Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
H. ALI MAZI, SH.
Nahdlatul Ulama akan berusia satu abad pada 16 Rajab 1444 Hijriyah atau Februari 2023 mendatang. Pada satu abad pertama ini Nahdlatul Ulama telah berhasil melintasi dinamika zaman dengan luar biasa hebatnya.
Nahdlatul Ulama setidaknya berhasil lolos dari rongrongan pemerintah Orde Baru yang dinilai penuh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di era reformasi, Nahdlatul Ulama dinilai mampu mewarnai suasana kebangsaan dengan penuh keteduhan. Bahkan saat ini, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia yakni KH Ma’ruf Amin, berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama dan pernah menjabat sebagai Rais Aam.
Sejak dilantik pada 31 Januari 2022 lalu, sudah banyak hal yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jika dirangkum secara umum, ada dua hal utama yang dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini. Pertama, berperan membangun kemandirian warga Nahdlatul Ulama di Indonesia dan kedua, meningkatkan peran Nahdlatul Ulama di dunia global.
Dalam konteks peran Nahdlatul Ulama di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak hanya menggenjot kemandirian ekonomi tetapi juga berperan dalam melakukan bimbingan keagamaan bagi masyarakat. Salah satu yang fundamental yaitu membenahi sistem kaderisasi. Sebelumnya, terdapat dua sistem kaderisasi di NU, yakni Madrasah Kader Nahdlatul Ulama dan Pelatihan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
Dualisme sistem kaderisasi ini dimoratorium oleh pengurus baru NU. Sistem kaderisasi diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Lalu, munculah tiga jenjang kaderisasi yakni Pendidikan Dasar berupa Pendidikan Dasar Pendidikan Penggerak Nahdlatul Ulama. Kedua tingkat menengah yakni Pendidikan Kader Menengah Nahdlatul Ulama dan teraknhir tingkat tinggi yakni Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Dalam setiap tahun, setidaknya ada sekitar 2.300 pelatihan kader yang akan digelar NU di seluruh tingkatan.
Tidak hanya untuk urusan internal. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga melakukan percepatan-percepatan program dengan menggandeng sejumlah instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (PBNU) dan Swasta. Dalam catatan penulis, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama setidaknya sudah bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Agama, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementrian BUMN, Peruri, Telkomsel, Menkominfo, Kementrian Koperasi dan UMKM, Uni Emirat Arab, Menko Perekonomian, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementrian Lingkuhan Hidup, Kementrian Kelautan, Kemendikbud, dan lain sebagainya.
