H. Ali Mazi, SH.
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
Hari ini, 9 Desember 2021, diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia atau Hari Antikorupsi Internasional.
Peringatan ini merupakan peringatan rutin tahunan setiap 9 Desember. Korupsi merupakan ‘penyakit kronis’ yang jaringan sosial, politik, dan ekonomi semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Dengan semakin maraknya korupsi di dunia, Majelis Umum pada 31 Oktober 2003 mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Melawan Korupsi.
Dalam sidang itu, Majelis Umum juga meminta Sekretaris Jenderal menunjuk Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) sebagai sekretariat untuk Konferensi Negara-Negara Pihak Konfensi. Majelis juga menetapkan 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Internasional, untuk meningkatkan kesadaran korupsi dan peran Konvensi dalam memerangi dan mencegahnya.
Konvensi ini mulai berlaku pada bulan Desember 2005.
Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media dan warga di seluruh dunia bergabung untuk memerangi kejahatan ini. Kantor PBB untuk Pembangunan (UNDP) dan UNODC berada di garis terdepan dalam upaya ini. PBB menandai Hari Antikorupsi sebagai hari internasional untuk mendidik publik bahwa isu ini menjadi perhatian penting.
Tema Hari Antikorupsi Tahun ini, Hari Antikorupsi Sedunia mengusung tema “Your Right, Your Role: Say No to Corruption” atau “Hak Anda, Peran Anda: Katakan Tidak untuk Korupsi“.
Sementara itu, tema Hari Antikorupsi Sedunia 2021 di Indonesia mengusung tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.
Hari Antikorupsi Sedunia 2021 berupaya untuk menyoroti hak dan tanggung jawab semua orang, termasuk negara dan pejabat pemerintah dalam menanggulangi korupsi. Namun, bukan hanya negara-negara yang perlu bersatu dan menghadapi masalah global ini dengan tanggung jawab bersama.
Setiap orang, baik tua maupun muda memiliki peran untuk mencegah dan melawan korupsi untuk meningkatkan ketahan dan integritas masyarakat. Konvensi PBB Melawan Korupsi menekankan tanggung jawab pemerintah untuk menerapkan perlindungan pelapordan memastikan bahwa orang-orang yang angkat bicara dilindungi dari ancaman balas dendam.
Menurut UNDP, korupsi bahkan menghalangi satu negara untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses vaksin Covid-19, sehingga menyebabkan ribuan nyawa melayang. Setiap tahunnya, PBB menggelontorkan dana sebesar 2,6 triliun dollar AS untuk membantu negara-negara dalam mengatasi penyebab utama korupsi. []
