinsi Banten sudah mencapai 83,3 persen.
“Kalau lihat di berbagai daerah, Banten adalah yang tinggi di mana penyaluran TKDD 83 persen, namun belum diikuti belanja. Belanjanya masih rendah di bawah 50 persen,” beber Menkeu Sri Mulyani.
Menkeu Sri Mulyani berharap, pemda lebih gencar membelanjakan anggaran mengingat tahun 2021 tinggal sebulan lagi. Serapan belanja yang lambat akan mempengaruhi perlambatan pemulihan ekonomi.
Lambatnya belanja pemda ini juga membuat dana menganggur di bank membengkak. Per Oktober 2021, dana menganggur mencapai Rp226 triliun.
Dana mengendap ini lebih tinggi dibanding posisi bulan Mei yang mencapai Rp172 triliun, dan bulan Juli sebesar Rp173 triliun.
Secara keseluruhan, belanja pemda masih minus 2,21 persen. Dari pagu Rp1.223 triliun, belanja pemda baru mencapai Rp689,7 triliun.
Belanja ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp705,34 triliun. Realisasi belanja tahun ini baru mencapai 56,36 persen dari APBD padahal tahun 2021 tinggal satu bulan lagi.
“Serapan belanja yang lambat tentunya akan sangat mempengaruhi pemulihan di masing-masing daerah. Kita harap Pemda bisa mengakselerasi karena ini sisa 1 bulan terakhir. Dan ternyata terkonfirmasi dana Pemda di bank mencapai Rp 226 triliun, ini tertinggi,” pungkas Menkeu Sri Mulyani. []
Ilham Q. Moehiddin
Juru Bicara Gubernur Sultra
*Foto: JGS/Frans Patadungan © 2021 dan Ari Ardiansyah © 2021
